Andika Pratama
MerahPutih.com - Menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Oktober mendatang, sejumlah janji kampanye Anies Baswedan belum terealisasi. Salah satunya adalah program rumah DP 0 Rupiah.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) menilai, Anies gagal menjalankan proyek rumah DP 0 Rupiah. Realisasi program Anies saat masa kampanye Pilgub DKI 2017 tidak sesuai harapan.
Baca Juga
Anies Gratiskan PBB di Bawah Rp 2 M, PSI Singgung Proyek Rumah DP 0 Rupiah
"Rumah DP 0 Rupiah memang bisa dikatakan belum berhasil atau katakanlah gagal," ucap Taufik Zoelkifli di Jakarta, Senin (27/6).
Catatan merah ini diberikan PKS selaku salah satu partai pendukung Anies di Pilkada 2017 silam, lantaran realisasi program rumah DP 0 Rupiah ini jauh dari target yang dicanangkan saat kampanye.
Dari 250.000 unit hunian yang dicanangkan di awal, Anies hanya sanggup menyelesaikan 790 unit di akhir masa jabatannya ini.
Meskipun demikian, kata Taufik Zoelkifli, kegagalan ini bukan sepenuhnya salah Anies. Menurutnya, wabah pandemi COVID-19 yang melanda sejak 2020 lalu juga jadi alasan mandeknya proyek rumah DP 0 Rupiah.
Baca Juga
Fraksi PKS Singgung Program Rumah DP 0 Rupiah Anies yang Sepi Peminat
Pasalnya, ada refocusing anggaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI untuk penanganan pandemi COVID-19. Belum lagi kas daerah yang cekak imbas penurunannya pemasukan selama dua tahun terakhir dihantam pandemi.
"Jadi memang ada beberapa aspek yang menyebabkan rumah DP 0 Rupiah ini gagal. Pertama ketika dua tahun kita terpuruk pandemi dan karena dugaan korupsi pembelian lahan," papar Taufik Zoelkifli.
Di samping itu, proyek DP 0 Rupiah juga membawa nilai buruk terhadap Anies. Pasalnya, proyek unggulan Anies itu sempat tersangkut kasus dugaan korupsi pembelian lahan di kawasan Jakarta Timur yang menyeret nama Dirut BUMD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.
Diketahui, BUMD Pembangunan Sarana Jaya diberi mandat oleh Anies untuk mengerjakan proyek Rumah DP 0 Rupiah ini.
"Walaupun itu (korupsi) kerjaan Dirut BUMD, tapi mau tidak mau kesalahan tersebut harus ditanggung Anies Baswedan," tutup Taufik Zoelkifli. (Asp)
Baca Juga
