Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi yang disahkan Rapat Paripurna DPR pada 17 September lalu resmi berlaku hari ini Kamis (17/10), meski tak ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). UU hasil revisi otomatis berlaku 30 hari sejak disahkan sesuai aturan di UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pemberlakukan UU KPK hasil revisi ini mendapat kecaman publik karena dikhawatirkan bisa 'membunuh' KPK. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai pemerintah dan DPR berupaya membonsai kewenangan KPK lewat revisi UU agar tak lagi memiliki power seperti sedia kala.
"Sejatinya episentrum korupsi ada di eksekutif dan legislatif. Keduanya bersekutu dan bersekongkol merevisi (UU KPK) untuk melemahkan dan membunuh KPK. Oleh karena itu, KPK-nya kan mesti dipegang," kata Ujang kepada MerahPutih.com, Kamis (17/10).
Baca Juga:
Gagal Bunuh Tim OTT KPK, Staf Walkot Medan Kabur Bawa Bukti Suap
UU Revisi 'Membunuh' OTT KPK
KPK sebelumnya menyebut terdapat 26 poin UU KPK baru yang melemahkan, bahkan melumpuhkan lembaga antirasuah. Poin yang disoroti tentang pemangkasan kewenangan penyadapan yang selama ini menjadi 'senjata' KPK untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Wewenang penyadapan KPK diatur dalam UU baru di pasal 12B. Yang ganjil tertulis di ayat (2), penyadapan baru bisa dilakukan setelah dilakukan gelar perkara. Padahal, gelar perkara sudah masuk tahap penyidikan. Artinya, sama saja melarang KPK melakukan penyadapan dalam kasus yang masih penyelidikan.
Jika begitu, ujung-ujungnya bisa tidak ada lagi OTT KPK. Sepanjang sejarah KPK tidak pernah ada aktivitas OTT dilakukan setelah dilakukan proses gelar perkara. Operasi senyap KPK itu selalu dilakukan saat tahap penyelidikan. Ujang juga menyoroti dalam UU baru mengatur penyadapan dilakukan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK, yang beranggotakan 5 orang dan semuanya dipilih pemerintah atau Presiden untuk masa jabatan 4 tahun.
Menurut Ujang, tidak menutup kemungkinan ke depannya OTT kian jarang karena ada potensi kebocoran saat melakukan penyadapan. Alasannya, Dewan Pengawas KPK kini pemegang kewenangan pro justitia untuk memberi izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Sebaliknya, posisi 5 pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut.
"Dewan Pengawas itu kan pegangannya Presiden, pegangannya Istana. Artinya bisa saja itu nanti tidak akan ada OTT. Tidak akan ada pejabat-pejabat kelas kakap yang kena lagi. Karena memang KPK-nya sudah dipegang," ujar dosen politik Universitas Al-Azhar Indonesia itu.
Baca Juga
Jika Tak Genting, Penerbitan Perppu KPK Dianggap Inkonstitusional
KPK Tancap Gas
Situasi ini sungguh ironi. Padahal, KPK baru mencetak hatrick OTT dalam tiga hari terakhir. Sebelum menangkap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin Rabu (16/10) dinihari, KPK mencokok Bupati Indramayu, Supendi pada Senin (15/10) hingga Selasa (16/10) dinihari.
Pada Selasa (16/10), operasi senyap KPK juga berhasil mengamankan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII, Refly Ruddy Tangkere dan tujuh orang lainnya dalam OTT di Jakarta, Bontang dan Samarinda.
Tak tanggung-tanggung, 2 bulan terakhir KPK berhasil menangkap 5 kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi. Mereka yakni, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot; Bupati Muara Enim Ahmad Yani; Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara; Bupati Indramayu Supendi dan teranyar Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.
Lebih jauh, Ujang mengakui saat ini yang bisa menyelamatkan KPK hanya Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk itu, dia memohon Presiden Jokowi bersedia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) menyangkut UU KPK yang baru. Namun, lagi-lagi semua tergantung Presiden Jokowi dan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi.
"Ini kan gigitan terakhir KPK jika Perppu itu tidak keluar. Oleh karena itu jika Presiden sayang terhadap bangsa ini, sayang terhadap rakyat seharusnya Perppu dikeluarkan. Jangan sampai hanya 'melindungi orang-orang tertentu', orang-orang yang korupsi sehingga bebas berkeliaran dengan tidak keluarnya Perppu," tutup Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu. (Pon)
Baca Juga
