Pilpres 2019

PKS Jangan Paksa Prabowo Pilih Salim Segaf Aljufri dan Ustad Abdul Somad

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 31 Juli 2018
PKS Jangan Paksa Prabowo Pilih Salim Segaf Aljufri dan Ustad Abdul Somad

Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri) memberikan paparan saat Sosialiasi Empat Pilar (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan meminta PKS tidak bersikukuh agar Prabowo Subianto memilih kader partai tersebut sebagai bakal calon wakil presiden berdasarkan hasil rekomendasi ijtima ulama.

"Kita jangan kukuh-kukuhan, capres itu akan memilih pendampingnya dan pada akhirnya capres yang tentukan," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/7).

Hal itu dikatakannya terkait dua nama yang direkomendasikan ijtima ulama sebagai cawapres pendamping Prabowo yaitu Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad.

Dia menilai lebih baik Prabowo sebagai capres memilih sendiri cawapresnya tanpa intervensi dari pihak manapun, termasuk partai pendukungnya.

"Terkait cawapres akan terserah pada capresnya, capres menentukan yang mana saja," ujarnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kanan) menyerahkan dokumen PAN kepada Tim Verifikasi KPU Wahyu Setiawan (tengah). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Selain itu, dia menilai partainya memiliki cara sendiri dibanding Demokrat untuk menentukan calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto.

Menurut dia, PAN memiliki cara sendiri terkait cawapres sehingga tidak akan mengikuti langkah seperti Demokrat menyerahkan keputusan cawapres kepada Prabowo setelah resmi berkoalisi dengan Gerindra.

"PAN punya cara sendiri, masa ikut ikut cara partai lain, ada caranya, tenang saja. Mudah-mudahan canggih," ucapnya dikutip Antara.

Namun, dia mengapresiasi sikap Demokrat terkait penentuan cawapres Prabowo karena sah-sah saja apabila tiap partai mengusulkan nama cawapres dan pada akhirnya keputusan akhir ditentukan Prabowo.

Zulkifli juga mengapresiasi keputusan Demokrat yang akhirnya bergabung dalam koalisi mengusung Prabowo sebagai capres dan diyakini dapat menambah kekuatan koalisi.

"Dalam demokrasi prinsipnya satu orang satu suara, sehingga satu suara menentukan menang atau kalah, apalagi Demokrat akan sangat mempengaruhi," ujarnya. (*)

#PKS #Pilpres 2019 #Zulkifli Hasan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Indonesia
Pemerintah Siapkan 4 Langkah Benahi MBG, dari Pemerataan hingga Pengawasan Dapur
Pemerintah menyiapkan empat langkah pembenahan MBG, mulai dari pemerataan wilayah 3T, penertiban SPPG, peningkatan mutu makanan, hingga validasi data penerima.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan 4 Langkah Benahi MBG, dari Pemerataan hingga Pengawasan Dapur
Indonesia
Operasional Dimulai, Pejabat Mulai Dibagi Tugas Kunjungan Pantau Koperasi Merah Putih
Pemantauan tahap pertama menyasar sekitar 8.000 koperasi, dengan pengecekan yang direncanakan berlangsung selama delapan hari
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Operasional Dimulai, Pejabat Mulai Dibagi Tugas Kunjungan Pantau Koperasi Merah Putih
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Manajer KDKMP Mulai Bertugas 1 Oktober 2026, Gajinya Capai Rp 8,3 Juta
KDKMP ditargetkan mulai beroperasi 1 Oktober 2026. Sebanyak 28.891 manajer telah dikontrak dengan gaji Rp6,8 juta hingga Rp8,3 juta.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Manajer KDKMP Mulai Bertugas 1 Oktober 2026, Gajinya Capai Rp 8,3 Juta
Indonesia
Tok! Gaji Manajer Koperasi Merah Putih Paling Tinggi Rp 8,3 Juta Bukan Belasan Juta
Menko Pangan Zulkifli Hasan meluruskan isu gaji manajer KDKMP, menegaskan total penghasilan paling tinggi berkisar Rp 8,3 juta disesuaikan UMK daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 September 2026
Tok! Gaji Manajer Koperasi Merah Putih Paling Tinggi Rp 8,3 Juta Bukan Belasan Juta
Bagikan