Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pengamat Sebut Pertemuan Cak Imin dengan Komisioner KPU-Bawaslu Terpilih Memalukan

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 14 Maret 2022
Pengamat Sebut Pertemuan Cak Imin dengan Komisioner KPU-Bawaslu Terpilih Memalukan

Pertemuan Cak Imin dengan Komisioner KPU-Bawaslu periode 2022-2027. Foto: Instagram/cakiminow

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pertemuan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dengan tujuh komisioner KPU dan lima anggota Bawaslu masa jabatan 2022-2027 menuai kritik.

Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti menilai, pertemuan Cak Imin dengan para penyelenggara Pemilu itu memalukan.

Baca Juga

Komunitas UMKM Sukoharjo Deklarasi Gus Muhaimin Capres 2024

“Mengapa? Tidak jelas alasan rasional dan etika yang mendasari pertemuan tersebut. Apa maksud, untuk apa dan bertujuan apa pertemuan tersebut,” kata Ray kepada wartawan, Senin (14/3).

Menurut Ray, diundang ketum parpol untuk sekadar berbincang-bincang akan memberi efek negatif terhadap para Komisioner KPU - Bawaslu.

"Lagi pula, etika penyelenggara negara tidak begitu saja dapat bertemu dengan bakal calon peserta jika tidak atas kepentingan pelaksanaan pemilu sendiri,” ujarnya.


Ray pun mengingatkan, proses pemilihan Komisioner KPU-Bawaslu periode 2022-2027 juga menuai kritik masyarakat lantaran minim tranparansi. Pertemuan tersebut, dapat menambah timbunan kecurigaan publik atas independensi penyelenggara pemilu.

“Saat yang sama, Cak Imin adalah salah satu pendukung ide tunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Tentu, hal ini menambah kekhawatiran dan kecemasan akan kepastian pelaksanaan pemilu 2024,” ujarnya.

Baca Juga

Tiga Langkah Atasi Dugaan Kebocoran Data Pasien COVID-19 Versi Gus Muhaimin

Oleh karena itu, menurut Ray, penyelenggara pemilu yang baru terpilih segera menyampaikan keterangan terkait pertemuan itu. Termasuk, penjelasan tentang tujuan dan dalam rangka apa pertemuan tersebut dilaksanakan.

“Penyelenggara pemilu harus benar-benar menjaga kualitas moral etika dan independensi mereka demi menumbuhkan kepercayaan masyarakat,” pungkas Ray.

Diketahui tujuh komisioner KPU dan lima anggota Bawaslu masa jabatan 2022-2027 terpilih bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin baru-baru ini.

Hal itu diketahui melalui unggahan foto di Instagram Cak Imin @cakiminow pada Jumat (11/3) lalu. Dalam unggahan itu, terlihat Cak Imin dan 12 orang Komisioner KPU-Bawaslu beserta 2 orang lainnya duduk dan foto bersama. (Pon)

Baca Juga

Gus Muhaimin Heran Harga Minyak Goreng Tinggi Padahal Nataru Sudah Lewat

#Muhaimin Iskandar #Komisi Pemilihan Umum #Bawaslu #Pemilu #Pilpres #DPR RI #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati, pendidikan dan pemenuhan gizi anak merupakan dua kebijakan yang harus berjalan beriringan.
Frengky Aruan - Minggu, 02 Agustus 2026
DPR Minta Jangan Benturkan Anggaran Pendidikan dengan Program Makan Bergizi Gratis
Indonesia
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif agar perubahan skema pendanaan tidak menghambat keberlangsungan program yang menyasar jutaan penerima manfaat.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Indonesia
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Langkah darurat ini dinilai sebagai keputusan krusial untuk mencegah berulangnya tragedi serta melindungi keselamatan jiwa dokter maupun pasien.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Perpres tersebut perlu menempatkan Program MBG sebagai bagian dari kebijakan pemenuhan gizi nasional yang lebih komprehensif dengan pendekatan siklus kehidupan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Indonesia
Cak Imin Sebut Skema Kerja Sama SSW Kunci Perluasan Kesempatan Kerja di Jepang
Memperluas akses pekerja Indonesia memperoleh kesempatan bekerja di Jepang melalui jalur yang legal, aman, dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Cak Imin Sebut Skema Kerja Sama SSW Kunci Perluasan Kesempatan Kerja di Jepang
Indonesia
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Penggunaan perangkat digital yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial hingga memengaruhi kesehatan mental peserta didik.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Pengungkapan fakta secara utuh sangat penting agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat sekaligus memberikan keadilan bagi keluarga korban.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kematian Dokter Zahra, Evaluasi Total Program Magang
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Ketidakpastian kepemimpinan bank sentral dinilai berpotensi memperbesar tekanan terhadap pasar keuangan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Indonesia
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Jatuhnya korban jiwa dalam konflik horisontal yang terjadi menjadi indikator bahwa mekanisme resolusi konflik di tingkat masyarakat masih perlu diperkuat.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Indonesia
DPR Minta Penyelidikan Kematian Sutrimo Diusut Tuntas
Jika ada indikasi tindak pidana, seret pelakunya ke proses hukum tanpa kompromi.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
DPR Minta Penyelidikan Kematian Sutrimo Diusut Tuntas
Bagikan