Pernyataan Bahlil soal Cadangan BBM Picu Antrean SPBU, DPR Minta Pertamina Klarifikasi ke Publik

MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, meminta PT Pertamina (Persero) segera memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait kondisi cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional.

Permintaan tersebut muncul setelah beredarnya pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang menyebut cadangan BBM Indonesia hanya cukup untuk sekitar 20 hari. Pernyataan itu dinilai memicu kepanikan di sejumlah daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah memanasnya situasi geopolitik global, termasuk dampak konflik antara Iran dan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat, serta gangguan distribusi energi global di kawasan Selat Hormuz yang merupakan salah satu jalur utama pengiriman minyak dunia.

Menurut Rivqy, pernyataan tersebut justru memicu keresahan di masyarakat.

“Imbas dari pernyataan ini, di beberapa daerah justru menimbulkan kepanikan berlebih di masyarakat. Banyak SPBU mengalami antrean panjang dan masyarakat saling berebut BBM,” ujarnya di Jakarta, Jumat (6/3).

Baca juga:

Konflik Timur Tengah Berpotensi Ganggu Energi Global, Indonesia Amankan Stok BBM

Politisi yang akrab disapa Gus Rivqy itu menjelaskan bahwa sistem pencadangan BBM di Indonesia pada dasarnya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan Pertamina dalam menyediakan dana serta fasilitas penyimpanan.

“Sepemahaman saya, kapasitas pencadangan kita memang sangat bergantung pada kemampuan dana dan fasilitas untuk menyimpan. Jadi pernyataan tersebut tidak bisa dimaknai secara sederhana seolah cadangan BBM kita akan habis dalam waktu tertentu,” jelasnya.

Baca juga:

Isu Stok BBM Tinggal 20 Hari, Polda Aceh Minta Warga tak Panik dan Terpancing

Karena itu, ia menilai penting bagi Pertamina sebagai operator utama distribusi energi nasional untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai skema ketersediaan BBM di Indonesia.

Rivqy menegaskan bahwa komunikasi publik yang jelas sangat dibutuhkan agar tidak menimbulkan kepanikan yang berpotensi memicu dampak sosial di tengah masyarakat.

“Saya berharap Pertamina juga ikut memberi penjelasan kepada masyarakat agar kepanikan ini tidak berkembang dan tidak menimbulkan konflik horizontal yang justru merugikan masyarakat luas,” pungkasnya. (Pon)