Pemilu 2019

Pengamat: Tuduhan Pemilu Curang Adalah Upaya Ciptakan Konflik dalam Masyarakat

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 24 April 2019
 Pengamat: Tuduhan Pemilu Curang Adalah Upaya Ciptakan Konflik dalam Masyarakat

Muhammad AS Hikam (paling kiri) berbicara dalam diskusi publik Pemilu 2019 di Jakarta (MP/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat politik Muhammad AS Hikam menilai, temuan-temuan terkait berbagai kecurangan dan/atau pelanggaran pelaksanaan Pemilu 2019 cukup memprihatinkan. Jika tak tertangani dengan efektif, maka kredibilitas KPU bisa dipertanyakan dan, bahkan tergerus.

Lebih lanjut Hikam mengatakan, tuduhan kecurangan akan rentan terhadap upaya memanfaatkannya sebagai salah satu sumber potensial bagi upaya delegitimasi Pemilu 2019 berikut hasil-hasilnya oleh pihak-pihak anti demokrasi.

"Akibat strategis yang ditimbulkan adalah kondisi keamanan nasional kita akan terancam dan berkembangnya proses destabilisasi politik," kata Hikam dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/4).

Ilustrasi surat suara Pemilu 2019
Ilustrasi Surat Suara untuk DPR di Pemilu 2019 (Foto: antaranews)

Hikam melanjutkan, jika itu terjadi, jelas terlalu mahal harga yang mesti dibayar oleh rakyat, bangsa, dan NKRI sekarang dan pasca-Pemilu.

"Hasil reformasi, berupa demokratisasi, yang selama lebih dari dua dasawarsa kita capai dengan susah payah akan mengalami ancaman kehancuran," imbuh dia.

Profesor Hikam meminta masyarakat bersikap waspada dan membantu KPU serta aparat penyelenggara Pemilu lainnya (Bawaslu, DKPP) untuk menyelesaikan masalah pelanggaran Pemiludengan tenang, efektif, dan profesional.

"Yang paling mudah antara lain adalah dengan tak menyebarluaskan dan mendistorsi informasi yang masih belum jelas akurasi dan validitasnya," jelas dia.

Pria yang pernah mejabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi ini menyarankan, masyarakat perlu mencermati sumber-sumber dan konten berita yang sarat dengan narasi "apokaliptik".

"Misalnya ide menggerakkan "people power"; ide mendorong dilakukannya Pemilu ulang; dsb. Hemat saya narasi-narasi apokaliptik seperti itu adalah bagian integral dari upaya sistematis untuk mendelegitimasi Pemilu dan hasilnya," jelas dia.

Karena itu, lanjut Hikam, perlu ada upaya menjaga atau proteksi Pemilu 2019 dari setiap usaha delegitimasi atasnya.

"Jangan berikan kepuasan (satistication) kepada kekuatan-kekuatan sinis yang selalu mencoba menghancurkannya," tutup pengajar di beberapa kampus ternama ini.(Knu)

#Pelanggaran Pemilu #Pemilu 2019 #Pengamat Politik #Komisi Pemilihan Umum
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup, Sabtu (4/10)
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Kini, banyak wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Pengamat politik menilai jika pemerintahan Prabowo tak terarah.
Soffi Amira - Jumat, 11 Juli 2025
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Idealnya, ada jeda waktu antara satu setengah hingga dua tahun
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Indonesia
Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan
Rencana soal TNI menjaga gedung Kejaksaan kini ditolak. Pengamat pun menilai, bahwa TNI merupakan aparat pertahanan dan bukan keamanan.
Soffi Amira - Selasa, 13 Mei 2025
Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan
Indonesia
Pengamat Sebut Gibran Berpeluang Jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029
Pengamat Politik, Jerry Massie, memprediksi bahwa Gibran akan menjadi lawan Prabowo di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 25 April 2025
Pengamat Sebut Gibran Berpeluang Jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Langkah Terlambat PDI-P Memecat Jokowi, Pengamat: Percuma, Dia sudah Tak Punya Power
Pengamat politik sebut pemecatan Jokowi salah kaprah, publik sudah tak kaget dengan kondisi tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 18 Desember 2024
Langkah Terlambat PDI-P Memecat Jokowi, Pengamat: Percuma, Dia sudah Tak Punya Power
Bagikan