Pilkada 2020, DPD PDIP Jateng Siap Sapu Bersih di 21 Daerah

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 24 Januari 2020
Pilkada 2020, DPD PDIP Jateng Siap Sapu Bersih di 21 Daerah

Bendahara DPD PDIP Jateng, Agustina Wilujeng Pramestuti. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Tengah menargetkan sapu bersih di Pilkada serentak 21 daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah pada 23 September 2020 mendatang. Target tersebut dianggap realistis mengingat pada Pemilu 2019, PDIP menguasai Jawa Tengah.

"Target resmi yang diberikan DPP belum resmi dicanangkan. Kami maunya ya semua (menang)," ujar Bendahara DPD PDIP Jateng, Agustina Wilujeng Pramestuti kepada Merahputih.com di Solo, Jawa Tengah, Kamis (23/1).

Baca Juga

Ketua DPC PDIP Solo Keluhkan Adanya Intervensi Soal Rekomendasi, Gibran Berkilah

Wilujeng mengatakan saat ini DPP PDIP dan DPD PDIP masih menjalani proses tahapan Pilkada. Soal target nanti terkait hasil survei seperti apa, termasuk logistik juga jadi pertimbangan tersendiri.

"Calon-calonnya yang potensi berapa, respons masyarakat bagaimana, dan seterusnya dalam waktu dekat akan kita ketahui," kata dia.

Gibran tegaskan dirinya tak lewat pintu belakang saat minta rekomendasi dari DPP PDIP
Gibran Rakabuming Raka blusukan di Kampung Banyuagung, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Selasa (21/1). (MP/Ismail)

Ia menyarankan pada semua bakal cawali dan cawawali di Pilkada serentak di Jawa Tengah agar aktif bersosialisasi kepada masyarakat. Hal itu sangat penting sebelum rekomendasi turun dari DPP PDIP.

"Tujuan aktif bersosialisasi kepada masyarakat adalah untuk mendongkrak populartas dan elektabilitas," kata dia.

Baca Juga

Maju Pilwakot Solo, Gibran Tegaskan Tidak Butuh Diendorse Jokowi

DPD PDIP Jawa Tengah, lanjut dia, pada Februari mendatang akan melakukan pengambilan sampel kembali terkait pupularitas dan elektabilitas semua bakal calon kepala daerah di 21 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada 2020.

"Pengambilan sampel survei untuk kami lihat pergerakan profile para bakal calon, baik figur eksternal maupun internal," kata dia.

Disinggug kapan waktu rekomendasi turun, Wilujeng yang menjabat anggota Komisi X DPR ini mengaku tidak mengetahuinya.
Dia memprediksi keluarnya rekomendasi tidak bersamaan di seluruh daerah di Indonesia yang ikut Pilkada serentak.

"Daerah yang PDIP nya unggul di Pemilu 2019 bisa diumumkan rekomendasi lebih awal," pungkasnya.

Baca Juga

PDIP Tegaskan Duet Pramono-Gibran Ideal

Berita ini merupakan laporan Ismail Soli, kontributor merahputih.com untuk wilayah Solo dan sekitarnya. (*)

#PDIP #Pilkada Serentak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Bagikan