Penurunan PMI Manufaktur Dampak Kebijakan Proteksionis Global

MerahPutih.com - Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana menyoroti masalah penurunan Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia yang terjadi pada April 2025. Penurunan ini berada di level kontraksi 46,7 terendah sejak masa pandemi COVID-19. Ilham menilai situasi tersebut merupakan cerminan dari dampak adanya kebijakam proteksionis global.

Oleh karena itu, ia mendukung langkah strategis yang akan diambil Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam menghadapi tekanan tersebut.

"Penurunan ini merupakan cerminan nyata dari dampak kebijakan proteksionis global, terutama tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat," kata Ilham dikutip dari keterangan persnya, Senin (5/5).

Baca juga:

Pemerintah Serahkan Pembahasan RUU Perampasan Aset ke Politisi DPR

Ilham menjabarkan maraknya produk impor yang masuk ke Indonesia juga mengancam ketahanan industri dalam negeri.

"Serta banjir produk impor dari negara-negara yang mencari pasar alternatif. Situasi ini tidak hanya mengganggu daya saing industri nasional, tetapi juga mengancam ketahanan struktur industri dalam negeri," jelasnya.

Menghadapi situasi ini tantangan yang di sektor manufaktur saat ini perlu direspons lewat integrasi antar-kementerian dan dukungan lintas sektor. Ilham pun mendorong agar kebijakan industri diarahkan pada penguatan struktur manufaktur nasional secara menyeluruh.

“Data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa sekitar 80 persenproduk manufaktur Indonesia diserap oleh pasar domestik. Ini menandakan pentingnya perlindungan terhadap pasar dalam negeri agar tidak dibanjiri oleh produk impor yang tidak terkendali,” ucap dia.

Baca juga:

DPR Minta TNI Bina Ormas Eks Militer dan Penertiban Aset

Ilham berharap Kemenperin bisa aktif merespons kekhawatiran pelaku industri, termasuk melalui diplomasi perdagangan dengan mitra internasional dan upaya memperkuat kebijakan substitusi impor, perlu mendapat dukungan penuh.

“Kami di DPR RI siap mengawal arah kebijakan yang pro-industri dan memastikan kebijakan fiskal, tarif, hingga investasi berpihak pada penguatan industri dalam negeri,” pungkasnya. (Pon)