PIH: Ada Kekuatan Besar di Balik Isu Gaji Pejabat BPIP

MerahPutih.Com - Ketua Umum Pemuda Indonesia Hebat (PIH), Rhuqby Adeana menduga ada kekuatan besar di balik munculnya isu Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Ada kekuatan subversif yang sengaja mem-framing dan memviralkan isu gaji BPIP sebagai bentuk pelemahan, karena kuatnya komitmen Pemerintahan Jokowi bahwa Pancasila final sebagai ideologi bangsa Indonesia," kata Rhugby kepada merahputih.com, Rabu (30/5).

Rhugby menegaskan, BPIP dibentuk dengan dasar kuat kesejarahan meneruskan cita cita mulia para pendiri bangsa, yaitu terwujudnya masyarakat indonesia yang merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Menurut Rhugby, kemunculan BPIP menjadi ancaman serius bagi sel aktif maupun sel pasif dari jaringan kelompok subversif transnasional. Kekuatan ideologi transnasional ini, lanjutnya, mencoba melakukan infiltrasi untuk mengoyak Pancasila serta nilai-nilai Keberagaman dan Kebhinekaan Bangsa Indonesia.

"Karena kekuatan anti Pancasila ini berkeliaraan dan berjejaring didalam maupun diluar birokrasi pemerintahan jauh sebelum Pemerintahan Jokowi," tegasnya.

Dia pun mengutip pernyataan Wakil Ketua MPR sekaligus Wasekjen PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, yang menegaskan bahwa BPIP adalah lembaga resmi pemerintah atau negara yang bertugas untuk menjaga tegaknya ideologi Pancasila.

Terlebih, kata Rhugby, Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, KH Mar'uf Amin, KH Said Aqil Siradj, Buya Syafii Maarif, Mahfud MD dan Sudhamek yang duduk sebagai Dewan Pengarah BPIP merupakan tokoh-tokoh yang telah teruji dedikasinya bagi bangsa dan negara.

"Para tokoh tersebut adalah sosok yang memiliki integritas tinggi dan bukan bekerja atas dasar gaji," imbuhnya.

Untuk itu, Rhugby mengajak seluruh elemen bangsa untuk mewaspadai kelompok atau organisasi yang berupaya membawa agenda tersembunyi untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi negara.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko juga menduga polemik soal keberadaan BPIP dan gaji pejabat BPIP diembuskan untuk melemahkan badan yang dipimpin Yudi Latief tersebut.

"Jadi jangan terus resisten terhadap keberadaan lembaga itu. Saat ini ada upaya agar lembaga itu tidak berfungsi," kata Moeldoko ditemui di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung, Selasa (29/5).

Menurut mantan panglima TNI ini, BPIP diperlukan masyarakat untuk menangkal persoalan radikalisme.

"Kalau BPIP dalam kondisi masyarakat lagi kering soal persoalan-persoalan ideologi di mana ancaman radikalisme semakin tinggi, badan itu sangat diperlukan," jelasnya.

Keberadaan BPIP menuai kritik lantaran terbitnya Peraturan Presiden 42 tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai BPIP. Dalam Perpres tersebut tercantum gaji yang diterima Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, yakni Rp112.548.000 per bulan.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Kontroversi Gaji Jumbo Pengarah BPIP, Sri Mulyani: Sejak Diangkat, Megawati Belum Dibayar