PKB Sebut Pembicaraan dengan NasDem Soal Politik Dinamis

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 26 Januari 2023
PKB Sebut Pembicaraan dengan NasDem Soal Politik Dinamis

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda di Sekretariat Bersama Partai Gerindra-PKB, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2023). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB Syaiful Huda mengatakan pembicaraan yang dilangsungkan dengan DPP Partai NasDem menggarisbawahi soal politik yang dinamis.

"Saya garisbawahi apa yang disampaikan Pak Ali, bahwa politik kami dinamis. Kalau yang saya tangkap itu tadi dari Pak Ali, 'Politik kita dinamis, walaupun kami (NasDem) sedang bareng-bareng sama Demokrat dan PKS', tadi disampaikan begitu," kata Huda usai menerima kunjungan anggota DPP Partai NasDem yang dipimpin Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali di Sekretariat Bersama (Sekber) Partai Gerindra-PKB, Jakarta Pusat, Kamis.

Baca Juga:

PKB Rayu NasDem Gabung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya

Sebagaimana politik yang dinamis, Huda menilai kunjungan DPP Partai NasDem ke Sekber Gerindra-PKB sah-sah saja dilakukan. Hal itu mengingat Partai NasDem belum juga mendeklarasikan koalisi secara resmi bersama Partai Demokrat dan PKS.

"Kita tahu sampai hari ini NasDem belum membikin koalisi. Kalau belum bangun koalisi, bisa saja dia koalisi dengan partai yang sudah bangun koalisi, termasuk PKB-Gerindra," imbuhnya.

Terkait politik yang dinamis, lanjutnya, hal itu juga berarti membuka peluang pula bagi Partai NasDem untuk bergabung atau berpisah dengan koalisi yang masih dijajakinya, yakni bersama Partai Demokrat dan PKS.

"Bahwa politik kami dinamis dan peluang untuk bergabung dan berpisah atau bubar dari konsolidasi yang sekarang ada, itu sangat memungkinkan," ucapnya.

Dalam pembicaraan bersama jajaran DPP NasDem, Huda mengaku tidak ada pembahasan terkait figur bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Menurut dia, hal tersebut menjadi urusan yang baru akan bergulir ke depannya.

Baca Juga:

Polri Kembangkan Digitalisasi BPKB

"Enggak tahu itu urusan ke depannya. Prinsipnya, saya garisbawahi, politik kami dinamis," tegasnya.

Sebelumnya, Ahmad Ali mengatakan kunjungan DPP Partai NasDem ke Sekber Partai Gerindra-PKB bukan bertujuan untuk mencari alternatif koalisi apabila rencana koalisi Partai Demokrat, Partai NasDem, dan PKS gagal dideklarasikan.

"Ini kan koalisi Gerindra dan PKB ini kan sahabat daripada Partai NasDem di pemerintahan, tentunya menjadi hal yang wajar kalau kemudian hari ini kami berkunjung. Hari ini kami belum berpikir untuk mencari alternatif," kata Ali di Sekber Gerindra-PKB, Jakarta Pusat, Kamis.

Dia menyebut pembicaraan terkait deklarasi koalisi perubahan bersama Partai Demokrat dan PKS hanya tinggal sedikit lagi untuk dapat terealisasi. Meski demikian, ia menekankan pihaknya tak menutup kemungkinan pula dengan dinamika politik yang bisa saja terjadi ke depannya.

"Bahwa politik itu sangat dinamis, iya. Semua kemungkinan-kemungkinan juga bisa terjadi, iya. Tapi paling tidak sampai hari ini dua koalisi, yang satu sudah terbentuk (Koalisi Indonesia Bersatu) dan yang satu hampir juga sudah terbentuk (koalisi perubahan). Nah, kami saling mendoakan. Oke? Pasti kan siapa pun pemenangnya, pasti untuk Indonesia," ujar Ahmad Ali. (*)

Baca Juga:

Gerindra Terbuka NasDem Bergabung ke Koalisi Bersama PKB

#Politik #PKB #NasDem #Partai Nasdem #Gerindra
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Reformasi Pasar Saham, Free Float 15 Persen Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor
Komisi XI DPR mendukung reformasi pasar saham di tengah gejolak saat ini. Pemerintah harus menjalankan kebijakan soal ambang batas free float menjadi 15 persen.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
DPR Desak Reformasi Pasar Saham, Free Float 15 Persen Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, PKB: Presiden Prabowo Pasti Punya Pertimbangan Matang
Isu reshuffle kini makin menguat. PKB pun menyerahkan sepenuhnya ke Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, PKB: Presiden Prabowo Pasti Punya Pertimbangan Matang
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PKB Tegaskan Dukung Keputusan Presiden
"Perombakan kabinet adalah kewenangan penuh Presiden. Presiden tentu memiliki pertimbangan yang sangat matang jika melakukan reshuffle kabinet,” ujar Daniel Johan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PKB Tegaskan Dukung Keputusan Presiden
Indonesia
Mantan Ketua DPW NasDem Rusdi Masse Resmi Merapat Jadi Anak Buah Kaesang di PSI
Rusdi Masse pernah menjadi Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) selama dua periode, dan sempat menduduki Ketua DPD II Partai Golkar di Sidrap. Awal karir politiknya dimulai dari Partai Bintang Reformasi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Januari 2026
Mantan Ketua DPW NasDem Rusdi Masse Resmi Merapat Jadi Anak Buah Kaesang di PSI
Indonesia
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
PKB menegaskan Polri harus tetap berada di bawah Presiden dan menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
Indonesia
Ponakan Prabowo Kasih Bukti Keluar Gerindra Saat Fit and Proper Test Deputi Gubernur BI
Thomas menjelaskan telah mengundurkan diri dari jabatan Bendahara Umum Gerindra sejak Maret 2025 dan resmi keluar dari partai per 31 Desember 2025
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
Ponakan Prabowo Kasih Bukti Keluar Gerindra Saat Fit and Proper Test Deputi Gubernur BI
Indonesia
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Anggota DPR PKB Mafirion menyoroti rendahnya gaji guru honorer yang dinilai tak manusiawi dan melanggar HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Januari 2026
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Indonesia
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
orupsi sering kali didorong oleh kebutuhan untuk menutup biaya politik yang telah dikeluarkan sebelumnya, sekaligus mengumpulkan modal untuk kontestasi periode berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
Berita
Dasco Tegaskan Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI bukan Usul Prabowo
Pengajuan nama calon Deputi Gubernur BI sepenuhnya berasal dari Gubernur BI sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Januari 2026
Dasco Tegaskan Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI bukan Usul Prabowo
Indonesia
Gerindra Pastikan Thomas Djiwandono Keponakan Prabowo Sudah Tidak Pegang KTA Partai
Prasetyo Hadi menambahkan Thomas sudah tidak lagi memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra.
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Januari 2026
Gerindra Pastikan Thomas Djiwandono Keponakan Prabowo Sudah Tidak Pegang KTA Partai
Bagikan