Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Perppu Pilkada Langsung Disetujui, KMP & KIH Terancam Bubar

Selvi PurwantiSelvi Purwanti - Selasa, 20 Januari 2015
Perppu Pilkada Langsung Disetujui, KMP & KIH Terancam Bubar

Menkumham bersama anggota komisi II DPR usai menandatangani draft final Perppu (foto: Antara foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-Undangan (Perppu) No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Keputusan DPR RI menyetujui Perppu No. 1 Tahun 2014 diapresiasi banyak pihak. DPR RI dianggap sudah insyaf dan kembali mendengar kehendak rakyat. Sebaliknya rakyat Indonesia dipersepsikan sebagai rakyat kritis dan pintar, sehingga pemilihan kepala daerah secara langsung bisa dilaksanakan.

Pemikir Politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo berpendapat, keputusan DPR RI menyetujui Perppu N0.1 tahun 2014 layak diapresiasi. Dengan menyetujui hal tersebut parlemen sudah kembali ke jalan benar dan mendengar kehendak rakyat.

"Layak diapresiasi dan mereka sudah kembali ke jalan benar," ujar Karyono saat dihubungi merahputih.com, Jakarta, Selasa (20/1).

Meski mengapresiasi sikap dan keputusan parlemen, Karyono juga memprediksi baik Koalisi Merah Putih (KMP) atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terancam tidak solid, sebab kedua poros politik bukan lagi terkonsentrasi di Parlemen atau DPR RI pusat, melainkan dalam pertarungan langsung pemilihan kepala daerah.

"Dalam konteks pilkada langsung di daerah saya prediksi KMP dan KIH tidak akan solid, tidak mustahil partai-partai yang tergabung dalam KMP berkoalisi dengan KIH, atau sebaliknya," sambung Karyono.

Masih kata Karyono, dalam ajang kontestasi Pilkada langsung partai politik akan menyesuaikan diri dengan kondisi dan dinamika lapangan yang terjadi. Koalisi yang dibangun partai politik di tingkat pusat tidak serta merta terjadi di tingkat daerah. Terlebih dalam ajang kontestasi pilkada daerah hal yang paling menonjol adalah figur atau tokoh dan bukan partai politik.

"Karena itu saya prediksi, partai politik akan menyesuaiakan diri dengan kondisi lapangan. Artinya sama dengan kontestasi pilkada langsung yang terdahulu. Yang menyatukan partai politik adalah kepentingan, karena itu tidak ada koalisi abadi," tandas Karyono. (BHD)

Follow Twitter Kami di @MerahPutihCom

Like Juga Fanpage Kami di MerahPutihCom

Berita Lainnya :

Demokrat Setuju Revisi UU Pilkada

#UU Pilkada #KMP #Perppu Pilkada
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Selvi Purwanti

Simple, funny and passionate. Almost unreal
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
MK Putuskan Pilkada Langsung Dipilih Rakyat, PPP: Jalani Saja
Putusan MK tersebut tidak ada yang berubah dari semula bahwa pelaksanaan pilkada di Indonesia tetap dipilih oleh rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
MK Putuskan Pilkada Langsung Dipilih Rakyat, PPP: Jalani Saja
Indonesia
MK Putuskan Pilkada Dipilih Rakyat, DPR Belum Akan Bahas Aturan Baru
Komisi II DPR berkomitmen agar amendemen yang dihasilkan dapat memperbaiki kualitas demokrasi ke depan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
MK Putuskan Pilkada Dipilih Rakyat, DPR Belum Akan Bahas Aturan Baru
Indonesia
Komisi II DPR Hormati Putusan MK soal Pilkada Langsung
Perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah sudah semestinya diakhiri.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Juli 2026
Komisi II DPR Hormati Putusan MK soal Pilkada Langsung
Indonesia
MK Tegaskan Pilkada Tetap Dipilih Langsung Oleh Rakyat, Tidak Ada Tafsiran Lain
Pemohon mengungkapkan permintaan tersebut dilatarbelakangi muncul kembali wacana mengenai kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari sistem pemilihan langsung oleh rakyat menjadi mekanisme pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Juni 2026
MK Tegaskan Pilkada Tetap Dipilih Langsung Oleh Rakyat, Tidak Ada Tafsiran Lain
Indonesia
Pilkada Diusulkan Sesuai Karakter Daerah, Bisa Dipilih DPRD atau Ditetapkan
Kompetisi antarkader di internal partai politik harus berjalan secara sehat dan tidak menghalalkan segala cara dan transaksional
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Pilkada Diusulkan Sesuai Karakter Daerah, Bisa Dipilih DPRD atau Ditetapkan
Indonesia
Biaya Pilkada Langsung Bikin Kantong Bolong, Pengamat Sarankan Balik ke DPRD
Dedi menekankan bahwa anggota DPRD merupakan representasi sah yang dipilih langsung oleh rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Februari 2026
Biaya Pilkada Langsung Bikin Kantong Bolong, Pengamat Sarankan Balik ke DPRD
Indonesia
Pengamat Ungkap Kebobrokan Pilkada Langsung, Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
Ongkos yang besar sejak tahap pencalonan membuat banyak kandidat sudah mengeluarkan uang banyak, tetapi belum tentu bisa maju dalam kontestasi.
Dwi Astarini - Jumat, 13 Februari 2026
Pengamat Ungkap Kebobrokan Pilkada Langsung, Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
Indonesia
Kemiskinan Jadi Biang Kerok Politik Uang yang Hambat Demokrasi di Pilkada
Kalau kita ingin melaksanakan demokrasi ini, rakyatnya harus dicerdaskan
Dwi Astarini - Jumat, 13 Februari 2026
Kemiskinan Jadi Biang Kerok Politik Uang yang Hambat Demokrasi di Pilkada
Indonesia
Nasib Pemilu 2029 di Ujung Tanduk Jika RUU Pilkada Gagal Ketok Palu Tahun 2026
Hingga saat ini, DPR RI masih memetakan sekitar 20 isu substansial sebelum menentukan metode pembentukan undang-undang yang akan digunakan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 11 Februari 2026
Nasib Pemilu 2029 di Ujung Tanduk Jika RUU Pilkada Gagal Ketok Palu Tahun 2026
Indonesia
PSI Ingin Tampung Aspirasi Warga Soal Pilkada Tak Langsung, Pilkada Masih Banyak Kekurangan
Kaesang, dalam pidatonya saat Rakernas PSI 2026, mengakui bahwa pelaksanaan Pilkada langsung selama ini belum dapat membuahkan hasil atau bahkan proses yang memuaskan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
PSI Ingin Tampung Aspirasi Warga Soal Pilkada Tak Langsung, Pilkada Masih Banyak Kekurangan
Bagikan