Perang Rusia Ukraina Bikin APBN Tertekan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 Maret 2022
Perang Rusia Ukraina Bikin APBN Tertekan

Eksplorasi minyak lepas pantai. (ANTARA/REUTERS/Henry Romero (Reuters)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Perang yang terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina, lambat laun akan berdampak pada Indonesia.

Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan tertekan karena harga komoditas dunia terkerek naik menjauh dari asumsi APBN, yang sudah diterapkan pemerintah dan DPR.

Baca Juga:

Bulgaria Minta Uni Eropa Tanggung Bersama Biaya Pengungsi Ukraina

Tercatat, harga minyak dunia dalam asumsi APBN hanya ditetapkan sebesar USD 63 per barel. Padahal hingga 7 Maret 2022, harga minyak Brent sudah ditransaksikan seharga USD 128,76 dolar AS per barel.

Ekonomi Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Agus Herta mengatakan, kenaikan harga minyak dan gas dunia ini akan memberatkan APBN karena subsidi energi diperkirakan akan naik, terutama subsidi untuk LPG 3 kg dan subsidi listrik.

Ia menegaskan, kenaikan harga gas dunia akan meningkatkan harga gas non subsidi sehingga banyak masyarakat yang sebelumnya mengkonsumsi gas non subsidi akan beralih pada LPG 3 kg yang ujungnya bikin subsidi membengkak.

"Subsidi listrik untuk masyarakat menengah bawah juga akan meningkat seiring naiknya harga minyak dunia, karena sebagian produksi listrik di Indonesia masih menggunakan solar dan batubara sebagai bahan bakar mesin pembangkit listriknya," terang Agus.

Ia memperkirakan, utang pemerintah juga akan mengalami tekanan seiring dengan peningkatan pengeluaran untuk subsidi dan pembangunan infrastruktur.

Uang rupiah. (Foto:Antara)
Uang rupiah. (Foto:Antara)

"Langkah realokasi dan refocusing anggaran dinilai tidak akan cukup di tengah masih tingginya pembiayaan untuk penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi," ucapnya.

Ia menegaskan, volatilitas nilai tukar yang tidak terlalu liar di tengah konflik Rusia-Ukraina mengurangi tekanan terhadap nilai utang pemerintah.

"Di tengah perang Rusia-Ukraina, volatilitas pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak seekstrim volatilitas harga minyak bumi," katanya.

Dalam APBN 2022, pemerintah bersama DPR telah menetapkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, sebesar Rp 14.350 per dolar AS. Sampai dengan 7 Maret 2022, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih berada di kisaran Rp 14.380 per dolar AS. (Asp)

Baca Juga:

Rusia Mangkir Sidang Perdana Mahkamah Internasional Tuduhan Genosida di Ukraina

#APBN #Subsidi #BBM Bersubsidi
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Minta Anggaran Kesehatan RAPBN 2026 Wajib Berorientasi pada Kebutuhan Rakyat
Netty juga menyoroti urgensi perbaikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan rencana penerapan Kelas Rawat Inap Standar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Legislator Minta Anggaran Kesehatan RAPBN 2026 Wajib Berorientasi pada Kebutuhan Rakyat
Indonesia
Prabowo: Efisiensi Anggaran Jangan Diartikan Potong Transfer Daerah
Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat akan dialokasikan lagi ke kabupaten seluruh Indonesia dalam bentuk program.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Prabowo: Efisiensi Anggaran Jangan Diartikan Potong Transfer Daerah
Indonesia
DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?
Proyeksi lain yang disepakati adalah suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9% dan pendapatan per kapita (GNI) mencapai 5.520 dolar
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?
Indonesia
Prabowo Pasang Target Ambisius 5,4 Persen, Puan Maharani Buka-bukaan Soal Langkah DPR Bahas APBN 2026
Puan juga menanggapi target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% yang diajukan pemerintah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 21 Agustus 2025
Prabowo Pasang Target Ambisius 5,4 Persen, Puan Maharani Buka-bukaan Soal Langkah DPR Bahas APBN 2026
Indonesia
Pemerintah Bakal Tetapkan Beras Subsidi Jadi Satu Harga Biar Tidak Disalahgunakan Swasta
Adapun yang menjadi pertimbangan dari pemberlakuan beras satu harga adalah tingginya subsidi pangan yang berada di angka Rp 164,4 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 21 Agustus 2025
Pemerintah Bakal Tetapkan Beras Subsidi Jadi Satu Harga Biar Tidak Disalahgunakan Swasta
Indonesia
Belanja Negara Tahun 2026 Tembus Rp 3.700 Triliun! Prabowo Pastikan Efisiensi Anggaran Tetap Berlangsung
Belanja Negara Tahun 2026 Capai Rp 3.700 Triliun! Prabowo Pastikan Efisiensi Anggaran Tetap Berlangsung
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 15 Agustus 2025
Belanja Negara Tahun 2026 Tembus Rp 3.700 Triliun! Prabowo Pastikan Efisiensi Anggaran Tetap Berlangsung
Indonesia
Polisi Usut Beras Oplosan, Kejagung Usut Penyimpangan Subsidi Beras
Modus pengoplosan dan penentuan harga eceran beras, lebih cocok ditangani Mabes Polri. Sehingga, Kejagung lebih memfokuskan diri mengusut korupsi dalam proses penyaluran subsidi beras.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Polisi Usut Beras Oplosan, Kejagung Usut Penyimpangan Subsidi Beras
Indonesia
Banggar DPR Ketok Palu Target APBN 2026, Kedaulatan Pangan dan Energi Jadi Prioritas
Pemerintah juga menetapkan delapan prioritas pembangunan nasional
Angga Yudha Pratama - Jumat, 25 Juli 2025
Banggar DPR Ketok Palu Target APBN 2026, Kedaulatan Pangan dan Energi Jadi Prioritas
Indonesia
DPR dan Pemerintah Sahkan Postur RAPBN dan RKP 2026, Pertumbuhan Ekonomi Dipatok Paling Tinggi 5,8 Persen
Pembahasan RAPBN dan RKP 2026 dilakukan bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juli 2025
DPR dan Pemerintah Sahkan Postur RAPBN dan RKP 2026, Pertumbuhan Ekonomi Dipatok Paling Tinggi 5,8 Persen
Berita Foto
Raker Menkeu, Kepala Bappenas, Gubernur BI dengan Banggar DPR Bahas Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy (kanan) dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 22 Juli 2025
Raker Menkeu, Kepala Bappenas, Gubernur BI dengan Banggar DPR Bahas Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026
Bagikan