Pertalite Bikin Banyak Motor Mogok di Jatim, DPR Tegur Pertamina: Jangan Cuma Bilang "Hasil Uji Baik”

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Pertalite Bikin Banyak Motor Mogok di Jatim, DPR Tegur Pertamina: Jangan Cuma Bilang

Ilustrasi jenis BBM yang tersedia di SPBU. ANTARA/HO-Pertamina

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kasus BBM Pertalite yang diduga bermasalah kembali mencuat setelah sejumlah pengendara motor di Jawa Timur mengeluhkan mesin brebet hingga mogok usai mengisi bahan bakar. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menegur keras PT Pertamina atas lemahnya pengawasan mutu dan distribusi BBM bersubsidi tersebut.

Ratna menilai, peristiwa ini bukan kasus baru, melainkan menunjukkan lemahnya sistem pengawasan distribusi dan kontrol kualitas di lapangan.

“Kasus seperti ini berulang, dan selalu masyarakat yang jadi korban. Pertamina tidak cukup hanya mengatakan ‘hasil uji baik’, tetapi harus membuktikannya dengan transparansi data, audit eksternal, dan pengawasan ketat di seluruh rantai distribusi,” tegas legislator asal Jawa Timur itu di Jakarta, Jumat (31/10).

Baca juga:

Kementerian ESDM Tidak Temukan Masalah BBM Yang Bikin Kendaraan Brebet di Jawa Timur, Kualitas Pertalite Baik

Ia juga mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar bertindak tegas dan tidak ragu menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang terbukti lalai dalam menjaga kualitas BBM.

“ESDM punya kewenangan penuh sebagai regulator. Tapi kalau penegakan di lapangan lemah dan lambat, kepercayaan publik terhadap negara ikut menurun. Ini bukan sekadar urusan teknis, tapi juga soal tanggung jawab terhadap rakyat,” ujarnya.

Menurut Ratna, insiden seperti ini memperlihatkan rendahnya akuntabilitas pengawasan, baik di tingkat operator SPBU maupun sistem logistik BBM secara keseluruhan. Ia meminta dilakukan audit mutu menyeluruh dan pelaporan hasil uji publik secara berkala.

“Kalau mutu BBM turun karena kesalahan penyimpanan atau rantai distribusi yang buruk, tetap harus ada yang bertanggung jawab. Jangan berlindung di balik hasil uji sementara,” tegasnya.

Ratna juga menyoroti pentingnya upaya membangun kembali kepercayaan publik terhadap Pertamina.

“Pertamina harus membuka hasil uji mutu secara berkala dan memastikan masyarakat tahu bahwa produk yang mereka beli sesuai spesifikasi. Kita tidak ingin subsidi energi yang menelan triliunan rupiah justru menjadi beban ganda, keuangan negara dan kepercayaan publik,” katanya.

Baca juga:

Motor Brebet Setelah Diisi Pertalite, Pertamina Harus Tanggung Biaya Perbaikan

Sebelumnya, sejumlah pengendara di wilayah Tuban hingga Surabaya melaporkan motor mereka brebet dan mogok setelah mengisi Pertalite. Berdasarkan hasil uji awal Pertamina dan Ditjen Migas, tidak ditemukan kandungan air dalam sampel BBM dari dua SPBU yang diperiksa.

Namun, sejumlah ahli menduga, penurunan mutu bisa terjadi akibat proses oksidasi atau penyimpanan yang tidak sesuai standar—terutama jika tangki penampung SPBU terpapar panas dan udara dalam waktu lama. (Pon)

#BBM #Pertalite #Jawa Timur #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Selain gelombang tinggi, bibit siklon tropis 93S juga berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
Pertamina Optimalkan Moda Suplai Darurat, Canting dan SPBU Mobile Jadi Pahlawan Warga Terdampak Banjir
Inisiatif Pertamina Mobile SPBU juga dioperasikan di SPBU 11.201.106 Polonia, Kota Medan
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 Desember 2025
Pertamina Optimalkan Moda Suplai Darurat, Canting dan SPBU Mobile Jadi Pahlawan Warga Terdampak Banjir
Berita
Gunung Semeru 4 Kali Erupsi hingga Minggu Sore, Tinggi Letusan sampai 1 Km
Gunung Semeru masih berada pada status Level III atau siaga,
Frengky Aruan - Minggu, 07 Desember 2025
Gunung Semeru 4 Kali Erupsi hingga Minggu Sore, Tinggi Letusan sampai 1 Km
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Bagikan