Pj Heru Ancam Cabut KJP Siswa Perokok, Anggota DPRD: Jangan Gertak Sambal Doang

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 09 Mei 2023
Pj Heru Ancam Cabut KJP Siswa Perokok, Anggota DPRD: Jangan Gertak Sambal Doang

Pj DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kanan). (Foto: MP/Asopih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta mengancam akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) siswa yang melakukan tindakan kriminal baik tawuran maupun merokok.

Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengaku tak mempersoalkan keinginan Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono tersebut. Asalkan Pemprov DKI tidak hanya semangat di awal saja. Sebab,aturan dapat berjalan baik kalau pemangku kebijakan konsisten melaksanakan.

"Asal konsisten, kalau memang konsisten kayak begitu ya konsekuensinya akan banyak yang dicabut, tapi jangan geretak-geretak sambal doang," papar Iman Satria di Jakarta, Selasa (9/5).

Baca Juga:

Heru Budi Ancam KJP Siswa Dicabut jika Ketahuan Merokok

Kendati demikian, menurut Iman, guru di sekolah paling diandalkan untuk mengantisipasi tindakan tawuran dan merokok pada siswa. Tugas guru itu mengawasi atau memantau para siswa saat sekolah.

Peran orangtua juga penting untuk memantau siswa di lingkungan rumahnya. "Fungsi pengawasan guru di sekolah, fungsi pengawasan orang tua sama di rumah ya kan," ucapnya.

Kader Partai Gerindra ini juga mengungkapkan bahwa siswa butuh ruang bermain seperti gor (gelanggang olahraga) untuk bisa mengekspresikan hobi atau kesukaan mereka. Sehingga, mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk menuangkan hobi ketimbang tawuran.

"Sama diberikan fasilitas-fasilitas untuk anak-anak bermain, ya ekstra dibanyakin, lapangan-lapangan gor untuk anak-anak atraksi atau beraktivitas dibanyakin, sehingga tidak ada tawuran lagi. Ini kan mereka tawuran karena tidak punya tempat untuk buang keringet," ujarnya.

Baca Juga:

KJP Siswa Dicabut jika Terlibat Tawuran

Diketahui, Penjabat (Pj) DKI Heru Budi Hartono menginstruksikan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) siswa yang ketahuan merokok.

Sebelumnya juga, Heru bakal mencabut KJP siswa yang ketahuan melakukan tindakan tawuran.

"Saya minta ke Kepala Dinas Pendidikan kalau murid yang mendapatkan KJP itu kedapatan merokok, maka KJP-nya wajib dicabut. Supaya Pemprov Jakarta bisa berikan ke anak lain, karena kemampuan Pemda kan terbatas," kata Heru Jumat (5/5) kemarin. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Buka Pendataan KJP Plus dan KJMU Tahap 1

#Heru Budi Hartono #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Pemerintah DKI sebaiknya mengalokasikan anggarannya untuk program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bagikan