Periode 5 Tahun Kedua, Jokowi Dikritik Bakal Makin Dikendalikan Parpol

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritik takut terhadap tekanan parpol pendukung sehingga tak juga menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana tuntutan publik.

"Presiden kita sedang tidak berjuang sesuai amanah publik tapi berjuang sesuai amanah parpol," kata pengamat politik Ray Rangkuti dalam diskusi di kantor Formappi, kawasan Matraman, Jakarta, Senin (14/10).

Baca Juga

Jokowi Ditekan Poros Gondangdia dan Teuku Umar dalam Penyusunan Kabinet

Bahkan Ray menyindir Jokowi seperti presiden yang seperti dikontrol PDIP. "Lihat programnya Jokowi seperti programnya PDIP," sesal Ray.

Menurut Ray, kalau presiden masih takut atas tekanan partai pengusung dan mengabaikan aspirasi publik, besar kemungkinan lima tahun ke depan tidak akan mandiri dalam memutuskan sebuah kebijakan.

"Saya sebut ini sistem presiden kita yang kebagian sialnya, sial karena kita memilih presiden yang potensial mengamankan kepentingan partai," sindir Ray.

Direktur eksekutif Lingkar Madani (LIMA) ini juga menyayangkan pernyataan partai koalisi, khususnya PDIP dan NasDem yang seolah memberi tekanan kepada presiden terkait Perppu. Harusnya, partai koalisi itu bekerja mengamankan kebijakan-kebijakan presiden.

Baca Juga:

Gerindra Minta Jatah Menteri, Arief Poyuono: Ngapain Malu-Malu Demi Bangun Negara?

"Mestinya ketika presiden mengeluarkan pernyataan saya akan mengeluarkan Perppu, PDIP harusnya kami akan dukung presiden, NasDem juga harusnya kami akan mendukung presiden, tapi sebaliknya bukan itu yang dilakukan partai-partai pendukung Pak Jokowi," sesal Ray.

"Itu yang saya sebut kita seperti mengalami kesialan dalam sistem presidential," tandasnya. (Knu)