Headline

Pengamat Sarankan Dua Nama ini Jangan Sampai Masuk di Kabinet Kerja Jilid Dua

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 30 Juni 2019
 Pengamat Sarankan Dua Nama ini Jangan Sampai Masuk di Kabinet Kerja Jilid Dua

Pengamat Politik UI Ari Junaedi (Foto: youtube/net-tv)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menetapkan pasangan Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.

Masyarakat menunggu gebrakan Jokowi dalam periode kedua masa kepresidenannya, termasuk figur-figur yang akan menjadi menteri kabinetnya.

Menurut pengamat komunikasi politik Ari Junaedi, Jokowi harus mempertimbangkan siapa-siapa saja yang tepat mengisisi jabatan menteri. Salah satunya tak sembarangan menerima kader partai pendukung pasangan Prabowo-Sandi.

"Tidak elok jika menarik kader partai yang tidak "nyangkut" di Senayan, alih-alih kader partai yang selama ini mendegradasi bahkan membully habis Jokowi-Ma'ruf. Saya kira pendukung 01 tidak akan nyenyak tidurnya jika Fadli Zon atau Hanafi Rais masuk kabinet," tutur Ari Junaedi kepada MerahPutih.Com di Jakarta, Minggu (30/6).

Pasangan Jokowi-Ma'ruf ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2019-2024
Pasangan Jokowi-Ma'ruf ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2019-2024 (Foto: antaranews)

Fadli dan Hanafi dinilai kerap menyerang dan membuat kecewa para pendukung Jokowi melalui pernyataanya. Bahkan, sepak terjang mereka selalu berdekatan dengan kelompok yang cenderung keras berusaha mengalahkan sang petahana.

Ari beranggapan, Jokowi harus mengutamakan orang-orang yang mendukungnya dulu.

"Idealnya memang Jokowi-Ma'ruf hanya menyertakan partai-partai pendukungnya yang terepresentasi di parlemen," imbuh Ari.

Presiden Jokowi harus segera tancap gas mengingat sisa masa jabatannya tinggal sebentar lagi sebelum memasuki periode keduanya.

"Apa yang menjadi titik lemah pemerintah periode lalu terutama dari sisi koordinasi antar instansi dan kelembagaan harus mendapat prioritas pembenahan. Tidak boleh lagi ada tiap kementeriaan memiliki pola pandang yang beda. Misal kebijakan Kementerian Perdagangan bertolak belakang dengan Bulog," jelas pengajar Pascasarjana Universitas Padjajaran ini.

Lebih lanjut Ari menganggap, kendala komunikasi di era Jokowi-Jusuf Kalla memang menjadi problem utama selama ini.

Bahkan ada dua menteri yang menyikapi suatu persoalan yang sama namun dengan komentar yang saling bertolak belakang.

"Publik akan menilai presiden tidak mampu mengendalikan kebijakan para anak buahnya. Padahal seorang menteri tidak boleh insubordinasi dengan perintah atasan," ungkap Ari.

BACA JUGA: Yusril Siap Bantu Jokowi di Kabinet Kerja Jilid Dua

Wakili Kubu Prabowo-Sandi, Habiburokhman Salami Jokowi dan Cium Tangan Kiai Ma'ruf

Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilu tahun 2019. Menetapkan pasangan calon presiden dan waki presiden terpilih dalam Pilpres 2019 nomor urut Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin.

Pleno ini digelar tiga hari pasca sidang putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

MK memutuskan menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pasangan capres dan cawapres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dengan demikian, Jokowi akan menjabat sebagai presiden untuk kedua kalinya. Pelantikan akan dilangsungkan bulan Oktober 2019.(Knu)

#Pengamat Politik #Kabinet Kerja #Fadli Zon #Joko Widodo
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Indonesia
Fadli Zon Sebut Kunjungan Prabowo ke Prancis Menguntungkan
Kunjungan kali ini merupakan kunjungan keempat Prabowo ke Prancis.
Frengky Aruan - Rabu, 27 Mei 2026
Fadli Zon Sebut Kunjungan Prabowo ke Prancis Menguntungkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dinobatkan sebagai lulusan terbaik UGM. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Beredar informasi yang menyebut, pembuat ijazah Jokowi muncul ke publik dan membuat pengakuan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Lifestyle
Fadli Zon Resmikan Art Jakarta Gardens 2026, Tekankan Kolaborasi dan Edukasi Seni
Jakarta Art Gardens juga menjadi sarana edukasi publik agar semakin dekat memahami dan menghargai seni rupa sebagai bagian penting dari kehidupan budaya kita
Dwi Astarini - Kamis, 07 Mei 2026
Fadli Zon Resmikan Art Jakarta Gardens 2026, Tekankan Kolaborasi dan Edukasi Seni
Indonesia
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Jubir PSI yang merupakan mantan kader NasDem heran Jokowi selalu disebut-sebut.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Indonesia
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Jokowi membantah isu ingin mengambil alih Partai NasDem dan NasDem Tower. Ia menegaskan tudingan tersebut tidak benar dan tidak masuk akal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Rismon Sianipar Harus Memohon Langsung ke Jokowi, Restorative Justice-nya Masih Dikaji
Polda Metro Jaya mengungkapkan syarat utama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, sehingga restorative justice Rismon Sianipar bisa terpenuhi
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Rismon Sianipar Harus Memohon Langsung ke Jokowi, Restorative Justice-nya Masih Dikaji
Indonesia
Jokowi Bantah Kasih Rp 50 Miliar untuk Restorative Justice, Sebut tak Masuk Akal
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu memberikan Rp 50 miliar untuk restorative justice. Ia mengatakan, hal tersebut tak masuk akal.
Soffi Amira - Sabtu, 11 April 2026
Jokowi Bantah Kasih Rp 50 Miliar untuk Restorative Justice, Sebut tak Masuk Akal
Bagikan