Percepat Penyusunan Regulasi Sekolah Gratis, DPRD DKI Bakal Bentuk Pansus Pendidikan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Januari 2025
DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)
Merahputih.com - DPRD DKI Jakarta bakal membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan. Pansus ini nantinya diharap bisa membantu percepatan penyusunan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) Program Sekolah Swasta Gratis.
“Program sekolah gratis ini memang perlu didukung regulasi sebagai payung hukum, makanya kita akan bentuk Pansus Pendidikan,” ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, Jumat (31/1).
Baca juga:
Anggaran Sekolah Gratis 2025 Rp 2,3 Triliun, KJP Plus Masih Ada
Ia berharap, revisi Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan segera dibahas dan rampung sebelum Tahun Ajaran Baru 2025.
“Ini tidak mudah untuk menyelesaikan revisi Perda Pendidikan, maka kita bikin Pansus biar dibahas khusus di komisi ataupun lintas komisi,” ucap Khoirudin.
Baca juga:
Rp 100 Triliun Duit Hasil Efisiensi APBN Digelontoran Buat Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis
Ia optimistis Program Sekolah Swasta Gratis mampu diterapkan tahun ini. Meskipun belum menyeluruh, namun beberapa sekolah akan diujicoba.
“Paling tidak, piloting bisa kita lakukan. Kalaupun nanti belum seluruhnya bisa dilakukan, ada beberapa yang sudah beroperasi sebagai percontohan. Jadi bisa learning by doing. Jadi bisa kita pelajari mana yang perlu diperbaiki,” tandas Khoirudin.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Gerakan Rakyat Tolak Pilkada Lewat DPRD, Ongkos Politik Jangan Dijadikan Alasan