Pertalite Bikin Banyak Motor Mogok di Jatim, DPR Tegur Pertamina: Jangan Cuma Bilang "Hasil Uji Baik”

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Pertalite Bikin Banyak Motor Mogok di Jatim, DPR Tegur Pertamina: Jangan Cuma Bilang

Ilustrasi jenis BBM yang tersedia di SPBU. ANTARA/HO-Pertamina

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kasus BBM Pertalite yang diduga bermasalah kembali mencuat setelah sejumlah pengendara motor di Jawa Timur mengeluhkan mesin brebet hingga mogok usai mengisi bahan bakar. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menegur keras PT Pertamina atas lemahnya pengawasan mutu dan distribusi BBM bersubsidi tersebut.

Ratna menilai, peristiwa ini bukan kasus baru, melainkan menunjukkan lemahnya sistem pengawasan distribusi dan kontrol kualitas di lapangan.

“Kasus seperti ini berulang, dan selalu masyarakat yang jadi korban. Pertamina tidak cukup hanya mengatakan ‘hasil uji baik’, tetapi harus membuktikannya dengan transparansi data, audit eksternal, dan pengawasan ketat di seluruh rantai distribusi,” tegas legislator asal Jawa Timur itu di Jakarta, Jumat (31/10).

Baca juga:

Kementerian ESDM Tidak Temukan Masalah BBM Yang Bikin Kendaraan Brebet di Jawa Timur, Kualitas Pertalite Baik

Ia juga mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar bertindak tegas dan tidak ragu menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang terbukti lalai dalam menjaga kualitas BBM.

“ESDM punya kewenangan penuh sebagai regulator. Tapi kalau penegakan di lapangan lemah dan lambat, kepercayaan publik terhadap negara ikut menurun. Ini bukan sekadar urusan teknis, tapi juga soal tanggung jawab terhadap rakyat,” ujarnya.

Menurut Ratna, insiden seperti ini memperlihatkan rendahnya akuntabilitas pengawasan, baik di tingkat operator SPBU maupun sistem logistik BBM secara keseluruhan. Ia meminta dilakukan audit mutu menyeluruh dan pelaporan hasil uji publik secara berkala.

“Kalau mutu BBM turun karena kesalahan penyimpanan atau rantai distribusi yang buruk, tetap harus ada yang bertanggung jawab. Jangan berlindung di balik hasil uji sementara,” tegasnya.

Ratna juga menyoroti pentingnya upaya membangun kembali kepercayaan publik terhadap Pertamina.

“Pertamina harus membuka hasil uji mutu secara berkala dan memastikan masyarakat tahu bahwa produk yang mereka beli sesuai spesifikasi. Kita tidak ingin subsidi energi yang menelan triliunan rupiah justru menjadi beban ganda, keuangan negara dan kepercayaan publik,” katanya.

Baca juga:

Motor Brebet Setelah Diisi Pertalite, Pertamina Harus Tanggung Biaya Perbaikan

Sebelumnya, sejumlah pengendara di wilayah Tuban hingga Surabaya melaporkan motor mereka brebet dan mogok setelah mengisi Pertalite. Berdasarkan hasil uji awal Pertamina dan Ditjen Migas, tidak ditemukan kandungan air dalam sampel BBM dari dua SPBU yang diperiksa.

Namun, sejumlah ahli menduga, penurunan mutu bisa terjadi akibat proses oksidasi atau penyimpanan yang tidak sesuai standar—terutama jika tangki penampung SPBU terpapar panas dan udara dalam waktu lama. (Pon)

#BBM #Pertalite #Jawa Timur #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Stok Pertalite Melimpah, Pertamina Minta Warga Mampu Tahu Diri
Pertamina Patra Niaga terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, lembaga penyalur dan penyimpanan, armada distribusi, serta sistem monitoring yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 13 Juni 2026
Stok Pertalite Melimpah, Pertamina Minta Warga Mampu Tahu Diri
Indonesia
QR Code MyPertamina Bakal Berubah-ubah, BPH Migas Perketat Pembelian BBM Subsidi
Pemerintah akan mengubah QR Code di MyPertamina. Nantinya, pembelian BBM subsidi akan diperketat.
Soffi Amira - Jumat, 12 Juni 2026
QR Code MyPertamina Bakal Berubah-ubah, BPH Migas Perketat Pembelian BBM Subsidi
Fun
BAIC BJ30 Hybrid Jadi Solusi di Tengah Kenaikan Harga BBM, Konsumsi Tembus 15,5 Km per Liter!
BAIC BJ30 Hybrid bisa menjadi solusi di tengah kenaikan harga BBM. Konsumsi BBM mobil ini menembus 15,5 km per liter.
Soffi Amira - Jumat, 12 Juni 2026
BAIC BJ30 Hybrid Jadi Solusi di Tengah Kenaikan Harga BBM, Konsumsi Tembus 15,5 Km per Liter!
Indonesia
Pemerintah Pastikan Harga Pertalite dan Biosolar Tidak Naik, Bahlil Ungkap Alasannya
Pemerintah memastikan harga Pertalite dan Biosolar tidak naik. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan alasannya.
Soffi Amira - Jumat, 12 Juni 2026
Pemerintah Pastikan Harga Pertalite dan Biosolar Tidak Naik, Bahlil Ungkap Alasannya
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
Pembeli Pertamax Bergeser ke Pertalite, Purbaya Mulai Hitung Tambahan Anggaran Subsidi
Proyeksi persentase perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite pun ia serahkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai otoritas yang berwenang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Pembeli Pertamax Bergeser ke Pertalite, Purbaya Mulai Hitung Tambahan Anggaran Subsidi
Indonesia
Gugat UU Migas ke MK, Pemohon Persoalkan Penetapan Harga BBM yang Mengacu Harga Global
MK menggelar sidang uji materi UU Migas. Pemohon menilai mekanisme penetapan harga BBM yang mengacu harga minyak global bertentangan dengan amanat konstitusi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
Gugat UU Migas ke MK, Pemohon Persoalkan Penetapan Harga BBM yang Mengacu Harga Global
Indonesia
Dampak Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Bagi Kelas Menengah
Meski merestui penyesuaian harga komersial, DPR bersama Pemerintah fokus mengunci stabilitas harga BBM subsidi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Dampak Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Bagi Kelas Menengah
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Bagikan