Pesawat Karya BJ Habibie Dimuseumkan, DPR: Memilukan dan Ironi

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 24 Agustus 2020
Pesawat Karya BJ Habibie Dimuseumkan, DPR: Memilukan dan Ironi

Pesawat N250 Gatotkaca di Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara, Bandung. Foto: Twitter/TNI AU

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PT. Dirgantara Indonesia (PTDI) menghibahkan pesawat N250 karya Presiden BJ Habibie kepada TNI-AU, dan akan dimuseumkan di Pusat Dirgantara Mandala (Pusdirla) Yogyakarta.

Padahal, 10 Agustus lalu, insan Iptek bersama Presiden Joko Widodo baru saja memperingati 25 Tahun Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Harteknas), yakni hari di mana pertama kali N-250 Gatot Kaca yang seratus persen buatan Indonesia diterbangkan.

Baca Juga

Kumpulkan Klub Otomotif Saat Pandemi COVID-19, MPR Dikritik

"Secara resmi acara serah terima akan dilakukan esok hari, 25 Agustus 2020. Ini tentu sangat memprihatinkan buat saya. Padahal 10 Agustus lalu insan Iptek bersama Presiden Jokowi baru saja memperingati 25 Tahun Hakteknas. Harteknas yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus itu diambil dari hari pertama kali diterbangkannya pesawat N-250 Gatot Kaca yang seratus persen buatan Indonesia. Cukup memilukan hati," kata Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (24/8)

Ia menilai keputusan memuseumkan pesawat N250 adalah sebuah ironi dalam pencapaian iptek dan inovasi nasional. Pesawat N250 digadang-gadang sebagai produk unggulan inovasi Indonesia kini ternyata berakhir tragis menjadi barang koleksi semata.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Ist/Man
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Ist/Man

Menurutnya, pemuseuman tersebut dapat dipandang sebagai ujung gelap dunia Iptek dan inovasi. Seperti isyarat kepada masyarakat ilmiah, bahwa iptek dan inovasi itu bukanlah sesuatu yang penting. Dengan kata lain, produk yang dihasilkannya kelak akan mengisi museum, yang indah dipandang mata. Bukan produk yang secara ekonomi, hankam dan sosial kemasyarakatan bermanfaat secara luas.

“Penilaian itu tentu bukan tanpa alasan. Sekarang coba tengok, apakah program pengembangan produksi pesawat sejenis ini masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN)? Tidak kan? Pesawat R-80 dan pesawat N-245 dicoret dari program PSN. Kemudian bandingkan antara anggaran riset vaksin Corona dengan biaya jasa para buzzer dan influencer, tidak ada apa-apanya. Apalagi, kalau dibandingkan dengan APBN 2021 yang disiapkan untuk membeli vaksin impor yang sebesar Rp 25 triliun. Sangat jomplang. Kita masih senang menjadi bangsa pembeli, ketimbang menjadi bangsa pembuat,” tegasnya.

Oleh karena itu, politisi F-PKS ini menyayangkan sikap Pemerintah yang tidak fokus dalam pengembangan Iptek dan inovasi nasional, baik dari aspek kelembagaan maupun pendanaan. Ia menilai Pemerintah lebih senang pada program-program populis meskipun tidak strategis.

Soal ESEMKA misalnya, sampai sekarang belum pernah terlihat wujudnya. Padahal awalnya produk ini digadang-gadang akan menjadi mobil nasional. Tak heran jika kemudian ia mendesak Pemerintah untuk membangun ekosistem pengembangan iptek dan inovasi nasional secara lebih serius, agar pembangunan iptek terintegrasi dengan pembangunan ekonomi.

“Bikin pesawat itu susah. Tapi nyatanya kita mampu dan bisa. Sudah banyak tenaga-tenaga ahli yang kita miliki. Jadi soalnya bukan pada kemampuan SDM secara teknologis. N-250 Gatot Kaca, kita buat sendiri dan bisa terbang," sambungnya

Baca Juga

Pesawat Pertama Indonesia Karya BJ Habibie Jadi Penghuni Museum Muspusdirla Yogyakarta

Persoalan utamanya, kata dia, terletak pada ekosistem inovasi kita yang belum terintegrasi dan utuh dari hulu ke hilir, dari ide, invensi, inovasi, sampai produk unggul yang diserap pasar secara bekelanjutan.

"Ekosistem pembangunan inovasi ini sangat penting, agar iptek yang dikembangkan di dalamnya tumbuh subur dan berbuah bagi kemanfaatan ekonomi, sosial kemasyarakatan dan hankam,” pungkasnya. (*)

#DPR RI #Komisi VII DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Bagikan