Pertemuan NasDem dan PKS Hasilkan 3 Poin Kesepakatan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 22 Juni 2022
Pertemuan NasDem dan PKS Hasilkan 3 Poin Kesepakatan

Ketua Umum NasDem Surya Paloh didampingi Presiden PKS Ahmad Syaikhu memberikan keterangan pers di kantor DPP Nasdem, Jakarta, Rabu (22/6). ANTARA/Fauzi Lamboka

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih menyamakan visi setelah pertemuan para elite kedua partai di kantor DPP NasDem, Jakarta Pusat pada Rabu (22/6) sore ini.

Satu di antara tiga poin dalam menyatukan dan menyamakan visi yang disepakati ialah menyiapkan kerja sama untuk Pilpres 2024.

"Menyepakati persiapan kerja sama Pilpres 2024 dalam waktu yang ditentukan bersama," kata Sekretaris Jenderal NasDem Johnny G Plate membacakan kesepakatan poin tiga di kantor DPP NasDem, Jakarta Pusat, Rabu (22/6).

Baca Juga:

Datangi Markas NasDem, Elite PKS Dijamu Nasi Biryani dan Gudeg

Poin satu, NasDem dan PKS sepakat untuk membangun kesadaran masyarakat untuk tetap mengungkapkan harkat martabat dirinya sebagai warga negara dalam nilai-nilai Pancasila di atas kepentingan kelompok dan golongan.

Kemudian, poin kedua, antara NasDem dan PKS berkaitan dengan membangun toleransi dalam pemilu mendatang.

"Menjadikan Pemilu serentak 2024 sebagai instrumen demokrasi yang penuh semangat toleransi dan persatuan bangsa," ujar Johnny.

Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengatakan, para parpol saat ini tengah mempersiapkan konsolidasi jelang Pemilu 2024.

Paloh mengakui ada kesamaan pandangan antara NasDem dan PKS untuk berkolaborasi menjelang Pilpres 2024.

"Ini untuk jadi harapan upaya-upaya yang memang harus dipersiapkan sejak dini. Agar kualitas Pemilu 2024 jauh lebih baik dari apa yang sudah kita lalui," kata Paloh.

Baca Juga:

Jubir PKS Nyatakan Akan Gagas Poros Perubahan dengan NasDem

Paloh menjelaskan, dalam pertemuan dengan PKS ini, belum ada satu hal yang cukup serius menjadi pembahasan bersama.

Namun, ia mengatakan, tidak menutup kemungkinan NasDem dan PKS bisa berkoalisi bersama di 2024.

Paloh menuturkan, persamaan pemikiran itu menjadi perhatian bersama bagaimana demi membangun kesadaran masyarakat dalam menyongsong Pemilu 2024.

"Suasana yang jauh lebih membanggakan kita dan memberikan juga gambaran kepada bangsa-bangsa lain bahwa bangsa Indonesia sebenarnya amat siap menghadapi pemilu yang bebas pada tahun 2024 yang akan datang," tutup dia.

Juru Bicara PKS Pipin Sopian menyampaikan hal senada.

Pipin menyatakan, kedua partai sepakat menjadikan Pemilu serentak 2024 sebagai instrumen demokrasi yang penuh semangat toleransi dan persatuan bangsa.

"Menyepakati persiapan kerja sama Pilpres 2024," ujar Pipin. (Knu)

Baca Juga:

Belum Tentukan Siapa Figur di Pilpres, PKS Fokus Perjuangkan PT 0 Persen

#PKS #NasDem
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Viral Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Bos-Bos Senayan Heboh Cari Klarifikasi!
Pimpinan DPR gempar usai beredarnya draf pemakzulan Wapres Gibran berpelat NasDem. Saan Mustopa janji cek keaslian surat!
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Oktober 2026
Viral Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Bos-Bos Senayan Heboh Cari Klarifikasi!
Indonesia
NasDem Bantah Gagas Pemakzulan Wapres Gibran, Belum Ada Arahan Surya Paloh Mungkin Dibahas di Fraksi
Beredar dokumen pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka berpelat Fraksi NasDem di DPR. Simak penjelasan detailnya!
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Oktober 2026
NasDem Bantah Gagas Pemakzulan Wapres Gibran, Belum Ada Arahan Surya Paloh Mungkin Dibahas di Fraksi
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Bagikan