Pesan Pedas Sarifudin Sudding untuk Perwira Polri Baru: Jangan Jadi Pemain Politik

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 24 Juli 2025
Pesan Pedas Sarifudin Sudding untuk Perwira Polri Baru: Jangan Jadi Pemain Politik

Presiden Prabowo Subianto memberi pesan penuh ketegasan kepada para perwira remaja TNI dan Polri yang baru saja dilantik dalam upacara Prasetya Perwira Remaja dan Pengambilan Sumpah TNI-Polri Tahun 20

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding, menyoroti pentingnya pelantikan lebih dari 2.000 calon perwira remaja (Capaja) TNI/Polri dalam Upacara Prasetya Perwira 2025 sebagai momentum regenerasi aparatur pertahanan dan keamanan negara. Secara khusus, Sudding menekankan para perwira muda Polri untuk menjadi simbol integritas dan berpihak kepada rakyat.

"Para perwira Polri yang baru dilantik akan menjadi wajah negara di tengah masyarakat. Mereka bukan hanya penegak hukum, tetapi juga penjaga keadilan sipil dan representasi langsung negara yang melayani," ujar Sarifudin Sudding dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/7).

Sebagaimana diketahui, para Capaja ini adalah taruna dan taruni tingkat akhir dari empat akademi, yaitu Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Udara (AAU), dan Akademi Kepolisian (Akpol).

Baca juga:

Prabowo Gugah Perwira TNI-Polri: Bela Rakyat, Kau Anak Kandung Rakyat Indonesia

Presiden Prabowo Subianto telah melantik 2.000 Capaja di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Mereka terdiri dari 827 Capaja Akmil, 433 Capaja AAL, 293 Capaja AAU, dan 447 Capaja Akpol. Dalam Upacara Prasetya Perwira 2025, Presiden Prabowo berpesan agar para perwira remaja Polri menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pedoman tugas.

Sudding sependapat dengan pesan Presiden Prabowo, khususnya mengingat tugas Polri di era modern yang tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang adil dan transparan.

"Jangan remehkan interaksi harian di lapangan. Jaga etika dan bersikap adil pada sipil. Integritas yang dibarengi kerendahan hati akan memperkuat legitimasi institusi," pesan Sudding. Ia menambahkan, "Jika kewenangan disalahgunakan, bukan hanya reputasi pribadi yang rusak, melainkan juga kepercayaan terhadap institusi Polri secara keseluruhan," jelas dia.

Sebagai anggota Komisi III yang membidangi penegakan hukum dan bermitra dengan Polri, Sudding menyoroti urgensi transformasi budaya kerja Polri. Ia mengingatkan bahwa perwira muda harus menjadi motor perubahan birokrasi Polri yang profesional dan humanis.

"Indonesia sedang berjuang meninggalkan warisan tata kelola kekuasaan yang transaksional. Jangan jadikan pangkat sebagai alat intimidasi atau kebal kritik. Gunakan kewenangan untuk memperkuat keadilan sosial dan pelayanan publik yang inklusif," papar Sudding.

Sudding juga menekankan pentingnya netralitas Polri dalam menghadapi dinamika sosial-politik, terutama menjelang tahun politik dan pemilu lima tahun mendatang.

"Perwira Polri harus menjadi penjaga proses demokrasi, bukan pemain politik. Keterlibatan aparat dalam kontestasi politik akan mencederai demokrasi dan memperlemah kepercayaan rakyat," tegasnya.

Baca juga:

Lantik Ribuan Perwira Muda TNI/Polri, Prabowo Perintahkan Agar Setia Terhadap NKRI

Lebih lanjut, Sudding menyatakan bahwa pembekalan multidisiplin bagi perwira muda Polri sangat penting. Selain penguasaan teknis kepolisian, perwira harus memahami hukum administrasi negara, hak-hak sipil, dan manajemen konflik sosial.

"Profesionalisme ke depan bukan hanya soal ketegasan, tapi juga kepekaan sosial, kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat, dan kesiapan untuk diawasi secara terbuka oleh publik," tutup Sudding.

#Perwira Polisi #Perwira Tinggi #Perwira Tinggi TNI #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - 25 menit lalu
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Komisi III DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kebakaran rumah hakim kasus korupsi PUPR Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Berita Foto
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Massa buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) tuntut sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pro Buruh di depang Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 06 November 2025
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Indonesia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Melati mendesak kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko investasi dana haji untuk menjamin keamanan dan transparansi dana jemaah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Indonesia
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Demo buruh sedang berlangsung di sekitar MPR/DPR RI. Sejumlah rute Transjakarta pun harus dialihkan akibat aksi tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR
Beredar unggahan konten di media sosial yang menyebut Presiden Prabowo segera membubarkan DPR, cak faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Siapkan Dekrit untuk Membubarkan DPR
Bagikan