Eddy Flo
MerahPutih.Com - Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri berkomentar keras soal ideologi khilafah. Ketua Umum PDI Perjuangan yang biasa disapa Mega ini bahkan tegas mengusir mereka yang pro paham khilafah.
Hal ini diungkapkan Megawati saat acara workshop bertajuk ‘Internalisasi dan Pembumian Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan’ untuk PNS di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos).
Baca Juga:
Khilafah Islamiyah Bisa Terwujud di Indonesia Asal dengan Syarat Ini
Acara itu digelar di Gedung Konvensi, TMPN Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (9/12).
"Jadi untuk apa hidup di Indonesia ini. Jangan rusak negara ini. Pergilah kalian," kata Megawati saat menyampaikan sambutan di Gedung Konvensi TMP Kalibata, Jakarta, Senin (9/12).
Megawati menerangkan, paham khilafah sendiri tidak diterima di negara jazirah Arab, seperti di Saudi, Suriah, Iran, Libya, bahkan Mesir.
"Tahun berapa yang namanya khilafah itu sudah ndak ada, bubar. Ketika baca sejarah ketika Turki menjadi republik itulah enggak ada lagi. Boleh kalau ndak percaya ayo sini bilang, 'oh Bu Mega bohong ya'. Saya kan baca sejarah lho tahun 1924 (khilafah) selesai, kok sekarang mau lagi? Kenapa enggak ada yang berani sana datang ke DPR?" ungkap dia.
Ia menambahkan, apabila mereka yang mendukung khilafah itu, tak mau diatur, harus keluar Indonesia. Semua harus sepakat, bahwa ideologi Indonesia adalah Pancasila.
Menurut Megawati, Indonesia sudah punya pancasila yang menjadi dasarnya. Pancasila itu dinilai ideologi yang sudah sesuai untuk menjaga Indonesia sebagai negara yang beragama suku bangsa dan agama.
“Mengapa Indonesia bisa mempunyai sebuah ideologi yang begitu mantap yang sebenarnya menjaga kedamaian dengan penuh kasih sayang, toleransi. Meskipun keberagamannya begitu besar,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam sambutannya mengatakan dalam setiap program dan kebijakan Kemensos harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ia ingin agar pegawainya memegang teguh Pancasila.
Baca Juga:
“Setiap produk-produk yang keluar dari Kementerian Sosial saya sebutkan tadi program kerja mau pun kebijakan peraturan, semuanya harus benar-benar sudah senafas dan senada dengan ideologi kita yaitu Pancasila,” kata Juliari.
“Tidak boleh ada satu program kerja, ada satu kebijakan juga, satu orang pun di Kemensos, yang tindak-tanduknya perilakunya, tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang telah menjadi konsensus nasional dari 1945 sampai sekarang,” pungkasnya.(Knu)
Baca Juga:
