Headline

PKS Bocorkan Dua Cawagub Hasil Rekomendasi Tim Panelis ke Publik, Gerindra: Enggak Etis

Eddy FloEddy Flo - Senin, 11 Februari 2019
 PKS Bocorkan Dua Cawagub Hasil Rekomendasi Tim Panelis ke Publik, Gerindra: Enggak Etis

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif (dprd-dkijakartaprov.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif menyayangkan beredarnya dua nama calon Wakil Gubernur (cawagub) DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno ke publik. Kedua nama yang santer diumbar itu yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Menurut Syarif, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah melanggar etika politik lantaran membeberkan dua nama calon DKI 2 yang direkomendasikan tim panelis fit and proper test.

"Ya kalau saya mengatakan bahwa PKS kurang menghormati putusan politik," kata Syarif saat dihubungi wartawan Senin (11/2).

Ia pun menilai langkah PKS itu merupakan tindakan yang tak etis. Sebab hingga kini ketua DPD Gerindra M Taufik belum juga mendalami hasil dari tes uji kelayakan atau fit and proper test terlebih pihaknya juga belum menandatangani surat rekomendasi tersebut.

Cawagub DKI Jakarta dari PKS
Tiga kandidat Cawagub DKI Jakarta dari PKS (MP/Asropih)

"Ya enggak etis menurut saya. Saya mengatakan enggak salah, cuma enggak etis aja. Pak Taufik belum tahu hasil rekomendasinya, belum membaca secara teliti dan diskusi dengan PKS lagi," cetus politisi Gerindra itu.

Sebab dalam kesepakatan bahwa kedua kader PKS tersebut mestinya tak dibuka ke publik. Lantaran, sambung Syarif, PKS dan Gerindra sudah setuju untuk melakukan pendalaman terlebih dahulu atas hasil rekomendasi dari tim panelis.

"Jadi kan domainnya itu kan sekarang adalah proses di mana tim panelis sudah menyerahkan hasilnya kepada pimpinan partai. Fatsun politik kita adalah pimpinan partai ketemu dulu, rembukan, membaca, meneliti dengan baik, hasil rekomendasi tim panelis," sesal Syarif.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum DPW PKS Syakir Purnomo menyampaikan dua cawagub yang direkomendasikan ke awak media. Ia mengatakan Tim panelis fit and proper test merekomedasikan dua nama tersebut yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Menurut dia, direkomendasikannya Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu oleh tim panelis sudah melalui berbagai proses pertimbangan yang sangat matang.

"Bahwa dua nama yang akan disampaikan ke gubernur nanti insya Allah adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu," Jelas Syakir saat dihubungi Senin (11/2).(Asp)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Ribuan Santri Gelar Aksi Damai Doakan Fadli Zon Bertobat

#Partai Gerindra #PKS #Wakil Gubernur DKI Jakarta #Ahmad Syaikhu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Tiga anggota DPRD Jatim resmi dipecat Partai Gerindra usai terciduk pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya. Cek kronologi dan fakta lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 November 2026
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Gerindra mengklaim kinerja pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang dinilai oke.
Soffi Amira - Senin, 10 Agustus 2026
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Bagikan