Petugas KPPPS Jadi Tumbal Pemilu, Kemenkeu Siapkan Santunan

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 25 April 2019
Petugas KPPPS Jadi Tumbal Pemilu, Kemenkeu Siapkan Santunan

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan Azis. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan Azis mengatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setuju akan memberikan santunan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang gugur saat bertugas.

Berdasarkan laporan yang diterima oleh KPU RI sebanyak 144 orang meninggal dunia, dan ada 883 petugas KPPS yang mengalami sakit, dengan berbagai penyakit. Total keseluruhan sebesar 1027 orang yang tersebar di 33 Provinsi.

Petigas KPPS
Petugas KPPS. Foto: BBC

"Kemenkeu sudah setuju (Beri santunan untuk petugas KPPS yang gugur)," kata Viryan di Jakarta, Kamis (25/4).

Saat ini, kata Viryan, pihaknya masih terus melakukan pembahasan dengan Kemenkeu terkait anggaran yang akan diberikan. Seperti berapa besaran dana yang akan digelontorkan untuk korban meninggal dan kapan akan diberikan.

"Pertama cek anggarannya gimanah, besarannya seperti apa, kemudian nanri terakhir kapan bisa diberikan," tuturnya.

Menurut Viryan, nanti ada pembedaan pemberian santunan bagi petugas KPPS yang meninggal dan sakit.

Sambung Viryan, Kementerian Keuangan akan berusaha secepatnya mencairkan dana santunan untuk para korban.

"Nanti ada pembedaan apakah yang meninggal aja atau yang sakit juga," tutur dia.

Viryan pun mengimbau kepada jajaranya yang bertugas di Kecamatan menghitung rekapitulasi surat suara Pemilu serentak 2019 untuk menjaga kesehatan.

"Jajaran kami di kecamatan yang sedang berjuang rekapitulasi hasil pemilu di kecamatan, baik dari PPK PPS, KPPS, yang hadir di rapat pleno terbuka kecamatan untuk menjaga kesehatan," cetusnya.

Kantor KPU

Ia juga menyarankan kepada petugas KPU yang tengah bertugas bila kondisi badan kurang sehat untuk mengecek kondisi kesehatan di layanan kesehatan Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah karena tidak dikenakan biaya atau gratis.

"Kita juga sudah mendapat informasi bahwa pihak kemenkes dan Pemda dalam hal ini Dinkes di daerah memberikan bantuan layanan kesehatan, jadi kalau jajaran kita PPK, KPPS dan PPS ada yang sakit bisa segera menghubungi bantuan kesehatan dari Pemda atau dari Kemenkes. setahu kami gratis," tutupnyam. (Asp)

#Komisi Pemilihan Umum
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Idealnya, ada jeda waktu antara satu setengah hingga dua tahun
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025
Syarat pilkada ulang digelar bila calon tunggal tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen.
Wisnu Cipto - Kamis, 26 September 2024
DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025
ShowBiz
Gandeng Garin Nugroho, KPU Hadirkan Film Drama Komedi 'Tepatilah Janji'
Film Tepatilah Janji akan tayang terbatas di bioskop-bioskop tanah air, serta beberapa televisi nasional dan OTT.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Agustus 2024
Gandeng Garin Nugroho, KPU Hadirkan Film Drama Komedi 'Tepatilah Janji'
Indonesia
DKPP Tak akan Panggil Para Komisione KPU di Dugaan Kasus Asusila Hasyim Asy'ari
Mengenai pihak-pihak yang akan dipanggil sebagai pihak terkait pada prinsipnya adalah mereka yang relevan dan dibutuhkan keterangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Mei 2024
DKPP Tak akan Panggil Para Komisione KPU di Dugaan Kasus Asusila Hasyim Asy'ari
Indonesia
Dilaporkan Atas Dugaan Asusila, Ketua KPU Berencana Lapor Balik
Hal itu dikatakan Hasyim usai menjalani sidang perdana kasus dugaan asusila pada Rabu (22/5)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Mei 2024
Dilaporkan Atas Dugaan Asusila, Ketua KPU Berencana Lapor Balik
Indonesia
Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur Tanggal 9-10 Maret
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan melakukan pengawalan dari awal hingga selesai. Besoknya, surat suara itu bakal dihitung bersamaan dengan hasil PSU dari metode TPS.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Maret 2024
Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur Tanggal 9-10 Maret
Indonesia
Bupati Sidorajo Penuhi Panggilan KPK
Yang bersangkutan saat ini telah hadir
Angga Yudha Pratama - Jumat, 16 Februari 2024
Bupati Sidorajo Penuhi Panggilan KPK
Bagikan