Pengembang Perumahan Ciganjur Mangkir, DPRD DKI: Ini Nantangi Kami

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 20 Oktober 2020
Pengembang Perumahan Ciganjur Mangkir, DPRD DKI: Ini Nantangi Kami

Posko Bersama penanggulangan bencana longsor dan banjir Kelurahan Ciganjur, Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2020). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta geram dengan pengembang perumahan Melati Residence, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan pasca-insiden longsor yang menewaskan 1 ibu hamil, pada Sabtu (10/10) malam.

Kekesalan Komisi Bidang Pembangunan itu lantaran pihak pengembang Melati Residence mangkir dari pemanggilan yang dijadwalkan pada Senin (19/10) kemarin.

Lantas Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmuda menilai, pengembang tersebut menantang anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih.

Baca Juga:

Korban Longsor dan Banjir di Ciganjur Butuh Bantuan Pakaian

"Kalau pengembang diundang tidak hadir, berarti pengembang ini menantangi kami," ujar Ida, saat dikonfirmasi, Selasa (20/10).

Tak cuma DPRD DKI, menurut politisi PDI Perjuangan ini, pengembang Melati Residence juga mengajak berperang Pemprov DKI kalau tak hadir dalam panggilan.

"Bukan hanya nantangin Komisi D saja, tapi juga Pemerintah Daerah DKI Jakarta," tuturnya.

Ida melanjutkan, camat dan lurah Ciganjur beralasan telah mengundang pihak pengembang perumahan Melati Residence untuk hadir dalam pertemuan kemarin di gedung DPRD tersebut.

Namun, camat dan lurah Ciganjur ini kompak memberikan alasan pengembang perumahan itu tak hadir lantaran memenuhi panggilan Kapolsek Jagakarsa.

"Camat dan Lurahnya bilang sudah undang itu pengembang. Tapi, katanya, tidak bisa hadir karena dipanggil Kapolsek Jagakarsa," ungkapnya.

Petugas bersama relawan membenahi rumah warga yang rusak akibat tanah longsor di kawasan Ciganjur, Jakarta, Ahad (11/10). ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.
Petugas bersama relawan membenahi rumah warga yang rusak akibat tanah longsor di kawasan Ciganjur, Jakarta, Ahad (11/10). ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.

Komisi D pun bakal mengadakan rapat ulang Tapi belum tahu kapan hari pastinya. Ia berharap, pengembang Melati Residence dapat hadir pada rapat berikutnya.

Hal itu supaya mereka bisa menjelaskan terkait masalah insiden longsor turap perumahan itu yang menyebabkan 1 orang ibu hamil meninggal dan menyebabkan banjir karena turap menutupi sungai yang ada di bawah.

"Mereka harus menjelaskan soal tanggung jawab kepada korbannya bagaimana, pembangunan turapnya bagaimana, dan ada tidak izin mendirikan bangunan (IMB)," ungkapnya.

Baca Juga:

Komisi D Panggil Pengembang Perumahan Melati Terkait Longsor di Ciganjur

Seperti diketahui, peristiwa tanah longsor yang menyebabkan banjir melanda pemukiman warga di Jalan Damai, RT 4 RW 2, Kelurahan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Sabtu (10/10) malam.

Atas kejadian itu empat rumah tertimpa bangunan perumahan Melati Residence hingga 1 warga meninggal dunia dan 2 orang luka-luka.

Paling mirisnya satu korban yang meninggal dunia ialah seorang ibu hamil. Selain itu juga sebanyak 300 rumah juga terendam banjir. (Asp)

Baca Juga:

Wagub DKI Pastikan Penanganan Ratusan Korban Longsor di Ciganjur Berjalan Baik

#Longsor #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Jabar Bersiap Tetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi Sampai Maret 2027
Sebagian besar wilayah Jawa Barat mulai memasuki musim hujan pada November 2026 dengan puncak musim hujan diprakirakan Februari 2027.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Jabar Bersiap Tetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi Sampai Maret 2027
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
2 Orang Meninggal Tertimbun Longsor di Pekalongan Jawa Tengah
Tim petugas gabungan termasuk dari BPBD Pekalongan saat ini sedang melakukan kaji cepat terhadap dampak dari longsor ini.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
 2 Orang Meninggal Tertimbun Longsor di Pekalongan Jawa Tengah
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Dunia
Longsor masih Mengintai Nepal, para Pendaki Dievakuasi dengan Helikopter
Ratusan pendaki di Jalur Annapurna, yang sangat krusial bagi perekonomian Nepal, harus menghentikan pendakian lebih awal untuk menyelamatkan diri.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Longsor masih Mengintai Nepal, para Pendaki Dievakuasi dengan Helikopter
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Bagikan