Pesan Anggota DPRD DKI Soal Kenaikan Tarif Air Bersih: BUMD Wajib Tingkatkan Pelayanan

Soffi AmiraSoffi Amira - Selasa, 04 Maret 2025
Pesan Anggota DPRD DKI Soal Kenaikan Tarif Air Bersih: BUMD Wajib Tingkatkan Pelayanan

Ilustrasi air bersih. (Foto: Unsplash/Nathan Dumlao)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penyesuaian tarif air bersih perpipaan yang ditetapkan PAM Jaya pada awal 2025 dinilai masih masuk akal. Maka lantas, warga Jakarta tak perlu khawatir dengan kenaikan tarif tersebut.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Andri Santosa mengatakan, tarif yang dipatok oleh PAM Jaya masih sangat terjangkau untuk warga kalangan menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketimbang membeli air jeriken yang biasanya dijual dengan cara berkeliling ke rumah-rumah menggunakan gerobak.

"Tarif yang dikeluarkan, penyesuaian oleh PAM Jaya itu tentunya jauh lebih murah daripada beli air jeriken atau gerobak," ujar Andri di Jakarta, Selasa (4/3).

Namun, Andri tak memungkiri, BUMD DKI Jakarta itu harus terus meningkatkan pelayanan untuk para pelanggan. Termasuk juga memperhatikan segi ekonomi yang bertujuan mendapatkan keuntungan.

Baca juga:

Hindari Kebakaran, Anggota DPRD DKI Minta Warga yang Ngantuk Tak Masak saat Sahur

"PAM Jaya tidak bisa meninggalkan juga sisi bisnis, tapi juga harus mengutamakan pelayanan sebagai kakinya Pemprov DKI Jakarta," kata dia.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menyebutkan, langkah penyesuaian tarif yang diambil oleh PAM Jaya sudah tepat, guna menyukseskan cakupan layanan 100 persen air siap minum pada 2030. Apalagi, 17 tahun terakhir PAM Jaya tidak melakukan penyesuaian tarif.

"Karena sekitar 17 tahun ya, tidak pernah ada penyesuaian," ungkap Andri.

Sebelumnya, Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin menyampaikan, pertimbangan yang matang telah dilakukan perihal penyesuaian tarif baru. Terlebih, tarif air minum di Jakarta selama 17 tahun terakhir tetap sama.

Baca juga:

Tepat Sasaran, Anggota DPRD DKI Dukung Pram Tambah Penerima KJP dan KJMU

Ia mengungkapkan, biaya untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air minum terus meningkat. Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan standar kebutuhan pokok air minum per kepala keluarga sebesar 10 m3 per bulan.

“Jika pelanggan rumah tangga menggunakan air secara bijak dengan konsumsi di angka 10 meter kubik, maka tidak ada perubahan tarif yang akan dirasakan oleh pelanggan,” ujar Arief beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, PAM Jaya mengumumkan tarif baru berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya. Penerapan tarif baru berlaku mulai Januari 2025, dan muncul dalam tagihan air Februari 2025. (Asp)

#Air Bersih #PAM Jaya #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Tanggap Darurat Kemarau, Kementerian PU Salurkan 48,9 Juta Liter Air
Langkah penanganan darurat ini diambil sebagai bentuk respons cepat dalam menghadapi gelombang musim kemarau yang melanda dalam beberapa tahun terakhir.
Dwi Astarini - Rabu, 30 September 2026
Tanggap Darurat Kemarau, Kementerian PU Salurkan 48,9 Juta Liter Air
Indonesia
PAM Jaya Paparkan Pengelolaan Air Jakarta di New York, Incar Target 100 Persen pada 2029
PAM Jaya mewakili Indonesia di New York, Amerika Serikat. PAM Jaya menargetkan pengelolaan air Jakarta selesai 2029.
Soffi Amira - Rabu, 23 September 2026
PAM Jaya Paparkan Pengelolaan Air Jakarta di New York, Incar Target 100 Persen pada 2029
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Lainnya
Gandeng IndoBuildTech dan Masjid Cheng Hoo, Coway Perkuat Kehadiran di Surabaya
Coway memperkuat kehadiran di Surabaya melalui IndoBuildTech 2026 dan program CSR, sekaligus memperkenalkan Slim Stand dan Yonsu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Gandeng IndoBuildTech dan Masjid Cheng Hoo, Coway Perkuat Kehadiran di Surabaya
Indonesia
Kekeringan Mengancam Sejumlah Wilayah, BNPB Siapkan 4 Strategi Antisipasi
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menjalankan empat strategi utama sebagai antisipasi terhadap kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia.
Yusuf Abdillah - Selasa, 15 September 2026
Kekeringan Mengancam Sejumlah Wilayah, BNPB Siapkan 4 Strategi Antisipasi
Bagikan