PKS Hormati Putusan MK Soal Syarat Kepala Daerah Bisa Maju Cawapres

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) enggan berpolemik menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang disebut-sebut bermuatan motif politik membuka jalan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka agar menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan harus ada kajian mendalam untuk membuktikan apakah independensi MK diintervensi kekuatan politik tertentu. Kajian tersebut penting agar tidak ada perspektif negatif dari putusan tersebut.

Baca Juga

PKS Soroti Kinerja Pj Heru yang Tak Lanjutkan Program Transportasi Anies

“Saya kira masalah politis ga politis itu faktor tadi mungkin masalah kaitan yang apakah independensi dan sebagainya atau kaitan-kaitan yang mungkin perlu hal-hal yang kajian-kajian nanti yang lebih mendalam,” kata Syaikhu di kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (17/10).

Syaikhu menegaskan partainya dalam posisi menghormati putusan MK. Sebab, berpolemik hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada proses pendaftaran pasangan capres dan cawapres di KPU RI.

“Kita hari-hari ini justru sedang fokus kepada upaya untuk pendaftaran para calon. Dan apa yang diputuskan oleh MK ini justru menjadi satu hal yang harus kita sepakati bersama,” ujarnya.

Baca Juga

DPR Tetap Sahkan Revisi UU IKN jadi Undang-Undang meski Ditolak PKS

“Kita akan segera mendaftar dan itu sangat terbatas. Lalu sampai kapan kita akan melakukan pendaftaran lagi kalau ini kemudian kita nggak putus sampai hari ini?,” imbuhnya.

Lebih lanjut Syaikhu meminta semua pihak menghormati putusan MK sehingga tahapan pemilu bisa berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan KPU.

“Saya kira apa pun hasilnya tentu kita harus hormati saja. Tinggal ini kemudian proses Pilpres ini segera berjalan,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

PKS Sebut Jokowi Dukung Prabowo setelah Bertemu SBY di Istana Bogor