PK Ahok Ditolak, Amnesty International Desak BPMA Selidiki Hakim

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 05 April 2018
PK Ahok Ditolak, Amnesty International Desak BPMA Selidiki Hakim

Amnesty International Indonesia saat konferensi pers. (Instagram/amnestyindonesia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Amnesty International Indonesia menilai ada yang ganjil dibalik penolakan Pengajuan Kembali (PK) yang diajukan Basuki Tjahaja Purnama ke Mahkamah Agung (MA).

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menduga, vonis PK Ahok sangat terkait dengan kedekatan hakim agung dengan FPI, salah satu ormas Islam yang getol membela pasal penodaan agama.

Diketahui, beberapa hari setelah penolakan permohonan PK kasus Ahok, media diramaikan dengan pemberitaan yang mengutip pernyataan seorang pimpinan FPI yang menyebut bahwa hakim agung yang menangani perkara PK Ahok pernah menjabat sebagai pimpinan Departemen Hukum dan HAM organisasi tersebut.

"Ini kan jadi pertanyaan publik khususnya imparsialitas dari putusan PK tersebut. Mengingat FPI adalah organisasi yang dengan keras mendukung hukuman terhadap Ahok," ujar Usman.

Terkait hal tersebut, mantan Koordinator Kontras itu meminta Badan Pengawas MA untuk menyelidiki dugaan keberpihakan dan independensi hakim agung tersebut.

Amnesty International Indonesia. (Instagram/amnestyindonesia)
Amnesty International Indonesia. (Instagram/amnestyindonesia)

"Komisi Yudisial dan BPMA harus segera mengambil langkah untuk memastikan independensi dan imparsialitas peradilan dan menyelidiki dugaan tersebut," imbaunya.

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok divonis hakim PN Jakut 2 tahun penjara dalam kasus penodaan agama.

Ahok divonis bersalah setelah pidatonya di Kepulauan Seribu dipermasalahkan sekelompok ormas Islam karena telah menghina kitab suci Alquran.

Hingga saat ini, Ahok masih mendekam di Rutan Mako Brimob Kelapa dua Depok, Jawa Barat, untuk menyelesaikan sisa masa hukuman. (Fdi)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Tolak PK Ahok, MA Kehilangan Kesempatan Berbuat Adil

#Amnesty Internasional #Basuki Tjahaja Purnama
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Amnesty International: Rentetan Teror terhadap Aktivis Ancam Kebebasan Berpendapat
Amnesty International menilai rentetan teror terhadap aktivis dan figur publik di akhir 2025 sebagai ancaman serius bagi kebebasan berekspresi dan demokrasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 02 Januari 2026
Amnesty International: Rentetan Teror terhadap Aktivis Ancam Kebebasan Berpendapat
Indonesia
Amnesty International Ungkap Deretan Pasal Bermasalah di KUHAP Baru, Ada Potensi Penyalahgunaan Wewenang
Amnesty International mengungkap deretan pasal bermasalah di KUHAP baru. Sebab, ada potensi penyalahgunaan wewenang.
Soffi Amira - Rabu, 19 November 2025
Amnesty International Ungkap Deretan Pasal Bermasalah di KUHAP Baru, Ada Potensi Penyalahgunaan Wewenang
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Pramono berharap hal itu tak terjadi.
Dwi Astarini - Minggu, 16 November 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Indonesia
Amnesty International Indonesia Desak Pemerintah Cabut Nama Soeharto dari Daftar Calon Pahlawan Nasional
Amnesty International Indonesia menilai upaya menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Reformasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Oktober 2025
Amnesty International Indonesia Desak Pemerintah Cabut Nama Soeharto dari Daftar Calon Pahlawan Nasional
Indonesia
Tersangka Sebut Ahok Terlibat Korupsi LNG Pertamina, Ini Reaksi KPK
Nama Ahok diseret-seret oleh tersangka mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 September 2025
Tersangka Sebut Ahok Terlibat Korupsi LNG Pertamina, Ini Reaksi KPK
Indonesia
Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat
Amnesty International Indonesia mengecam penangkapan Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen. Usman Hamid mengatakan, negara seharusnya mendengarkan tuntutan rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat
Indonesia
Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merombak struktur dewan pengawas dan komisaris BUMD dan mengangkat sejumlah orang dekatnya.
Frengky Aruan - Kamis, 21 Agustus 2025
Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man
Indonesia
Bertemu Gubernur Pramono, Ahok Ngobrol soal Pajak Bumi dan Bangunan
Ahok singgung soal polemik yang kerap muncul terkait PBB sejak masa kepemimpinannya.
Frengky Aruan - Rabu, 20 Agustus 2025
Bertemu Gubernur Pramono, Ahok Ngobrol soal Pajak Bumi dan Bangunan
Indonesia
Tak Persoalkan Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp 50 Juta, Ahok: Asalkan Bekerja Profesional
Ahok juga menyinggung soal uang pajak.
Frengky Aruan - Rabu, 20 Agustus 2025
Tak Persoalkan Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp 50 Juta, Ahok: Asalkan Bekerja Profesional
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ahok Singgung Nama Jokowi dalam Kasus Korupsi Pertamina
Mantan Komisaris Utama Pertamina, Ahok, menyinggung nama Jokowi dalam kasus korupsi Pertamina. Namun, apakah berita ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 05 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ahok Singgung Nama Jokowi dalam Kasus Korupsi Pertamina
Bagikan