Pesan Pedas Sarifudin Sudding untuk Perwira Polri Baru: Jangan Jadi Pemain Politik

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 24 Juli 2025
Pesan Pedas Sarifudin Sudding untuk Perwira Polri Baru: Jangan Jadi Pemain Politik

Presiden Prabowo Subianto memberi pesan penuh ketegasan kepada para perwira remaja TNI dan Polri yang baru saja dilantik dalam upacara Prasetya Perwira Remaja dan Pengambilan Sumpah TNI-Polri Tahun 20

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding, menyoroti pentingnya pelantikan lebih dari 2.000 calon perwira remaja (Capaja) TNI/Polri dalam Upacara Prasetya Perwira 2025 sebagai momentum regenerasi aparatur pertahanan dan keamanan negara. Secara khusus, Sudding menekankan para perwira muda Polri untuk menjadi simbol integritas dan berpihak kepada rakyat.

"Para perwira Polri yang baru dilantik akan menjadi wajah negara di tengah masyarakat. Mereka bukan hanya penegak hukum, tetapi juga penjaga keadilan sipil dan representasi langsung negara yang melayani," ujar Sarifudin Sudding dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/7).

Sebagaimana diketahui, para Capaja ini adalah taruna dan taruni tingkat akhir dari empat akademi, yaitu Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Udara (AAU), dan Akademi Kepolisian (Akpol).

Baca juga:

Prabowo Gugah Perwira TNI-Polri: Bela Rakyat, Kau Anak Kandung Rakyat Indonesia

Presiden Prabowo Subianto telah melantik 2.000 Capaja di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Mereka terdiri dari 827 Capaja Akmil, 433 Capaja AAL, 293 Capaja AAU, dan 447 Capaja Akpol. Dalam Upacara Prasetya Perwira 2025, Presiden Prabowo berpesan agar para perwira remaja Polri menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pedoman tugas.

Sudding sependapat dengan pesan Presiden Prabowo, khususnya mengingat tugas Polri di era modern yang tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang adil dan transparan.

"Jangan remehkan interaksi harian di lapangan. Jaga etika dan bersikap adil pada sipil. Integritas yang dibarengi kerendahan hati akan memperkuat legitimasi institusi," pesan Sudding. Ia menambahkan, "Jika kewenangan disalahgunakan, bukan hanya reputasi pribadi yang rusak, melainkan juga kepercayaan terhadap institusi Polri secara keseluruhan," jelas dia.

Sebagai anggota Komisi III yang membidangi penegakan hukum dan bermitra dengan Polri, Sudding menyoroti urgensi transformasi budaya kerja Polri. Ia mengingatkan bahwa perwira muda harus menjadi motor perubahan birokrasi Polri yang profesional dan humanis.

"Indonesia sedang berjuang meninggalkan warisan tata kelola kekuasaan yang transaksional. Jangan jadikan pangkat sebagai alat intimidasi atau kebal kritik. Gunakan kewenangan untuk memperkuat keadilan sosial dan pelayanan publik yang inklusif," papar Sudding.

Sudding juga menekankan pentingnya netralitas Polri dalam menghadapi dinamika sosial-politik, terutama menjelang tahun politik dan pemilu lima tahun mendatang.

"Perwira Polri harus menjadi penjaga proses demokrasi, bukan pemain politik. Keterlibatan aparat dalam kontestasi politik akan mencederai demokrasi dan memperlemah kepercayaan rakyat," tegasnya.

Baca juga:

Lantik Ribuan Perwira Muda TNI/Polri, Prabowo Perintahkan Agar Setia Terhadap NKRI

Lebih lanjut, Sudding menyatakan bahwa pembekalan multidisiplin bagi perwira muda Polri sangat penting. Selain penguasaan teknis kepolisian, perwira harus memahami hukum administrasi negara, hak-hak sipil, dan manajemen konflik sosial.

"Profesionalisme ke depan bukan hanya soal ketegasan, tapi juga kepekaan sosial, kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat, dan kesiapan untuk diawasi secara terbuka oleh publik," tutup Sudding.

#Perwira Polisi #Perwira Tinggi #Perwira Tinggi TNI #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Kasus OTT terhadap jaksa ini menjadi momentum penting untuk mengkaji secara mendalam akar persoalan yang masih memicu praktik korupsi.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah tak menolak bantuan asing untuk wilayah terdampak bencana.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Indonesia
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Dengan adanya Satgas, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Bagikan