Andika Pratama
MerahPutih.com - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indriyanto Seno Adji, mengapresiasi langkah Mahkamah Agung (MA) yang menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.
Indriyanto menilai, Perma yang mengatur terdakwa korupsi yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar dapat dijatuhi hukuman seumur hidup pidana penjara ini untuk mencegah terjadinya disparitas pemidanaan terhadap terdakwa korupsi.
Baca Juga
Tanpa Dapatkan Harun Masiku, Penangkapan Djoko Tjandra Tak Berarti Apa-apa
Untuk itu, Indriyanto berharap kehadiran Perma tersebut dapat mengakselerasi pemberantasan korupsi di Indonesia serta mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.
"Tentunya prevensi terjadinya disparitas pemidanaan ini untuk mewujudkan akselerasi terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi," kata Indriyanto saat dikonfirmasi, Senin (3/8).
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana ini menekankan, Perma itu tetap menjaga independensi, profesional dan integritas hakim dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yudisial peradilan.
Menurutnya, Perma ini merupakan salah satu cara MA sebagai pemegang kekuasaan yudikatif tertinggi untuk mencegah terjadinya disparitas pemidanaan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi khususnya penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.
Hal ini lantaran dalam prakteknya seringkali terjadi pemidanaan yang berlainan terhadap kasus sejenis dan menimbulkan pertanyaan publik.
Baca Juga
Skandal Djoko Tjandra, PPATK Telusuri Aliran Transaksi Mencurigakan Jaksa Pinangki
"Intinya, menghindari disparitas pemidanaan dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi yang dalam praktek sering menimbulkan pertanyaan publik terhadap tiada prinsip keadilan pemidanaan," kata Indriyanto. (Pon)
