Perwira TNI dan Polri Ikut Pilkada, Hendardi: Bukti Kegagalan Parpol Bentuk Kader


Ketua SETARA Institute Hendardi. (MP/Fadhli)
MerahPutih.com - Ketua Setara Institute Hendardi memaklumi banyaknya masyarakat yang khawatir terhadap para purnawirawan TNI dan Polri ikut pilkada.
Hendardi menilai, justru partai-partai politik sebagai pusat kaderisasi malah memberikan kesempatan-kesempatan politik tersebut kepada TNI dan Polri.
"Ini mengindikasikan kegagalan partai politik melakukan kaderisasi di satu sisi, dan keberhasilan kepemimpinan TNI/Polri dalam meraih kepercayaan publik sehingga memiliki daya elektabilitas untuk berkontes," ujar Hendardi dalam keterangan tertulis yang diterima Merahputih.com di Jakarta, Sabtu (20/1).
Secara normatif, kata Hendardi, anggota TNI atau Polri memiliki hak untuk ikut kontestasi sepanjang telah memenuhi persyaratan dengan pengunduran diri.
Namun, kecemasan akan netralitas harus dinetralisir dengan kinerja Bawaslu dan penegak hukum lainnya memastikan institusi TNI Polri tidak beroperasi.
"Jika melihat kepemimpinan pada dua institusi itu, jaminan tampak dipegang teguh," jelas Hendardi.
Sementara, untuk jangka panjang perlu dipikirkan mekanisme yang lebih terukur untuk memastikan ihwal netralitas ini. "Misalnya dengan masa jeda beberapa tahun bagi anggota Polri dan TNI kapan bisa ikut berkontes," beber Hendardi.
Seperti diketahui, pilkada serentak tahun ini diramaikan dengan ikutnya sejumlah Perwira tinggi Polri maupun TNI. Dari kepolisian tercatat ada 3 Pati Polri yang ikut. Mereka adalah Irjen Safaruddin, Irjen Anton Charliyan dan Irjen Murad Ismail. Sementara dari unsur TNI, tercatat ada nama Letjen Edy Rahmayadi. (Ayp)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Komisi I DPR Siap Kawal OMSP TNI di UU Baru, Tolak Dwifungsi dan Fokus Tugas Siber

Peneror Bom Sekolah Internasional NJIS Kelapa Gading Minta Tebusan Bitcoin US$ 30 Ribu

DPR Minta Polri Tunjukkan Kinerja Transparan, Serta Dorong Model Pemberantasan Tambang Ilegal

TNI Diperbantukan Kawal MBG, DPR Ungkap Pentingnya Kolaborasi Alat Negara dalam Mendeteksi Masalah dan Antisipasi Keracunan

DPR Desak Perlindungan Hukum dan Jaminan Kesejahteraan yang Mendesak Bagi Anggota Polri dalam Pembahasan RUU KUHAP

Imbas Insiden 2 Prajurit Gugur, TNI Evaluasi Keseluruhan HUT ke-80

Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata

DPR Tanggapi Corak Loreng Baru TNI: Cocok untuk Kamuflase dan Misi Internasional

Selain Perkuat Maritim Indonesia, Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Juga Punya Dukung OMSP untuk Bawa Logistik

DPR Ungkap Polri Telah Miliki Lebih daripada 600 SPPG, Siap Sukseskan MBG
