PKS Janji Berkompetisi Sehat dan Fair Play di Pemilu 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 01 Agustus 2022
PKS Janji Berkompetisi Sehat dan Fair Play di Pemilu 2024

PKS datang mendaftar ke KPU RI pada hari pertama tahapan pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2024, di Jakarta, Senin. (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024 di kantor KPU, Jakarta, Senin (1/8).

Hadir langsung Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy, Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman, dan jajaran pengurus DPP PKS.

Ahmad Syaikhu mengatakan, PKS siap mengikuti rangkaian Pemilu 2024 dalam koridor kompetisi demokrasi yang sehat dan adil.

Baca Juga:

Hary Tanoe Bicara soal Target Perindo di Pemilu 2024

Ia menuturkan, hadirnya PKS pada hari pertama pendaftaran ini adalah salah satu bentuk ikthiar berkompetisi secara sehat dan fair play pada Pemilu 2024.

"Struktur, anggota, dan simpatisan PKS akan mengerahkan segenap potensi terbaik untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat Indonesia pada Pemilu 2024," sebut Syaikhu.

Ia juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para komisioner KPU beserta jajaran yang telah menerima pendaftaran PKS dengan bersahabat, transparan, dan rapi.

"Kami optimistis dan percaya dengan kerja-kerja KPU yang profesional, jujur, dan adil maka pelaksanaan Pemilu 2024 akan berjalan lancar dan akan sukses melahirkan pemimpin dan negarawan yang pro rakyat," kata Syaikhu.

Ia pun memohon doa dan dukungan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk kelancaran dan kesuksesan PKS dalam memenangkan Pemilihan Umum di 2024.

"Semoga pendaftaran ini dapat menjadi sarana fastabiqul khairat, agar PKS dapat memberikan kebermanfaatan yang lebih luas bagi rakyat Indonesia," jelas dia.

Baca Juga:

Partai NasDem Targetkan Masuk Dua Besar Pemilu 2024

Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy menegaskan, pendaftaran dan verifikasi parpol hari ini adalah pondasi demokrasi Indonesia lima tahun ke depan.

Oleh karenanya, tahapan ini harus dilakukan dengan jujur, adil, dan bermartabat.

"Dengan proses pendaftaran dan verifikasi yang baik, tentunya akan dapat menghasilkan partai politik yang berkualitas. Sehingga demokrasi kita akan semakin sehat dan kuat," sebut Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini.

Aboe juga mengapresiasi proses pendaftaran partai politik yang dilakukan KPU, di mana KPU sudah melakukan proses ini secara digital.

Tentunya proses pendaftaran yang sudah paperless ini lebih sederhana, hemat, dan berwawasan lingkungan.

"Kita juga mengingatkan agar sistem yang dibangun KPU ini memiliki tingkat keamanan yang baik. Sehingga data data anggota dan pengurus partai yang masuk agar benar benar dijaga," ungkap Aboe.

"Selain itu juga perlu menjaga stabilitas sistem, sehingga ketika layanan ini diakses oleh partai politik, akan bisa beroperasi secara maksimal," tekan dia.

Aboe juga mengapresiasi KPU yang memberikan panduan dan pelayanan kepada partai politik pada hari peertama pendaftaran partai politik.

"Semoga semua tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik akan bisa dilaksanakan dengan lancar dan sukses," terang Aboe. (Knu)

Baca Juga:

Daftar Pemilu 2024, Pengurus dan Kader PDIP Targetkan Cetak Hattrick

#Ahmad Syaikhu #PKS #Pemilu #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Bagikan