Penunjukan Dirut Definitif PLN, Luhut: Tunggu Rini Pulang Haji

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penunjukkan direktur utama (Dirut) definitif PT PLN (Persero) harus menunggu Menteri BUMN Rini Soemarno pulang dari ibadah hajinya.

Hal itu disampaikan Luhut menanggapi desakan untuk segera menunjuk pimpinan definitif perusahaan pelat merah tersebut setelah Sofyan Basir dinyatakan sebagai tersangka kasus suap PLTU Riau 1 pada April lalu.

Baca Juga: Sindir Bos-Bos PLN, Jokowi: Bapak-ibu Semua Ini kan Orang Pinter

Saat ini posisi Basir berulang kali diisi oleh pelaksana tugas. “Menterinya lagi haji ya, kita tunggu pulang haji dululah,” katanya seperti dilansir Antara, Senin (5/8).

Luhut menjelaskan, berdasarkan arahan Presiden Jokowi pada rapat paripurna, para menteri diminta untuk tidak membuat keputusan tertentu hingga Oktober mendatang. Arahan itu diberikan karena pengumuman kabinet baru akan dilakukan pada Oktober.

“Pak Presiden beri arahan kepada kami dalam rapat paripurna untuk semua menteri-menteri jangan buat keputusan dulu sampai Oktober. Kecuali ada hal khusus nanti Presiden kasih arahan,” katanya.

Baca Juga: PLN Beri Kompensasi ke Konsumen, Ini Rinciannya

Arahan itu pun, lanjut Luhut, juga termasuk dengan penetapan direktur utama definitif PLN.

Mantan Menko Polhukam itu mengatakan akibat kejadian listrik padam total yang melumpuhkan sebagian Pulau Jawa pada Minggu (4/8) perlu dilakukan evaluasi dan investigasi.

Ia pun mengkritisi pemilihan pucuk pimpinan PLN yang kerap kali berlatarbelakang dunia keuangan.

"Saya pikir memang perlu ada evaluasi yang sangat mendasar. Saya pikir peran ahli-ahli dalam bidang ini harus dilakukan. Tidak boleh PLN itu dipimpin oleh orang yang 'ngerti masalah 'finance' (keuangan) saja. Jadi harus balik kepada 'nature-nya' (asalnya) bahwa dia itu ada banyak masalah-masalah teknologi yang eloknya dipimpin, dikawal orang yang 'ngerti teknologi," katanya. (*)

Baca Juga: KPK Endus Adanya 'Arahan' dari Eks Dirut PLN Soal Korupsi PLTU Riau