Penggunaan ChatGPT di Indonesia Masuk 5 Besar, DPR Ingatkan Bahaya Ketergantungan AI

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 10 April 2026
Penggunaan ChatGPT di Indonesia Masuk 5 Besar, DPR Ingatkan Bahaya Ketergantungan AI

Ilustrasi penggunaan AI. (Foto: Pexels/Anna Shvets)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly (Amure), menyoroti meningkatnya adopsi kecerdasan buatan (AI) di Indonesia, khususnya dalam sektor pendidikan.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh OpenAI melalui Head of Education Asia Pacific, Raghav Gupta, Indonesia kini masuk dalam lima besar negara dengan penggunaan ChatGPT tertinggi untuk pembelajaran.

Menurut Amure, capaian tersebut tidak serta-merta dapat dibanggakan jika tidak diiringi dengan penguatan kualitas literasi dan kemampuan berpikir kritis generasi muda.

“Saya kira ini bukan semata prestasi bagi anak bangsa. AI di satu sisi memang membantu, tetapi di sisi lain, ketergantungan terhadap AI justru berbahaya. Tingkat literasi, inovasi, dan kreativitas bisa tergerus jika penggunaannya tidak dikendalikan dengan bijak,” ujar Amure di Jakarta, Jumat (10/4).

Baca juga:

Artificial Intelligence Diintegrasikan ke Kurikulum SD, SMP, SMA, dan SMK, Gibran: Manusia yang Tak Pakai AI akan Kalah

Amure menilai fenomena ini menjadi peringatan serius bahwa transformasi digital di sektor pendidikan harus diiringi dengan kesiapan mental, metodologi belajar yang kuat, serta penguatan karakter peserta didik. Ia juga mengkritik belum optimalnya kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi dampak masif penggunaan AI di ruang belajar.

“Pemerintah tidak boleh hanya menjadi penonton dalam arus besar ini. Harus ada langkah mitigasi yang serius dan terukur. Jangan sampai teknologi justru membuat generasi kita kehilangan daya juang intelektual,” tegasnya.

Sebagai langkah konstruktif, Amure mendorong pemerintah untuk memperkuat kampanye literasi digital yang menekankan penggunaan AI secara bijak serta menegaskan bahwa AI adalah alat bantu, bukan pengganti proses berpikir.

Baca juga:

Prabowo Soroti Ancaman Hoaks Berbasis AI, Sebut Bisa Ganggu Stabilitas Negara

Pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mendorong integrasi etika penggunaan AI dalam kurikulum pendidikan, serta metode pembelajaran yang tetap mengutamakan kreativitas dan analisis mandiri.

“Publik harus diberi pemahaman bahwa AI itu alat bantu, bukan alat utama dalam inovasi dan kreasi. Kalau ini tidak ditegaskan, kita berisiko menciptakan generasi yang serba instan, tapi minim kedalaman berpikir,” tambahnya.

Lebih lanjut Amure menekankan pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan pembangunan kapasitas manusia.

"AI harus kita kuasai, bukan kita yang dikuasai. Kuncinya ada pada literasi, pengawasan, dan keberanian untuk tetap menempatkan manusia sebagai pusat inovasi,” pungkasnya. (Pon)

#Artificial Intelligence #Pendidikan #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
AI kian Canggih, Kapolda Metro Jaya: Anak-anak Terancam jika tak Paham Teknologi
Dadang mendorong sekolah mengoptimalkan laboratorium AI untuk memperkenalkan teknologi, mengembangkan pengetahuan, serta melatih keterampilan komunikasi siswa.
Dwi Astarini - Senin, 19 Oktober 2026
AI kian Canggih, Kapolda Metro Jaya: Anak-anak Terancam jika tak Paham Teknologi
Tekno
AI Akan Ubah Industri Otomotif, Masa Depan Desainer Mobil Terancam
AI memunculkan kekhawatiran terhadap masa depan profesi desainer mobil.
Yusuf Abdillah - Minggu, 18 Oktober 2026
AI Akan Ubah Industri Otomotif, Masa Depan Desainer Mobil Terancam
Dunia
34 Anak Tewas, 50 Lainnya Luka-Luka dalam Insiden Atap Sekolah Roboh di Paskitan
Anak-anak yang tewas atau terluka di sekolah Al-Khair tersebut berusia 6 hingga 12 tahun.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
  34 Anak Tewas, 50 Lainnya Luka-Luka dalam Insiden Atap Sekolah Roboh di Paskitan
Indonesia
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperparah situasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
Indonesia
Pemerintah Rampungkan Skema Kebijakan Pendidikan Gratis dari SD Sampai Kuliah
Pemerintah turut mematangkan afirmasi khusus bagi pemenuhan hak belajar anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Pemerintah Rampungkan Skema Kebijakan Pendidikan Gratis dari SD Sampai Kuliah
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Gubernur, bupati, kepolisian daerah, dan jajaran TNI di wilayah terdampak untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pemadaman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Berita Foto
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Perwakilan Fraksi Partai Golkar DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menerima penyataan sikap di Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Indonesia
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Sahroni menegaskan pengawasan internal Polri harus tetap berjalan agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin baik dan tidak hanya merespons persoalan yang menjadi perhatian publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Suasana Rapat Paripurna Ke-10 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Bagikan