PKS Bela Anies yang Dinilai Tak Becus Tangani Kemacetan di Jakarta

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 18 Februari 2020
 PKS Bela Anies yang Dinilai Tak Becus Tangani Kemacetan di Jakarta

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Tak hanya soal banjir, lembaga survei Indo Barometer juga merilis hasil survei responden yang memilih Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok sebagai gubernur paling berhasil mengatasi masalah tersebut dibandingkan Gubernur Anies Baswedan.

Soal kemacetan, Ahok memperoleh 35,3 persen, kemudian Joko Widodo (Jokowi) 25,3 persen, sementara Anies 8,3 persen.

Baca Juga:

PKS Ngotot Anies Lebih Bagus dari Ahok dan Jokowi

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, M. Taufik mengatakan kemacetan di ibu kota tidak ada perubahan baik dari era Gubernur Ahok hingga sekarang.

Politisi PKS Muhammad Arifin bela Anies soal kemacetan di Jakarta
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Arifin (MP/Asropih)

"Kemacetan, kan nggak ada bedanya sama zaman sekarang," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

Tak sependapat dengan M. Taufik, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin malah menyebut Gubernur Anies jauh lebih baik dalam menangani kemacetan di Jakarta ketimbang Ahok.

Kata dia hal itu terbukti dengan Jakarta mendapatkan penghargaan pengembangan transportasi massal terbaik dari Komite Sustainable Award (STA) di Washington DC, Amerika Serikat (AS).

Baca Juga:

Survei Ungkap Jokowi dan Ahok Lebih Baik Dalam Urus Banjir, PDIP: Dua Tahun Anies Ngapain Aja

Diketahui, Jakarta masuk nominasi bersama 12 kota dari berbagai negara, seperti Richmond, AS; San Jose, Costa Rica; Kingston Kanada; Bogota, Kolombia; dan lain sebagainya. Lalu, bisa menduduki posisi tiga besar bersama Pune, India, dan Kigali, Rwanda.

"Itu salah satunya. Program Transportasi terintegrasi dan itu di jaman beliau," tutup Arifin.(Asp)

Baca Juga:

Anies Disindir Sedang Berkhayal Jadi Presiden di Atas Toilet

#Kemacetan #Jakarta Macet #DPRD DKI Jakarta #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
Jakarta Jadi Wilayah Terpadat di Dunia, DPRD Usul Pengaturan Perbatasan
Bertambahnya jumlah warga yang beraktivitas di Jakarta pada siang hari itu tentu membuat Jakarta menjadi macet.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 29 November 2025
Jakarta Jadi Wilayah Terpadat di Dunia, DPRD Usul Pengaturan Perbatasan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Indonesia
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
DPRD DKI minta DLH lebih aktif menjelaskan manfaat RDF Rorotan kepada masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
Bagikan