Soal Wacana Twin Cities, PKS Ingatkan Payung Hukum

MerahPutih.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera angkat bicara soal konsep kota kembar atau twin cities sebagai solusi rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Mardani memandang keputusan ini wajib punya dasar hukum yang kuat.

"Pertama ini keputusan politik. Mesti ada payung hukumnya," kata Mardani kepada MerahPutih.com, Kamis (17/10).

Meski demikian, Mardani menilai usulan ini layak ditelaah lebih jauh. Ia menyebut konsep ini berpeluang memaksimalkan anggaran bagi kepentingan rakyat.

"Usulan bagus ditampung dan dikaji. Konsep twin cities bisa berdampak pada anggaran. Kita perlu memperbesar anggaran untuk program kerakyatan," ujarnya.

Terlepas dari itu, Mardani mengamati konsep twin cities sebenarnya sudah berjalan secara tak tertulis. Sebab Jakarta masih aktif menopang kegiatan ekonomi, politik, dan sosial Indonesia.

Baca juga:

Cagub Ridwan Kamil Tanggapi Usulan Twin Cities Jakarta dan IKN

"Status quo seperti sekarang juga bisa. De jure ibu kota di IKN tapi de facto Jakarta masih berfungsi. Kita tidak perlu terburu-buru," kata dia.

Sebelumnya, Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) mengusulkan konsep kota kembar atau twin cities sebagai solusi rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Konsep twin cities adalah dua kota utama yang menjalankan fungsi-fungsi administrasi pemerintahan, di mana salah satunya menjadi ibu kota de jure dan lainnya de facto.

Ibu kota de jure berarti secara resmi diakui oleh undang-undang atau konstitusi sebagai pusat pemerintahan suatu negara. Sementara secara de facto, pengakuan ibu kota lebih didasarkan pada realitas operasional fungsi pemerintahan yang sedang terjadi.

Maka Jakarta bisa berperan sebagai ibu kota de jure dan IKN de facto. Artinya, secara undang-undang Jakarta tetap menjadi ibu kota, namun fungsi operasional dilakukan di IKN. (Pon)