Pertemuan Parlemen Dunia di Bali Tidak Bahas Kondisi Rusia-Ukraina

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 Maret 2022
Pertemuan Parlemen Dunia di Bali Tidak Bahas Kondisi Rusia-Ukraina

Seorang wanita dengan seorang anak dievakuasi dari sebuah bangunan tempat tinggal yang rusak akibat penembakan, saat serangan Rusia di Ukraina berlanjut, di Kyiv, Ukraina,Rabu (16/3/2022). ANTARA FOTO

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia menjadi tuan rumah Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali pada 20-24 Maret 2022. IPU merupakan forum demokrasi terbesar kedua sedunia setalah forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir menegaskan, tidak mengagendakan pembahasan ketegangan antara Rusia versus Ukraina.

Baca Juga:

Mendag Lutfi Bilang Minyak Goreng Mahal Disebabkan Perang Rusia-Ukraina

"Tema utama yakni perubahan iklim, yang telah disepakati dalam IPU ke-143 di Madrid tahun lalu," kata Hafisz dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/3).

Tapi, kata ia, pembahasan itu tidak tertutup kemungkinan untuk dibahas. Alasannya, menyangkut keamanan dunia, dimana separuh Asia dan Eropa sudah dalam masa mencekam.

"Tidak menutup kemungkinan peserta sidang akan meminta hal itu dibahas, tergantung kekuatan dari beberapa negara yang mengajukan," kata Hafisz.

Ia mengatakan, ditahap terakhir sidang terdapat general debat, yang menghasilkan rekomendasi satu usulan terkahir dari usulan yang telah disepakati.

"Bisanya dilakukan secara voting, atau kalau bisa musyawarah," ujarnya.

Dia mencontohkan, saat IPU di Madrid, Indonesia bersama 70 negara mengusulkan resolusi intimidasi hak asasi manusia di Palestina. Tetapi menurun tinggal 20 negara, setalah adanya usulan terkait perkembangan COVID-19 varian Omicron yang sedang menyebar di Afrika.

Baca Juga:

Sri Mulyani Nyatakan Konflik Rusia-Ukraina Picu Perlombaan Pemulihan Antarnegara

"Sehingga kami menarik kembali resolusi itu menjadi agenda COVID-19," ungkapnya.

Ia menegaskan, jika dari 121 negara yang memastikan hadir, kalau setengahnya setuju membahas ketegangan Rusia dan Ukraina, maka harus harus dibahas.

"Kami harus siap," katanya.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri menegaskan, upaya evakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Ukraina menghadapi sejumlah kendala, salah satunya yakni ketidakpastian pembukaan humanitarian corridor (koridor kemanusiaan) yang dapat memberikan jalan bagi tim evakuasi.

Hingga saat ini terdapat sembilan WNI yang masih diupayakan evakuasinya, di mana semuanya terletak di kota Chernihiv.

"Situasi terakhir kalau kita lihat di Chernihiv, ada di utara Kiev, ada di Ukraina utara yang saat ini memang menjadi zona pertempuran. Wilayah daerah yang dikuasai pasukan Rusia," ujar Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha.

Baca Juga:

Tiongkok Sebut Agenda G20 Indonesia Sebaiknya Hindari Isu Konflik Rusia-Ukraina

#Breaking #Ukraina #Konflik Ukraina #Rusia #DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Artis Onadio Leonardo Ditangkap Polda Metro Jaya Terkait Dugaan Penyalahgunaan Narkoba
Artis dan musisi Onadio Leonardo alias Onad ditangkap Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Polisi masih melakukan pemeriksaan intensif.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Artis Onadio Leonardo Ditangkap Polda Metro Jaya Terkait Dugaan Penyalahgunaan Narkoba
Indonesia
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
"Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN," kata Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Oktober 2025
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
Indonesia
Pertalite Bikin Banyak Motor Mogok di Jatim, DPR Tegur Pertamina: Jangan Cuma Bilang "Hasil Uji Baik”
DPR menegur keras Pertamina usai viral pengendara di Jawa Timur alami motor brebet setelah isi Pertalite. DPR desak audit mutu dan transparansi hasil uji BBM.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Pertalite Bikin Banyak Motor Mogok di Jatim, DPR Tegur Pertamina: Jangan Cuma Bilang
Indonesia
Pasca-Putusan MKD, Gerindra Pastikan Rahayu Saraswati Tetap Jabat Wakil Ketua Komisi VII DPR
Gerindra memastikan Rahayu Saraswati yang juga keponakan Presiden Prabowo Subianto tetap menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Oktober 2025
Pasca-Putusan MKD, Gerindra Pastikan Rahayu Saraswati Tetap Jabat Wakil Ketua Komisi VII DPR
Dunia
Putin Umumkan Uji Coba Drone Poseidon Sukses, Rudal Nuklir Antarbenua Terkuat Rusia
Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan negaranya telah berhasil melakukan uji coba drone bawah laut bertenaga nuklir, Poseidon
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Oktober 2025
Putin Umumkan Uji Coba Drone Poseidon Sukses, Rudal Nuklir Antarbenua Terkuat Rusia
Indonesia
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Indonesia
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Komisi VIII meminta pemerintah memastikan dua syarikah penyedia layanan haji yang ditunjuk memperbaiki kinerja dan menyerahkan seluruh dokumen kontraktual
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Indonesia
DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
UU ASN membagi ASN menjadi PNS dan PPPK
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
Indonesia
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad dukung usulan PPPK diangkat jadi PNS, dinilai beri kepastian, kesejahteraan, dan karier yang lebih baik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Indonesia
Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Bui di Kasus Pemerasan Bos Skincare, Bayar Denda Rp 1 M
Kasus ini mencuat setelah Nikita mengancam Reza Gladys untuk membayar Rp 4 miliar sebagai uang tutup mulut terkait produk skincare yang belum terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Wisnu Cipto - Selasa, 28 Oktober 2025
Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Bui di Kasus Pemerasan Bos Skincare, Bayar Denda Rp 1 M
Bagikan