Pj Heru Buka Formasi Tenaga KKI untuk Guru Honorer
Frengky Aruan - Minggu, 21 Juli 2024
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. (Dok. Pemprov DKI)
MerahPutih.com - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta akan membuka pendaftaran tenaga pendidik melalui jalur Kontrak Kerja Individu (KKI) sebanyak 1.700 guru.
KKI merupakan sistem penerimaan pegawai non-ASN di lingkungan Pemprov DKI yang menggunakan kontrak kerja. Dengan sistem ini, pegawai yang sebelumnya berstatus honor bisa memperoleh gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, akan mendorong guru honorer di Jakarta yang saat ini mencapai empat ribu orang untuk masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dari Disdik DKI.
"Untuk para guru honorer silakan nanti mendaftar melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku," kata Pj Heru Budi di Jakarta, Sabtu (21/7).
Baca juga:
Komisi E DPRD DKI Bakal Intervensi Disdik untuk Membatalkan Cleansing 107 Guru Honorer
Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini pun mengimbau kepada seluruh guru honorer, termasuk 107 pengajar yang diberhentikan untuk memanfaatkan seleksi tersebut dengan baik.
"Sambil menunggu proses penerimaan, 107 guru honorer akan diverifikasi agar mendapat solusi terbaik," imbuh Pj Heru.
Menurut dia, dengan sistem KKI ini Disdik DKI nantinya memiliki data yang lengkap sehingga guru-guru itu bisa didistribusikan secara merata, termasuk lokasi tempat tinggal guru yang tak jauh dari sekolah.
Dia juga meminta agar penonaktifan ratusan guru honorer lewat kebijakan cleansing jangan dilihat sebagai pemberhentian, melainkan penguatan data.
Sebelumnya, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menerima laporan ada 107 guru honorer di DKI Jakarta diberhentikan sepihak oleh sekolah tempat mereka mengajar.
Baca juga:
Disdik DKI Didesak untuk Hadirkan Solusi dari Kebijakan Cleansing Guru Honorer Jakarta
Menurut laporan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI, pemutusan kontrak guru honorer dikarenakan ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain itu, diduga kepala sekolah melakukan pengangkatan guru honorer tidak melalui rekomendasi Dinas Pendidikan dan tak sesuai kriteria yang diatur dalam Permendikbudriset Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Kekerasan dan Perundungan di Sekolah Diharap Jadi Alasan Kuat Perlindungan Guru Masuk Revisi UU Sisdiknas
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Presiden Rehabilitasi 2 Guru SMA di Luwu Utara, Komisi II DPR: Kepala Daerah Jangan Asal Pecat Guru
Merasa Jadi Korban selama Bertahun-tahun, 2 Guru dari Luwu Utara Terharu Usai Dapat Surat Rehabilitasi dari Prabowo
Dua Guru Luwu Utara Korban Kriminalisasi Dana BOS Akhirnya Bisa Kembali Mengajar Tanpa Stigma
Prabowo Beri Hak Rehabilitasi bagi 2 Guru Luwu Utara, Mensesneg: Guru Harus Dilindungi, Bukan Dihukum
2 Guru di Luwu Utara Diberhentikan Usai Bela Rekan Honorer, DPR Minta Pemerintah Tinjau Ulang
Politikus DPR Dukung Insentif Guru Non-ASN Naik Rp 100 Ribu, Bentuk Perhatian
Komisi E DPRD DKI Jakarta Minta Disdik Tindak Tegas Guru yang Terlibat Kasus Asusila
Prabowo Naikkan Gaji Guru dan Dosen ASN, Komisi X DPR: Nasib Honorer juga Harus Diperhatikan
