Perumahan Haji dan Bandara Taibah Jadi Salah Satu Pembahasan Prioritas Arab Saudi–Indonesia

Frengky AruanFrengky Aruan - Kamis, 03 Juli 2025
Perumahan Haji dan Bandara Taibah Jadi Salah Satu Pembahasan Prioritas Arab Saudi–Indonesia

Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi. (Foto: dok. Kemenag)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) bin Abdulaziz Al Saud menempatkan penguatan fasilitas haji sebagai salah satu agenda strategis dalam pertemuan bilateral di Istana Al-Salam, Rabu (2/7).

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar yang turut mendampingi Presiden dalam rangkaian pertemuan mengungkapkan, topik mengenai perumahan haji dan pemanfaatan Bandara Taibah menjadi salah satu poin pembahasan prioritas yang dibahas secara mendalam bersama otoritas Kerajaan Arab Saudi.

“Terkait haji, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Menko. Saya bersama Gus Irfan dan Pak Menko mendengarkan langsung bahwa semua permintaan Presiden Indonesia terkait haji telah dipenuhi oleh pihak Saudi. Salah satunya adalah mengenai kuota haji, detailnya akan dibicarakan lebih lanjut,” kata Menag dalam keterangan pers di Jeddah.

Menag juga menjelaskan, optimalisasi penggunaan Bandara Taibah di Madinah akan dilakukan setelah seluruh perumahan haji selesai dibangun.

"Selain itu, ada juga pembahasan mengenai penggunaan fasilitas Bandara Taibah ke depannya, jika perumahan haji sudah selesai dibangun,” ujarnya.

Baca juga:

Terima Laporan KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam Akibat Cuaca Buruk, Ini Perintah Prabowo dari Arab Saudi

Selain perumahan haji, Prabowo juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan kenyamanan ibadah jemaah Indonesia.

"Dibahas juga mengenai bagaimana meningkatkan kenyamanan ibadah haji ke depan,” ungkapnya.

Indonesia dan Arab Saudi juga menyepakati pembentukan Dewan Koordinasi Tertinggi yang akan menjadi platform utama kerja sama strategis kedua negara di berbagai sektor.

"Oleh karena itu, dibentuklah Dewan Konsultasi Tertinggi yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden bersama Putra Mahkota. Dewan ini nantinya akan memiliki anggota dan tim kerja,” jelas Menag.

Dalam konteks ekonomi dan perdagangan, pemerintah Indonesia juga menyampaikan harapan agar Putra Mahkota turun langsung mempercepat finalisasi perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC).

“Karena itu, tadi disampaikan harapan agar Putra Mahkota bisa turun tangan langsung untuk mempercepat proses ini—karena beliau adalah tokoh kunci dalam struktur tersebut,” pungkasnya. (Pon)

#Menteri Agama #Ibadah Haji #Info Haji Dan Umrah
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Kementerian Haji Tetapkan BPIH 2026 setelah raker dengan DPR, Bulan Ini
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf berencana membahas instruksi itu pada Rapat Panitia Kerja BPIH bulan ini dengan DPR.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Kementerian Haji Tetapkan BPIH 2026 setelah raker dengan DPR, Bulan Ini
Indonesia
Presiden Prabowo Klaim Indonesia yang Pertama Punya Perkampungan Haji di Mekah
Pemerintah Indonesia sedang menambah lahan yang bakal dijadikan kampung haji Indonesia di Arab Saudi.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Presiden Prabowo Klaim Indonesia yang Pertama Punya Perkampungan Haji di Mekah
Indonesia
Perintah Prabowo ke Gus Irfan: Pangkas Waktu Tunggu Haji dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
Dalam sidang kabinet itu, Prabowo sempat menyinggung Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf yang akrab disapa Gus Irfan sedang berhalangan hadir karena sedang berada di Arab Saudi.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Perintah Prabowo ke Gus Irfan: Pangkas Waktu Tunggu Haji dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
Indonesia
Menag Nasaruddin Umar: Jangan Ada yang Beri ‘Stempel Negatif’ pada Pesantren
Menag tegaskan pesantren merupakan benteng moral bangsa yang telah melahirkan banyak ulama, pemimpin, serta tokoh nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Oktober 2025
Menag Nasaruddin Umar: Jangan Ada yang Beri ‘Stempel Negatif’ pada Pesantren
Indonesia
KPK Mulai Sasar Masalah Katering di Kasus Dugaan Korupsi Haji
KPK mulai menyasar masalah katering yang menjadi salah satu temuan penting Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 Oktober 2025
KPK Mulai Sasar Masalah Katering di Kasus Dugaan Korupsi Haji
Indonesia
Menag Nasaruddin Puji Indonesia Peringkat 1 Negara yang Kuat Sedekah
Salah satu penyebabnya ialah budaya berbagi di acara pernikahan.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Oktober 2025
Menag Nasaruddin Puji Indonesia Peringkat 1 Negara yang Kuat Sedekah
Berita Foto
Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan memberi salam usai pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (3/10/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 03 Oktober 2025
Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji
Indonesia
BPIH 2026 Diharap Bisa Diputus Bulan Depan, Penetapan Kuota Harus Merujuk Daftar Tunggu
Penetapan kuota harus merujuk daftar tunggu, agar prinsip keadilan bisa ditegakkan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Oktober 2025
BPIH 2026 Diharap Bisa Diputus Bulan Depan, Penetapan Kuota Harus Merujuk Daftar Tunggu
Indonesia
Kuota Haji 2026 Tetap 221 Ribu, Menteri Irfan Ungkap Skema Baru Pembagian Berdasarkan Antrean Jemaah
Aturan baru akan memastikan kesetaraan dalam pembayaran maupun nilai manfaat bagi jemaah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Oktober 2025
Kuota Haji 2026 Tetap 221 Ribu, Menteri Irfan Ungkap Skema Baru Pembagian Berdasarkan Antrean Jemaah
Indonesia
Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum
Kewenangan Menteri Agama dalam menetapkan kuota tambahan bersifat atribusi, diberikan langsung oleh undang-undang.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum
Bagikan