PKB Bakal Usung Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2018, Tapi Ada Syaratnya...

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 07 Agustus 2017
PKB Bakal Usung Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2018, Tapi Ada Syaratnya...

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan komunikasi dengan Ridwan Kamil terkait Pilgub Jawa Barat 2018 mendatang.

Namun, sebelum memberikan dukungan terhadap Wali Kota Bandung tersebut, pria yang kerap disapa Cak Imin ini mengajukan syarat agar kader PKB dapat mendampingi Emil sapaan akrab Ridwan di Pilgub Jabar.

"Bisa jadi kita mengusung, bisa jadi tidak juga karena kita bergantung materi pembicaraan, termasuk kita menawarkan kader PKB jadi calon wakil gubernur," kata Cak Imin di The Acacia Hotel, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (7/8).

Untuk itu, lanjut Cak Imin, PKB telah menyodorkan sejumlah nama ke Emil untuk dipertimbangkan jadi pendampingnya. Ia menegaskan, posisi cawagub harus dibicarakan oleh Emil sebelum dirinya mendapatkan lampu hijau dari PKB.

"Ada Haji Cucun, ada Syaiful Huda, ada Wahidi. Nanti kita tawarkan ke semua cagub. Ya, (Emil harus pilih salah satu nama). Atau, kalau tidak, cawagub harus dibicarakan dengan kita," kata dia.

Sebelumnya, PDI Perjuangan menyatakan tidak akan mengusung Ridwan Kamil dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2019. Sebaliknya, partai berlambang banteng itu akan mengusung calonnya sendiri.

"Karena yang bersangkutan sudah mencalonkan diri sebagai gubernur, padahal partai berdiri atas prinsip kolektivitas, tentu saja dialog buat kami tidak diperlukan lagi," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto usai menghadiri acara akikah putri ketiga Sekjen Partai Golkar Idrus Marham di Kavling DPRD, Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (6/8).

Diketahui, Emil begitu Ridwan Kamil biasa disapa, sudah menyatakan diri akan maju sebagai calon gubernur dengan dukungan Partai Nasdem.

Hasto menuturkan, saat ini partainya tengah membangun komunikasi intensif dengan Partai Golkar untuk mengusung Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sebagai cagub Jabar 2018.

Selain itu, lanjut Hasto, PDIP sudah memiliki beberapa nama calon yang akan diusung dari internal partai.

"Kami punya beberapa opsi, ada anggota DPR dari PDIP, kepala daerah dari PDIP. Misalnya pak TB Hasanuddin, ada Sutrisno (Bupati Majalengka). Jadi, cukup banyak dalam konteks internal partai. PDIP tidak kekurangan stok nama. Karena partai terus melakukan kaderisasi kepemimpinan," tandasnya. (Pon)

Baca berita terkait perkembangan Pilgub serentak lainnya di: Daripada Kalah Lagi, Cak Imin Minta Khofifah Dampingi Gus Ipul

#Muhaimin Iskandar #PKB #Ridwan Kamil
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Menko Cak Imin Koordinasikan Bantuan Masker dan Air Bersih Bagi Warga Terdampak Karhutla
Bantuan akan disalurkan ke sejumlah daerah terdampak karhutla di Sumatera dan Kalimantan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Oktober 2026
Menko Cak Imin Koordinasikan Bantuan Masker dan Air Bersih Bagi Warga Terdampak Karhutla
Indonesia
Menko PM Cak Imin Punya 3 Strategi Pemberdayaan Agar Taraf Hidup Masyarakat Meningkat
Di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terdapat paradigma baru yang diterapkan dalam pembangunan nasional, yakni pemberdayaan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Menko PM Cak Imin Punya 3 Strategi Pemberdayaan Agar Taraf Hidup Masyarakat Meningkat
Indonesia
Menko PM Cak Imin Perintahkan BUMN Lakukan Pemberdayaan, Harus Berikan Manfaat
Keberhasilan perusahaan negara tidak hanya dilihat dari kinerja bisnis, tetapi juga dari kemampuannya membuka kesempatan ekonomi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Menko PM Cak Imin Perintahkan BUMN Lakukan Pemberdayaan, Harus Berikan Manfaat
Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
Gus Kikin Pimpin PBNU, Cak Imin Ucapkan Selamat Berjuang dan Semoga Istiqamah
Cak Imin mendoakan agar Gus Kikin diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah memimpin PBNU selama lima tahun mendatang.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
Gus Kikin Pimpin PBNU, Cak Imin Ucapkan Selamat Berjuang dan Semoga Istiqamah
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
Tahan Tersangka Dugaan Korupsi Bank BJB, KPK Buka Peluang Kembali Periksa Ridwan Kamil
Taufik menjelaskan peluang tersebut terbuka, terutama untuk melengkapi berkas perkara para tersangka yang sudah ditahan KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 Agustus 2026
Tahan Tersangka Dugaan Korupsi Bank BJB, KPK Buka Peluang Kembali Periksa Ridwan Kamil
Indonesia
18 Serikat Buruh Sambangi Cak Imin, Bawa Draft UU Baru untuk Lindungi Pekerja
Cak Imin menerima draft RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang terdiri atas 18 serikat buruh nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 10 Agustus 2026
18 Serikat Buruh Sambangi Cak Imin, Bawa Draft UU Baru untuk Lindungi Pekerja
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Bagikan