Pintu Ibadah Umrah Kembali Dibuka, Pemerintah Diminta Lakukan Persiapan Matang

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 29 November 2021
Pintu Ibadah Umrah Kembali Dibuka, Pemerintah Diminta Lakukan Persiapan Matang

Kelompok pertama umat muslim melakukan ibadah umrah dengan penerapan protokol kesehatan di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Sabtu (3/10/2020). (ANTARA FOTO/REUTERS/Yasser Bakhsh/foc)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Arab Saudi memutuskan telah membuka kembali ibadah umrah untuk jamaah asal Indonesia. Pembukaan itu seiring dengan situasi COVID-19 tanah air semakin membaik.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengatur siapa saja calon jamaah yang diperbolehkan berangkat.

Dasco berpendapat, dalam pengaturan ini pemerintah perlu menerapkan skala prioritas bagi calon jamaah yang akan berangkat ke Arab Saudi. Salah satunya, kondisi kesehatan yang prima.

Baca Juga:

Asrama Haji Pondok Gede Jadi Tempat Karantina Jamaah Umrah

"Tentunya kami minta kepada Kemenag untuk memprioritaskan calon jamaah yang sehat, yang prima," ujar Dasco kepada wartawan, Jakarta, Senin (29/11).

Tak hanya kondisi kesehatannya saja, Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini juga berpendapat bahwa Kemenag harus benar-benar bisa memastikan jika calon jamaah haji tersebut telah menerima suntikan vaksin COVID-19.

"Sudah vaksin dosis kedua dan tentunya dilengkapi dengan protokol kesehatan yang ketat," katanya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menyampaikan, kajian dibutuhkan untuk menyikapi persebaran dan mutasi COVID-19.

Sehingga, berbagai kebijakan yang diambil bisa meminimalkan persebaran virus yang memakan korban jiwa hingga 5,2 juta orang di seluruh dunia tersebut.

Salah satu kebijakan terbaru pemerintah memperpanjang masa karantina terhadap orang yang masuk ke Indonesia.

Orang yang datang dari luar negeri wajib menjalani karantina selama tujuh hari dari tiga hari.

"Masa karantina baik WNI maupun WNA yang datang dari luar negeri itu harus ditambah sesuai dengan protokol yang sudah ada," tutur Dasco.

Baca Juga:

Menteri Haji dan Umrah Arab Sebut Jamaah Asal Indonesia Jadi Prioritas

Dia juga mengapresiasi keputusan pemerintah menutup pintu masuk kedatangan orang dari 11 negara yang teridentifikasi persebaran varian Omicron. Dia meminta evaluasi terus dilakukan terhadap penutupan pintu masuk Indonesia.

"Respons cepat pemerintah kita minta juga untuk kemudian melakukan mitigasi menutup pintu penerbangan dari negara-negara lain," ujar Dasco.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi akhirnya kembali membuka ibadah umrah untuk jamaah asal Indonesia. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Menurut Retno, keputusan itu disampaikan oleh Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta melalui nota diplomatik yang dikeluarkan pada Jumat (8/10) kemarin. (Knu)

Baca Juga:

Satgas COVID-19 Pantau Proses Pemberangkatan dan Kepulangan Jamaah Umrah

#Perjalanan Umrah Ke Mekkah #Sufmi Dasco Ahmad
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Bertemu Luhut dan Chatib Basri Bahas Strategi Ekonomi, bukan Kursi Menkeu
Luhut hadir sebagai Ketua DEN, sedangkan Chatib Basri merupakan anggota DEN. 

Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
Presiden Prabowo Bertemu Luhut dan Chatib Basri Bahas Strategi Ekonomi, bukan Kursi Menkeu
Indonesia
DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya
DPR resmi mengesahkan RUU Polri menjadi undang-undang. Ada beberapa poin perubahan yang disorot.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya
Indonesia
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
DPR RI menggelar rapat bersama BI dan Pemerintah. Pertemuan itu membahas perkembangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Ditanya Eks Bos BGN Dadan Ditangkap Kejagung, Dasco Buka-bukaan DPR Beberapa Kali Kasih Catatan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi penggeledahan kantor BGN oleh Kejagung dan isu penangkapan eks Kepala BGN Dadan Hindayana.
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Juni 2026
Ditanya Eks Bos BGN Dadan Ditangkap Kejagung, Dasco Buka-bukaan DPR Beberapa Kali Kasih Catatan
Indonesia
Penggeledahan BGN Jadi Sorotan, Dasco: Serahkan kepada Aparat Penegak Hukum
Dasco angkat bicara soal penggeledahan Kantor BGN oleh Kejagung. DPR menegaskan menghormati proses hukum dan mengungkap pernah memberi evaluasi terkait tata kelola BGN.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 Juni 2026
Penggeledahan BGN Jadi Sorotan, Dasco: Serahkan kepada Aparat Penegak Hukum
Indonesia
Dino Patti Djalal Sentil Kunjungan Luar Negeri Prabowo, Sufmi Dasco Pasang Badan
Ketika muncul perjalanan mendadak, hal tersebut murni bentuk respons cepat terhadap situasi darurat internasional mengharuskan kehadiran kepala negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Dino Patti Djalal Sentil Kunjungan Luar Negeri Prabowo, Sufmi Dasco Pasang Badan
Indonesia
Pimpinan DPR Apresiasi Prabowo Copot Dadan dari Kepala BGN, Bukti Dengar Aspirasi Publik
Keputusan mengganti Dadan Hindayana dan dua wakil kepala BGN menunjukkan pemerintah responsif terhadap berbagai masukan yang berkembang.
Dwi Astarini - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan DPR Apresiasi Prabowo Copot Dadan dari Kepala BGN, Bukti Dengar Aspirasi Publik
Indonesia
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Soal kekhawatiran publik bahwa revisi UU Polri sengaja disiapkan untuk mengakomodasi Kapolri saat ini, Dasco membantah anggapan tersebut.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Indonesia
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Putusan MK soal kewajiban 30 persen caleg perempuan mendapat dukungan dari Sufmi Dasco Ahmad. DPR memastikan aturan tersebut akan masuk dalam revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Bagikan