PKB Belum Pasti Usung Anies di Pilkada Jakarta

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Agustus 2024
PKB Belum Pasti Usung Anies di Pilkada Jakarta

Anies Baswedan. Foto: MP/Didik Setiawan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Pusat PKB telah menerima usulan atau aspirasi Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta mengenai pengusungan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. DPP pernah menyatakan mendukung Anies, tapi lambat laun PKB mulai menjauhi Anies setelah ada wacana KIM Plus.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan, partainya masih belum memiliki kepastian untuk mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

"Tunggu aja. Desk Pilkada sedang bekerja. Kami akan sampai pada kesimpulan 1-2 hari ini," kata pria yang akrab disapa Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis.

Pada kesempatan itu, ia turut merespons kabar mengenai deklarasi antara PKB dengan Gerindra untuk Pilkada Jakarta.

Baca juga:

Muhaimin Iskandar Belum Tentu Mau Jadi Ketua Umum PKB Lagi

"Sampai sekarang belum ada kabar," katanya singkat.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa kabar mengenai bergabungnya PKB dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) masih menunggu tanggal 19 Agustus 2024.

"Nanti lihat, yang penting tanggal 19," jelasnya.

KIM merupakan koalisi pendukung pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024.

Baca juga:

Cak Imin Undang Wapres Sekaligus Pendiri PKB ke Muktamar

Sejumlah partai KIM adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, hingga Partai Solidaritas Indonesia.

#Pilkada Dki #Pilkada 2024 #PKB
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, PKB Nilai Program MBG Implementasi Pasal 33 UUD 1945
Disebut bentuk nyata pelaksanaan amanah Pasal 33 UUD 1945 dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, PKB Nilai Program MBG Implementasi Pasal 33 UUD 1945
Indonesia
PKB Desak Trans7 Sowan Langsung ke Lirboyo, Bagaimana Nasib Alumni Santri yang Sudah Sambangi Kantor Redaksi?
Permintaan maaf ini bukan sekadar formalitas
Angga Yudha Pratama - Selasa, 14 Oktober 2025
PKB Desak Trans7 Sowan Langsung ke Lirboyo, Bagaimana Nasib Alumni Santri yang Sudah Sambangi Kantor Redaksi?
Indonesia
DPR Desak Trans7 Akui Dosa Tayangan Xpose Buntut Kharisma Kiai Jadi Guyonan
Anggia menegaskan bahwa penggambaran semacam itu adalah bentuk pemberitaan yang tidak proporsional dan menyesatkan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 14 Oktober 2025
DPR Desak Trans7 Akui Dosa Tayangan Xpose Buntut Kharisma Kiai Jadi Guyonan
Indonesia
Telisik Dugaan Kasus Korupsi Antam, KPK Jadwalkan Periksa Ayah Eks Menpora Dito Ariotedjo
Selain Arie, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya terkait kasus ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 14 Oktober 2025
Telisik Dugaan Kasus Korupsi Antam, KPK Jadwalkan Periksa Ayah Eks Menpora Dito Ariotedjo
Indonesia
Sekjen PKB: Wacana Penutupan Ponpes Al Khoziny Usulan Asbun
Tidak paham peran besar pesantren bagi pendidikan, moral, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
Sekjen PKB: Wacana Penutupan Ponpes Al Khoziny Usulan Asbun
Indonesia
Cak Imin Jadikan Korban Musibah Al-Khoziny Anak Angkat
Cak Imin menegaskan akan menanggung pendidikan mereka hingga perguruan tinggi.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Cak Imin Jadikan Korban Musibah Al-Khoziny Anak Angkat
Indonesia
Legislator PKB Desak Investigasi Ambruknya Ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo
Keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan lembaga pendidikan
Wisnu Cipto - Selasa, 30 September 2025
Legislator PKB Desak Investigasi Ambruknya Ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo
Indonesia
Cak Imin Instruksikan Kader PKB Bantu Tangani Musibah Musala Roboh di Al-Khoziny
Bantu tenaga maupun kebutuhan mendesak para santri terdampak.
Dwi Astarini - Selasa, 30 September 2025
Cak Imin Instruksikan Kader PKB Bantu Tangani Musibah Musala Roboh di Al-Khoziny
Indonesia
Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus
Fraksi PKB menekankan sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan pemerintah agar arah pengelolaan BUMN sejalan dengan amanat konstitusi.
Wisnu Cipto - Sabtu, 27 September 2025
Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus
Indonesia
PKB Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat demi Cegah Konflik Horizontal
Dalam konstitusi, keberadaan masyarakat adat dijamin sebagai warga negara Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
PKB Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat demi Cegah Konflik Horizontal
Bagikan