Andika Pratama
MerahPutih.com - Isu normalisasi hubungan Indonesia-Israel kembali menyeruak. Hal tersebut kembali mengemuka pasca pertemuan antara Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat dan Indonesia di Jakarta pekan lalu.
Menlu Amerika Serikat, Antony Blinken, dan Menlu Indonesia, Retno Marsudi, disebut membahas kemungkinan normalisasi hubungan RI dengan Israel.
Baca Juga
Luhut Bahas Enam Kerja Sama Strategis dalam Pertemuan dengan Menlu AS
Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Syahrul Aidi Maazat sekaligus sebagai Ketua Delegasi Grup Kerja sama Bilateral (GKSB) DPR untuk Palestina menanggapi isu yang beredar tersebut.
Dia menganggap akan jadi polemik dalam negeri ketika Palestina masih dijajah oleh Israel, sementara pemerintah ingin membuka wacana normalisasi hubungan dengan Israel.
"Pemerintah, khususnya Kemenlu jangan membuka celah untuk menambah polemik dalam negeri dengan cara memulai pembicaraan normalisasi hubungan dengan Israel," kata Syahrul Aidi dalam keterangannya, Minggu (26/12).
Baca Juga
Syahrul menegaskan, sikap Indonesia sejak merdeka sudah jelas, selagi Palestina masih dijajah Israel, maka tak ada pengakuan kedaulatan Israel.
Dia pun mengingatkan amanah pendiri bangsa yang dibunyikan dalam Alinea pertama UUD 1945 yang menyebut "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".
"Maka, selama dalam pembukaan konstitusi Indonesia masih tertera kalimat penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, maka sebelum Palestina merdeka tidak mungkin bagi Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel yang menjajah bangsa Palestina. Jika dipaksa sudah jelas pemerintah melanggar konstitusi." tegasnya. (Pon)
Baca Juga
Pertemuan dengan Menlu AS, Presiden Jokowi Sampaikan Agenda Prioritas G20
