Pengidap Gangguan Kesehatan Jiwa Tak Mendapat Penanganan Tepat

GANGGUAN kesehatan jiwa dapat mengganggu stabilitas seseorang. Mereka yang mengalami gangguan jiwa cenderung menjauhkan diri dari lingkungan sekitar. Akibatnya, segala macam aktivitas terbengkalai. Kemampuan mereka dalam menjalankan roda ekonomi pun terhambat. Sayangnya, permasalahan tersebut tak segera ditangani oleh individu yang bersangkutan, masyarakat, dan pemerintah.

“Individu yang bersangkutan enggan mencari pertolongan karena enggan dicap gila,” ucap Pengintas Skizofrenia sekaligus pembicara dari Public Mental Health Psychology, Universitas Gajah Mada, Agus Sugianto.

Menurutnya, stigma tersebut muncul dari diri sendiri karena kurangnya edukasi dan masyarakat memiliki informasi terbatas. Mereka yang meminta pertolongan pun tak menjamin mendapat penanganan yang tepat. Pasien cenderung menghentikan pengobatan ketika berpikir bahwa sudah pulih.

“Pasien menghentikan pengobatan karena tidak ada rujukan,” ujar pria yang kerap disapa Anto.

Selain itu, keluarga juga tak melakukan penanganan kepada individu tersebut lantaran stigma buruk dan ketidakmampuan mereka dalam membeli obat karena harganya sangat mahal.

“Orang-orang yang memiliki keluarga dengan gangguan jiwa lebih memilih cara-cara tradisional seperti memasung orang yang terganggu jiwanya,” jelas Anto kala ditemui di acara Southeast Asia Mental Health Forum 2018. Hal tersebut tentu semakin memperparah kondisi mereka yang mengalami gangguan jiwa.

Selain itu, akses buruk juga mempengaruhi mereka untuk tak mendapat penanganan. “Misalnya klinik jiwa adanya di Lembang. Masyarakat Tasikmalaya tidak bisa mengakses dengan mudah karena letaknya jauh. Tak hanya itu, tenaga medis Pusat Layanan Kesehatan yang berkaitan dengan mental pun lebih sedikit dari jumlah pasien. Rupanya stigma buruk terhadap orang dengan gangguan jiwa juga mempengaruhi para tenaga medis. Mereka cenderung enggan melakukan kontak dengan pasien gangguan jiwa.

Kebijakan pemerintah pun belum mendukung permasalahan kesehatan jiwa dan tidak ada anggaran spesifik untuk mereka. “Kami harus bertahan sendiri karena tidak ada anggaran,” tutur Anto. Ia berharap pemerintah menyediakan layanan psikososial seperti di Taiwan. Selain memiliki rujukan yang baik, layanan psikososial di Taiwan pun memiliki program setelah rehabilitasi yakni dengan membuat shelter pelatihan psikososial. Mereka yang telah pulih dari gangguan jiwa pun berharap ada friendly service dari pihak rumah sakit berupa kunjungan rutin pascapulih. (avia)