Headline

Percuma Bangun Infrastruktur Desa Tanpa Libatkan Masyarakat

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 21 Februari 2019
 Percuma Bangun Infrastruktur Desa Tanpa Libatkan Masyarakat

Ilustrasi desa wisata (Foto: ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan pemerintahan Jokowi perlu melibatkan masyarakat. Khususnya pembangunan infrastruktur desa, tampaknya akan percuma tanpa melibatkan warga desa.

Hal ini disampaikan akademisi Universitas Soedirman Purwokerto, Adhi Iman Sulaiman. Menurut Adhi pembangunan perlu melibatkan masyarakat agar hasil akhirnya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan warga setempat.

"Pembangunan infrastruktur terutama di perdesaan perlu melibatkan masyarakat agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari," ujar Adhi Iman Sulaiman di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis (21/2).

Lebih lanjut Adhi Iman Sulaiman yang merupakan dosen Komunikasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Jenderal Soedirman itu mengatakan pelibatan masyarakat secara partisipatif dipadukan dengan program pemerintah yang prorakyat merupakan perpaduan yang ideal.

ilustrasi jalan desa
Ilustrasi Jalan (ANTARA FOTO)

"Hal Itu merupakan implementasi dari model komunikasi pembangunan secara deliberatif," katanya.

Jika tidak ada komunikasi pembangunan yang partisipatif dan deliberatif, kata dia, maka dikhawatirkan pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan prioritas masyarakat.

"Jangan sampai nantinya timbul permasalahan misalnya membangun infrastruktur tetapi terjadi alih fungsi lahan pertanian produktif. Seharusnya pembangunan infrastruktur mendukung tumbuhnya industri yang mendukung sektor pertanian yaitu agroindustri apalagi jika di desa setempat banyak masyarakat petani," katanya.

Adhi Iman juga sebagaimana dilansir Antara mengingatkan, pembangunan infrastruktur di wilayah perdesaan juga perlu memprioritaskan sektor-sektor yang diperlukan masyarakat mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sehingga hasil akhirnya tetap bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

"Sehingga desa tersebut tetap menjadi desa yang memiliki dan dapat mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki dan pada akhirnya dapat menopang ekonomi perkotaan serta dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat setempat," katanya.

Pembangunan infrastruktur yang dipadukan dengan kebutuhan masyarakat, kata dia, sangat penting karena dapat mendukung sektor lainnya.

"Misalkan pembangunan infrastruktur yang disesuaikan bagi kebutuhan masyarakat desa, yaitu akses jalan, jembatan, irigasi , pasar rakyat, gedung sekolah, puskesmas dan lain sebagainya," pungkas Adhi Iman Sulaiman.(*)

Baca berita menarik lainnnya dalam artikel: Wisata Pendakian Gunung Rinjani Masih Sepi Pengunjung

#Proyek Infrastruktur #Dana Desa #Infrastruktur
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dorong Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Aceh, Pemerintah Diminta Segera Bergerak
Komisi V DPR mendorong percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh. Langkah tersebut dinilai sangat krusial.
Soffi Amira - Sabtu, 11 April 2026
DPR Dorong Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Aceh, Pemerintah Diminta Segera Bergerak
Indonesia
Jaksa Nilai Ide Kreatif Rp 0, Cak Imin: Kekeliruan Serius Rusak Fondasi Ekonomi Kreatif
Cak Imin mengingatkan bahwa arah kebijakan hari ini akan menentukan masa depan ekosistem kreatif Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 31 Maret 2026
Jaksa Nilai Ide Kreatif Rp 0, Cak Imin: Kekeliruan Serius Rusak Fondasi Ekonomi Kreatif
Indonesia
BUMDes Umbul Pelem Untung Rp 5,1 Miliar, Ribuan Warga Terima THR Rp 250 Ribu Per Orang
Untuk pembagian THR pada warga, Pemdes mengalokasikan anggaran sebesar Rp 585.250.000. Masing-masingnya warga mendapatkan THR sebesar Rp 250.000.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 06 Maret 2026
BUMDes Umbul Pelem Untung Rp 5,1 Miliar, Ribuan Warga Terima THR Rp 250 Ribu Per Orang
Indonesia
Bau Got Menyengat di Kalideres, Pemkot Jabar Salahkan PAM Jaya
Genangan air got berwarna hitam dan berbau menyengat di Jalan Satu Maret, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, menimbulkan keresahan warga.
Wisnu Cipto - Selasa, 03 Maret 2026
Bau Got Menyengat di Kalideres, Pemkot Jabar Salahkan PAM Jaya
Indonesia
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Dana Bagi Hasil untuk Balikpapan dipangkas hingga 70 persen. Anggota DPR RI, Syafruddin, memprotes keras kebijakan tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Hapus Dana Desa, Diganti dengan Subsidi Listrik dan Sembako
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya mengganti dana desa dengan subsidi listrik, sembako, dan BBM. Cek faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 24 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Hapus Dana Desa, Diganti dengan Subsidi Listrik dan Sembako
Indonesia
AHY Bakal Pantau Langsung Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3 :Provinsi di Sumatera Terdampak Banjir
Tujuan dari kunjungan tersebut adalah mengecek dan meresmikan hunian sementara (huntara), mengecek sarana air bersih, perbaikan rumah sakit, puskesmas.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Januari 2026
AHY Bakal Pantau Langsung Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3 :Provinsi di Sumatera Terdampak Banjir
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : TNI Kini Bisa Audit Penggunaan Dana Desa karena Sering Digunakan Kades untuk Memperkaya Diri
Diketahui, video merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9 persen.
Dwi Astarini - Minggu, 18 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : TNI Kini Bisa Audit Penggunaan Dana Desa karena Sering Digunakan Kades untuk Memperkaya Diri
Indonesia
Soroti Dugaan Intimidasi Warga di Garut, Anggota DPR Minta Perangkat Desa Jangan Antikritik
Kasus intimidasi dialami Holis Muhlisin, warga Desa Panggalih, Garut, setelah mengkritik kondisi jalan desa yang rusak meski ada alokasi dana desa.
Wisnu Cipto - Senin, 05 Januari 2026
Soroti Dugaan Intimidasi Warga di Garut, Anggota DPR Minta Perangkat Desa Jangan Antikritik
Indonesia
Cerita Perangkat Desa Tidak Ada Kejelasan Status Pegawai, Gaji Hanya Rp 700 Ribu Sampai Ditund-Tunda
Para perangkat desa menuntut kejelasan status kepegawaian yang hingga kini belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Cerita Perangkat Desa Tidak Ada Kejelasan Status Pegawai, Gaji Hanya Rp 700 Ribu Sampai Ditund-Tunda
Bagikan