MerahPutih.com - Kuasa hukum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) Kapitra Ampera menyatakan tidak mempermasalahkan pemeriksaan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama oleh Penyidik Polda Metro Jaya yang digelar di Mako Brimob, Depok beberapa waktu lalu.
Diketahui, Ahok telah diperiksa penyidik awal Februari 2018 lalu. Ahok dicecar puluhan pertanyaan soal kebijakan reklamasi pada saat dia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Intinya kan ditahan, gak masalah (pemeriksaan di Mako Brimob) orang ditahan," kata Kapitra saat dimintai keterangan, Selasa (27/2).
Dia justru mengapresiasi gerak cepat penyidik untuk langsung mendatangi Ahok di Mako Brimob.
"Jadi penyidiknya yang datangin, pemeriksaan di mana saja gak masalah," kata dia.
Ada perlakuan istimewa terhadap Ahok karena diperiksa di Mako Brimob? Kapitra menuturkan tidak ada yang perlu dipersoalkan.
"Gak apa-apa dimungkinkan oleh UU," terang Kapitra.
Polisi mulai mengembangkan kasus dugaan korupsi dalam proyek reklamasi terkait penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di pulau C dan D yang dirasa janggal.
Penyidik menduga ada pelanggaran Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hingga saat ini, kasus telah masuk tahap penyidikan. Hanya saja belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. (Fdi)