Andika Pratama
MerahPutih.com - Pengurus Besar Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-PBNU) mengkritisi wacana pemerintah Joko Widodo yang bakal memberlakukan new normal.
Menurut Ketua RMI-PBNU Abdul Ghofarozzin program itu tak sesuai dengan fakta di lapangan dimana jumlah dan Pertumbuhan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih tinggi dan mengkhawatirkan. Persebarannya juga makin meluas.
Baca Juga
[HOAKS atau FAKTA]: DIY Jadi Wilayah Percontohan 'New Normal'
"Sementara prasyarat untuk mencegah penularan COVID-19, terutama jaga jarak (social/physical distancing), semakin sulit diwujudkan," kata Abdul dalam keteranganya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/5).
Abdul beranggapan, tak etis jika pemrrintah memunculkan wacana new normal. Seharusnya, disaat keadaan demikian pemerintah tetap waspada dan memastikan aturan seperti PSBB dapat berjalan secara efektif. Namun, justru yang dirasakan adalah pelonggaran terhadap PSBB dan pemerintah akan segera melaksanakan New Normal.
"Hal ini sangat beresiko bagi makin luas dan besarnya persebaran COVID-19 termasuk dalam lembaga Pendidikan," imbuh Abdul.
Di sisi lain, Abdul memandang, terhadap Pesantren, pemerintah belum memiliki perhatian dan kebijakan khusus untuk menangani COVID-19. Tetapi, tiba-tiba pemerintah mendorong agak terlaksana New Normal dalam kehidupan pesantren. Hal demikian tentu saja mengkhawatirkan.
"Alih-alih untuk menyelamatkan pesantren dari COVID-19, pesantren yang berbasis komunitas dan cenderung komunal justru dapat menjadi klaster baru pandemi corona. Sesuatu yang sepatutnya dihindari," ungkap dia.
Abdul mendesak pemerintah seharusnya fokus pada kebijakan pemerintah yang kongkrit dan berpihak sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menjaga pesantren dari resiko penyebaran Corona.
"Berikan dukungan fasilitas kesehatan untuk pemenuhan pelaksanaan protokol kesehatan, seperti rapid test, hand sanitizer, akses pengobatan dan tenaga ahli kesehatan" jelas Abdul.
Lalu, perlu ditingkatkannya dukungan sarana dan fasilitas pendidikan meliputi fasilitas pembelajaran online bagi santri yang belum bisa kembali ke pesantren dan biaya pendidikan (Syahriyah/SPP dan Kitab ) bagi santri yang terdampak secara
ekonomi.
Baca Juga
New Normal, Cara Unik Restoran Dunia Atur Jarak Sosial Pelanggan
Apabila tidak ada kebijakan nyata untuk 3 (tiga) hal diatas maka RMI-PBNU menyarankan pesantren memperpanjang masa belajar di rumah.
"RMI-PBNU juga menghimbau agar setiap keputusan yang diambil terkait dengan nasib pesantren harus melibatkan kalangan pesantren," pungkas Abdul. (Knu)
