PKS Bela Anies yang Dinilai Tak Becus Tangani Kemacetan di Jakarta

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 18 Februari 2020
 PKS Bela Anies yang Dinilai Tak Becus Tangani Kemacetan di Jakarta

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Tak hanya soal banjir, lembaga survei Indo Barometer juga merilis hasil survei responden yang memilih Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok sebagai gubernur paling berhasil mengatasi masalah tersebut dibandingkan Gubernur Anies Baswedan.

Soal kemacetan, Ahok memperoleh 35,3 persen, kemudian Joko Widodo (Jokowi) 25,3 persen, sementara Anies 8,3 persen.

Baca Juga:

PKS Ngotot Anies Lebih Bagus dari Ahok dan Jokowi

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, M. Taufik mengatakan kemacetan di ibu kota tidak ada perubahan baik dari era Gubernur Ahok hingga sekarang.

Politisi PKS Muhammad Arifin bela Anies soal kemacetan di Jakarta
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Arifin (MP/Asropih)

"Kemacetan, kan nggak ada bedanya sama zaman sekarang," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

Tak sependapat dengan M. Taufik, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin malah menyebut Gubernur Anies jauh lebih baik dalam menangani kemacetan di Jakarta ketimbang Ahok.

Kata dia hal itu terbukti dengan Jakarta mendapatkan penghargaan pengembangan transportasi massal terbaik dari Komite Sustainable Award (STA) di Washington DC, Amerika Serikat (AS).

Baca Juga:

Survei Ungkap Jokowi dan Ahok Lebih Baik Dalam Urus Banjir, PDIP: Dua Tahun Anies Ngapain Aja

Diketahui, Jakarta masuk nominasi bersama 12 kota dari berbagai negara, seperti Richmond, AS; San Jose, Costa Rica; Kingston Kanada; Bogota, Kolombia; dan lain sebagainya. Lalu, bisa menduduki posisi tiga besar bersama Pune, India, dan Kigali, Rwanda.

"Itu salah satunya. Program Transportasi terintegrasi dan itu di jaman beliau," tutup Arifin.(Asp)

Baca Juga:

Anies Disindir Sedang Berkhayal Jadi Presiden di Atas Toilet

#Kemacetan #Jakarta Macet #DPRD DKI Jakarta #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Bikin Macet Jalan, 613 PKL Kramat Jati Dipindahkan ke 4 Lokasi
Sebanyak 613 PKL Kramat Jati ditata ulang. Penataan dilakukan untuk mengurai kemacetan Jalan Raya Bogor.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Agustus 2026
Bikin Macet Jalan, 613 PKL Kramat Jati Dipindahkan ke 4 Lokasi
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bagikan