Pertemuan Parlemen Dunia di Bali Tidak Bahas Kondisi Rusia-Ukraina
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 Maret 2022
Seorang wanita dengan seorang anak dievakuasi dari sebuah bangunan tempat tinggal yang rusak akibat penembakan, saat serangan Rusia di Ukraina berlanjut, di Kyiv, Ukraina,Rabu (16/3/2022). ANTARA FOTO
MerahPutih.com - Indonesia menjadi tuan rumah Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali pada 20-24 Maret 2022. IPU merupakan forum demokrasi terbesar kedua sedunia setalah forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir menegaskan, tidak mengagendakan pembahasan ketegangan antara Rusia versus Ukraina.
Baca Juga:
Mendag Lutfi Bilang Minyak Goreng Mahal Disebabkan Perang Rusia-Ukraina
"Tema utama yakni perubahan iklim, yang telah disepakati dalam IPU ke-143 di Madrid tahun lalu," kata Hafisz dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/3).
Tapi, kata ia, pembahasan itu tidak tertutup kemungkinan untuk dibahas. Alasannya, menyangkut keamanan dunia, dimana separuh Asia dan Eropa sudah dalam masa mencekam.
"Tidak menutup kemungkinan peserta sidang akan meminta hal itu dibahas, tergantung kekuatan dari beberapa negara yang mengajukan," kata Hafisz.
Ia mengatakan, ditahap terakhir sidang terdapat general debat, yang menghasilkan rekomendasi satu usulan terkahir dari usulan yang telah disepakati.
"Bisanya dilakukan secara voting, atau kalau bisa musyawarah," ujarnya.
Dia mencontohkan, saat IPU di Madrid, Indonesia bersama 70 negara mengusulkan resolusi intimidasi hak asasi manusia di Palestina. Tetapi menurun tinggal 20 negara, setalah adanya usulan terkait perkembangan COVID-19 varian Omicron yang sedang menyebar di Afrika.
Baca Juga:
Sri Mulyani Nyatakan Konflik Rusia-Ukraina Picu Perlombaan Pemulihan Antarnegara
"Sehingga kami menarik kembali resolusi itu menjadi agenda COVID-19," ungkapnya.
Ia menegaskan, jika dari 121 negara yang memastikan hadir, kalau setengahnya setuju membahas ketegangan Rusia dan Ukraina, maka harus harus dibahas.
"Kami harus siap," katanya.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri menegaskan, upaya evakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Ukraina menghadapi sejumlah kendala, salah satunya yakni ketidakpastian pembukaan humanitarian corridor (koridor kemanusiaan) yang dapat memberikan jalan bagi tim evakuasi.
Hingga saat ini terdapat sembilan WNI yang masih diupayakan evakuasinya, di mana semuanya terletak di kota Chernihiv.
"Situasi terakhir kalau kita lihat di Chernihiv, ada di utara Kiev, ada di Ukraina utara yang saat ini memang menjadi zona pertempuran. Wilayah daerah yang dikuasai pasukan Rusia," ujar Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha.
Baca Juga:
Tiongkok Sebut Agenda G20 Indonesia Sebaiknya Hindari Isu Konflik Rusia-Ukraina
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Aksi Unjuk Rasa Tolak Reformasi Polri di Depan Gedung DPR Jakarta
Aksi Unjuk Rasa Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR
Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Setujui Pagu Anggaran Tahun 2026 Sebesar 114 Triliun
Raker Mendag dengan Komisi VI DPR Bahas Pagu Anggaran Kemendag Tahun 2026
Raker Menteri Komdigi dengan Komisi I DPR Bahas Anggaran Tahun 2026
DPR dan Pemerintah Sudah Satu Suara Soal RUU Perampasan Aset, Minta Rakyat Sedikit Bersabar
Politikus DPR Dukung Pemutaran Video Prabowo di Bioskop, Disebut Langkah Inovatif
Menteri Pigai Tagih Janji Mangkrak 10 Tahun DPR Bangun Alun-Alun Demokrasi
Draf RUU Tentang Perampasan Aset Saat Ini Disebut Beda Dengan Draf Zaman Jokowi
Penembak Charlie Kirk Tertangkap, Diserahkan sang Ayah setelah 33 Jam Buron
