Pengamat Sebut Jokowi Seperti Makelar Politik Lantaran Ikut Campur Pencalonan Ganjar

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 09 Mei 2023
Pengamat Sebut Jokowi Seperti Makelar Politik Lantaran Ikut Campur Pencalonan Ganjar

Ganjar Pranowo dan Megawati Soekarnoputri. Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Langkah Presiden Jokowi yang ikut campur dalam urusan pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendapat kritikan tajam dari pakar politik. Mestinya sebagai kepala negara berikap netral dan tak boleh memihak pada salah satu calon presiden (Capres).

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menegaskan, Presiden Jokowi terlihat jelas terlibat dalam pencalonan Ganjar Pranowo menjadi Capres.

Baca Juga:

Kiai Muda Jawa Timur All Out Menangkan Ganjar Pranowo

"Jokowi secara gamblang meng-endorse langsung Ganjar sampai jadi maklar politik Ganjar," kata Jerry saat dihubungi, Selasa (9/5).

Jerry pun menyayangkan Jokowi yang terang-terangan terjun langsung dalam perpolitikan 2024. Menurut Jerry, urusan politik berada di tangan partai politik. Hal itu juga diutarakan gamblang oleh Jokowi, di mana persoalan Pemilu merupakan kewenangan Parpol.

"Padahal dia sempat melontarkan pendapatnya yang mana pilpres urusan parpol. Bagi saya Jokowi jauh dari seorang negarawan," ujarnya.

Menurut dia, alangkah baiknya Jokowi tidak masuk langsung pada Pemilu 2024. Dan fokus mengurusi bangsa Indonesia di sisa masa jabatannya yang kurang dari 9 bulan ini.

Baca Juga:

Survei SPIN: Prabowo Unggul Head to Head Lawan Ganjar dan Anies


"Dia gagal dalam membangun demokrasi yang baik tapi berhasil dalam membangun pencitraan politik," tuturnya.

Sejatinya, kata Jerry, Presiden Jokowi ngebet untuk memperpanjang masa jabatan sampai tiga periode. Karena wacana itu dapat penolakan dari masyarakat, maka keinginan tersebut tidak terjadi.

"Sebetulnya niat Jokowi mau 3 periode atau masa jabatan diperpanjang tapi semua buyar lantaran mayoritas publik menolak dan ini juga peran besar civil society yang secara lantang menentang upaya perpanjangan masa jabatan," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Survei SPIN: Elektabiltas Prabowo Melesat, Tinggalkan Ganjar dan Anies

#Ganjar Pranowo #Joko Widodo #Pengamat Musik #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Beredar informasi yang menyebut Jokowi divonis bersalah oleh Hakim MK Anwar Usman karena telah melakukan pemalsuan ijazah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 03 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Beredar unggahan yang menyebut pemerintah telah menetapkan Jokowi sebagai bencana nasional. Cek fakta dan keaslian informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Joko Widodo Ditugaskan BRIN Jadi Ketua Taskforce Penanggulangan Bencana, cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Beredar video yang menampilkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah mengunjungi lokasi bencana alam Sumatra. Cek fakta lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Beredar video yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah kepada Menkeu Purbaya karena menolak bayar utang Whoosh menggunakan APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Bagikan