Tidak Baik Tempatkan Agama Sebagai Instrumen Politik Praktis
Massa aksi mujahid 212 untuk menjaga NKRI membubarkan diri dari patung kuda Arjuna Wiwaha sekitar pukul 11.40 WIB. Foto: MP/Ponco
Merahputih.com - Pengamat politik Wempy Hadir mengkritik aksi Mujahid 212 yang digagas Persaudaraan Alumni 212 dan Front Pembela Islam (FPI).
Menurut dia, demo yang dilakukan dengan membawa nama tauhid tentu tidak relevan. Akan tetapi publik bisa menilai bahwa apa terjadi adalah pemanfaatan agama untuk kepentingan politik.
Baca Juga
Orator Aksi Mujahid 212: Pulangkan Habib Rizieq Jika Tidak Tanah Air akan Runtuh
"Ini tentu tidak baik karena menempatkan agama sebagai instrumen untuk kepentingan politik praktis. Jika hal ini terus dilakukan, maka akan sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia," terang ayah satu orang anak ini.
Apalagi mereka seakan mendompleng aksi gerakan mahasiswa yang murni meminta agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU KPK yang baru dibatalkan.
"Sebab Jokowi merupakan pemimpin yang sah dan merupakan pemimpin yang lahir dari proses demokrasi," jelas dia.
Baca Juga
Ramaikan 'Musim Demo', PA 212 & FPI Bakal Gelar Aksi Tuntut Pemulangan Habib Rizieq
Sehingga, perlu ada tindakan tegas terhadap siapapun yang melawan konstitusi.
"Saya berharap bahwa keamanan tidak segan untuk melakukan tindakan tegas. Sehingga ada pelajaran bagi yang lain untuk tidak main-main dengan negara dan kepemimpinan yangsah," tandas Wempy. (Knu)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Polda Metro Segera Paparkan Temuan 2 Mayat Hangus Terbakar di Gedung ACC Kwitang
Desak Polisi Usut Tuntas Temuan 2 Kerangka Manusia di Kwitang secara Profesional, DPR: Jangan Sampai Menimbulkan Banyak Spekulasi
Aksi Demo Mahasiswa Peringatan Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta
Kecam Kekerasan dalam Demo di Jayapura, DPR: Ungkap Aktor Intelektual
17 Aktivis Ditahan Polisi Minta Perlindungan, LPSK Ngaku Punya Wewenang Terbatas
Ketua MPR dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tinjau Renovasi Mess MPR yang Dibakar Massa, Salah Satu Bangunan Heritage Bandung
DPR Nilai Unjuk Rasa Anarkis Bukti Kegagalan Intelijen dan Koordinasi TNI-Polri Akibat Ego Sektoral
Mengintip Perbaikan Bangunan Gerbang Tol Dalam Kota Pasca Demo Rusuh Telan Biaya 80 Miliar
Kapolri Sebut Polisi di Lokasi Unjuk Rasa bukan untuk Batasi Demokrasi, Deteksi Penyusup yang Memprovokasi
Puluhan Anak Masih Ditahan Imbas Demo Agustus 2025, KPAI Sebut Ada Indikasi Mobilisasi Anak Secara Masif