Perumahan Haji dan Bandara Taibah Jadi Salah Satu Pembahasan Prioritas Arab Saudi–Indonesia


Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi. (Foto: dok. Kemenag)
MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) bin Abdulaziz Al Saud menempatkan penguatan fasilitas haji sebagai salah satu agenda strategis dalam pertemuan bilateral di Istana Al-Salam, Rabu (2/7).
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar yang turut mendampingi Presiden dalam rangkaian pertemuan mengungkapkan, topik mengenai perumahan haji dan pemanfaatan Bandara Taibah menjadi salah satu poin pembahasan prioritas yang dibahas secara mendalam bersama otoritas Kerajaan Arab Saudi.
“Terkait haji, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Menko. Saya bersama Gus Irfan dan Pak Menko mendengarkan langsung bahwa semua permintaan Presiden Indonesia terkait haji telah dipenuhi oleh pihak Saudi. Salah satunya adalah mengenai kuota haji, detailnya akan dibicarakan lebih lanjut,” kata Menag dalam keterangan pers di Jeddah.
Menag juga menjelaskan, optimalisasi penggunaan Bandara Taibah di Madinah akan dilakukan setelah seluruh perumahan haji selesai dibangun.
"Selain itu, ada juga pembahasan mengenai penggunaan fasilitas Bandara Taibah ke depannya, jika perumahan haji sudah selesai dibangun,” ujarnya.
Baca juga:
Selain perumahan haji, Prabowo juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan kenyamanan ibadah jemaah Indonesia.
"Dibahas juga mengenai bagaimana meningkatkan kenyamanan ibadah haji ke depan,” ungkapnya.
Indonesia dan Arab Saudi juga menyepakati pembentukan Dewan Koordinasi Tertinggi yang akan menjadi platform utama kerja sama strategis kedua negara di berbagai sektor.
"Oleh karena itu, dibentuklah Dewan Konsultasi Tertinggi yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden bersama Putra Mahkota. Dewan ini nantinya akan memiliki anggota dan tim kerja,” jelas Menag.
Dalam konteks ekonomi dan perdagangan, pemerintah Indonesia juga menyampaikan harapan agar Putra Mahkota turun langsung mempercepat finalisasi perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC).
“Karena itu, tadi disampaikan harapan agar Putra Mahkota bisa turun tangan langsung untuk mempercepat proses ini—karena beliau adalah tokoh kunci dalam struktur tersebut,” pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Kementerian Haji Tetapkan BPIH 2026 setelah raker dengan DPR, Bulan Ini

Presiden Prabowo Klaim Indonesia yang Pertama Punya Perkampungan Haji di Mekah

Perintah Prabowo ke Gus Irfan: Pangkas Waktu Tunggu Haji dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun

Menag Nasaruddin Umar: Jangan Ada yang Beri ‘Stempel Negatif’ pada Pesantren

KPK Mulai Sasar Masalah Katering di Kasus Dugaan Korupsi Haji

Menag Nasaruddin Puji Indonesia Peringkat 1 Negara yang Kuat Sedekah

Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji

BPIH 2026 Diharap Bisa Diputus Bulan Depan, Penetapan Kuota Harus Merujuk Daftar Tunggu

Kuota Haji 2026 Tetap 221 Ribu, Menteri Irfan Ungkap Skema Baru Pembagian Berdasarkan Antrean Jemaah

Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum
