Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Ketua Setara Institute Hendardi memaklumi banyaknya masyarakat yang khawatir terhadap para purnawirawan TNI dan Polri ikut pilkada.
Hendardi menilai, justru partai-partai politik sebagai pusat kaderisasi malah memberikan kesempatan-kesempatan politik tersebut kepada TNI dan Polri.
"Ini mengindikasikan kegagalan partai politik melakukan kaderisasi di satu sisi, dan keberhasilan kepemimpinan TNI/Polri dalam meraih kepercayaan publik sehingga memiliki daya elektabilitas untuk berkontes," ujar Hendardi dalam keterangan tertulis yang diterima Merahputih.com di Jakarta, Sabtu (20/1).
Secara normatif, kata Hendardi, anggota TNI atau Polri memiliki hak untuk ikut kontestasi sepanjang telah memenuhi persyaratan dengan pengunduran diri.
Namun, kecemasan akan netralitas harus dinetralisir dengan kinerja Bawaslu dan penegak hukum lainnya memastikan institusi TNI Polri tidak beroperasi.
"Jika melihat kepemimpinan pada dua institusi itu, jaminan tampak dipegang teguh," jelas Hendardi.
Sementara, untuk jangka panjang perlu dipikirkan mekanisme yang lebih terukur untuk memastikan ihwal netralitas ini. "Misalnya dengan masa jeda beberapa tahun bagi anggota Polri dan TNI kapan bisa ikut berkontes," beber Hendardi.
Seperti diketahui, pilkada serentak tahun ini diramaikan dengan ikutnya sejumlah Perwira tinggi Polri maupun TNI. Dari kepolisian tercatat ada 3 Pati Polri yang ikut. Mereka adalah Irjen Safaruddin, Irjen Anton Charliyan dan Irjen Murad Ismail. Sementara dari unsur TNI, tercatat ada nama Letjen Edy Rahmayadi. (Ayp)
