Pilkada Serentak, Begini Sistem Pengamanan Selama Kampanye hingga Pemungutan Suara

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 01 September 2020
Pilkada Serentak, Begini Sistem Pengamanan Selama Kampanye hingga Pemungutan Suara

Polwan Polres Merauke ikuti simulasi sispamkota jelang Pilkada Serentak 2020. (ANTARA /HO-Humas Polres Merauke)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Operasi Mantap Praja mulai digelar untuk mengamankan Pilkada Serentak 2020.

Terkait dengan hal tersebut, Kapolri telah mengeluarkan Surat Telegram Nomor STR/387/VI/OPS.1.3./2020 tanggal 30 Juni 2020.

Baca Juga:

Molor Berkali-kali, PDIP Janji Umumkan Jagoannya di Pilkada Surabaya Besok

“Tentang dimulainya Operasi Mantap Praja 2020 secara serentak terhitung mulaii 3 September 2020. Tentunya dalam hal ini Polri khususnya polda dan polres jajaran sudah menyiapkan diri demi suksesnya dan kelancaran pengamanan Pilkada Serentak 2020,” kata Karo Penmas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri Selasa (1/9).

Untuk itu sejak hari ini, 1 September 2020, polda dan polres jajaran telah melaksanakan latihan pra Operasi Mantap Praja 2020.

“Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 akan sedikit berbeda di tengah pandemi COVID-19. Bapak Kapolri juga telah memerintahkan kepada seluruh jajaran Polri untuk selalu siap menghadapi situasi apa pun dalam mensukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020,” imbuhnya.

Standar pelibatan kekuatan PAM Pilkada Serentak tahun 2020 dibagi beberapa tahap. Pertama tahap pendaftaran Paslon yakni minimal penugasan 1/3 kuat opserasi.

Lalu penetapan, undi nomor urut dan deklarasi minimal penugasan 1/3 kuat operasi. Tahap kampanye minimal penugasan 1/2 kuat operasi.Tahap masa tenang minimal penugasan 1/5 kuat operasi.

“Tahap pemungutan suara minimal penugasan 2/3 kuat operasi. Tahap penghitungan suara minimal penugasan 1/6 kuat operasi dan tahap penetapan calon terpilih minimal penugasan 1/3 kuat operasi,” sambungnya.

Ilustrasi pelaksanaan pilkada serentak 2020 di Jawa Timur (Ist)
Ilustrasi pelaksanaan pilkada serentak 2020 di Jawa Timur (Ist)

Dalam operasi tersebut, Polri juga telah menyiapkan standar pengamanan Pilkada Serentak 2020.

Nantinya, pelibatan personel dalam pengamanan setiap tahapan pilkada akan disesuaikan dengan kebutuhan di tiap wilayah.

"Seluruh kekuatan yang dilibatkan dalam tiap tahapan disesuaikan dengan tingkat kerawanan dan kebutuhan dari masing-masing wilayah serta menghindari sikap underestimate dalam menghadapi kerawanan," imbuhnya.

Baca Juga:

Ketua Bawaslu Harap Gakkumdu Tegakkan Keadilan di Pilkada Serentak 2020

Berikut standar pelibatan pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2020:

1. Tahap pendaftaran paslon minimal penugasan 1/3 kekuatan operasi.

2. Tahap penetapan undi nomor urut dan deklarasi minimal penugasan 1/3 kekuatan operasi.

3. Tahap kampanye minimal penugasan 1/2 kekuatan operasi.

4. Tahap masa tenang minimal penugasan 1/5 kekuatan operasi.

5. Tahap pemungutan suara minimal penugasan 2/3 kekuatan operasi.

6. Tahap perhitungan suara minimal penugasan 1/6 kekuatan operasi.

7. Tahap penetapan calon terpilih minimal penugasan 1/3 kekuatan operasi.

8. Tahap pengajuan PHPU minimal penugasan 1/6 kekuatan operasi.

9. Tahap pelantikan minimal penugasan1/3 kekuatan operasi. (Knu)

Baca Juga:

Belum Masuk Masa Kampanye, Terjadi Belasan Tindak Pidana Pilkada Serentak

#Pilkada Serentak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (26/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Juni 2025
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Indonesia
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Ada pergantian calon bupati (Cabup) nomor urut 3 Petrus Ricolombus Omba sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Mei 2025
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Komisi II DPR RI bakal mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), guna merumuskan opsi-opsi pelantikan kepala daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Januari 2025
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Indonesia
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Mahkamah Konstitusi memastikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 berjalan secara proporsional dan tepat waktu sesuai tenggat 45 hari kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Januari 2025
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Indonesia
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
"Itulah prinsip dasar pilkada serentak. Karena itu yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK."
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Januari 2025
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
Indonesia
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 11 Desember 2024
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Indonesia
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membeberkan data terkini terkait petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia sepanjang pelaksanaan Pilkada 2024.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Desember 2024
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Indonesia
Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK
Hasto Kristiyanto menambahkan bahwa PDIP telah membentuk tim khusus
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 Desember 2024
Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK
Indonesia
Forum Mahasiswa Solo Serukan Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
Forum Mahasiswa Solo: penting bagi masyarakat untuk tetap menjaga kedewasaan dalam berpendapat dan berpolitik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Desember 2024
Forum Mahasiswa Solo Serukan Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
Bagikan