PKS Dukung Serikat Pekerja PLN Tolak Privatisasi Pengelolaan Listrik
Andika Pratama - Jumat, 13 Januari 2023
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Dok/Man/DPR RI
MerahPutih.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, mendukung sikap Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menolak program privatisasi perusahaan melalui mekanisme holding-sub holding (HSH).
Fraksi PKS DPR sebelumnya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Serikat Pekerja PLN. Pendapat Serikat Pekerja PLN disebut sejalan dengan sikap PKS yang menolak berbagai upaya pelemahan peran PLN.
Baca Juga
"PKS setuju dengan pendapat serikat pekerja PLN yang menganggap program holding subholding ini sebagai upaya awal swastanisasi perusahaan strategis nasional," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto dalam keterangannya, Jumat (13/1).
Sebab, kata Mulyanto, bila program holding subholding ini berhasil dilaksanakan maka proses pengambilalihan kepemilikan akan lebih mudah dilaksanakan.
"Dalam praktiknya holding sub-holding ini memang akan memisahkan beberapa peran PLN yang selama ini terintegrasi," ujarnya.
Menurut anggota Komisi VII DPR ini, untuk tahap awal pelaksanaan holding sub-holding akan memisahkan PLN dari sektor pembangkit.
"PLN akan difokuskan mengelola sektor distribusi dan transmisi," ujarnya.
Baca Juga
Dalam RDP tersebut, Ketua Serikat Pekerja PLN, Eko Sumantri mengungkapkan, situasi PLN saat ini sedang tidak baik. Secara garis besar PLN sedang didorong untuk diprivatisasi.
"Holding sub-holding itu memisahkan aset negara. Beberapa aset negara dipindahtangankan ke perusahaan dengan cara yang tidak lazim," ujarnya.
Menurutnya, program holding subholding merugikan pekerja PLN yang terdampak. Pegawai yang semula berstatus sebagai pegawai BUMN, seketika berubah menjadi pegawai swasta.
Lebih lanjut Eko menyampaikan bahwa proses perubahan status kepegawaian itu berdampak pada hak yang selama ini didapat.
"Kami dipaksa pindah kerja secara sepihak dari pegawai BUMN menjadi pegawai swasta tanpa ditanya dan dialog terlebih dahulu. Karena itu kami menolak program privatisasi ini," kata Eko. (Pon)
Baca Juga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Danantara Rencana Investasi Rp 20 T untuk Peternakan Ayam, DPR Minta Pengkajian Mendalam
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
DPR Dukung Menkes Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Sistem Lama Disebut Merepotkan dan Memberatkan Keuangan
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
DPR Dukung Pemecatan ASN yang Menginjak Alquran, Tegaskan sebagai Pelanggaran Hukum Berat
Insentif untuk Daerah Berhasil Turunkan Stunting Dianggarkan Rp 300 Miliar, DPR Nilai Terlalu Besar
Baleg DPR Kaji Potensi Kratom Masuk RUU Komoditas Strategis
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Baleg DPR Targetkan Harmonisasi RUU Hak Cipta Rampung sebelum Akhir 2025
