Pengamat: PPP Harus Belajar dari Golkar
Logo Resmi Muktamar VIII PPP
MerahPutih Politik - Saat ini sedang terjadi perpecahan di dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal tersebut menjadikan partai berlambangkan Ka'bah ini terpecah menjadi dua kubu yakni kubu Djan Faridz dan kubu Romahurmuzy.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Adi Prayitno menjelaskan konflik internal pada tubuh PPP akan sulit direda bila tak ada islah kultural yang melibatkan dua kubu. Menurutnya, PPP harus banyak belajar dari Partai Golkar dalam menyelesaikan konflik.
"Djan maupun Romy harus punya kerendahan untuk duduk bersama membicarakan format islah yang ideal. Islah yang betul-betul diterima kedua belah pihak," ucap Adi melalui telepon, Senin (10/10).
Staff pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) ini juga mengatakan menyelesaikan permasalahan dua kubu tersebut melalui jalur hukum bukanlah solusi yang tepat. Alasannya dua kubu dipastikan tak akan mau mengalah sehingga menghabiskan waktu, logistik dan tenaga.
"Jika islah ini tak segera diakhiri, PPP justru menggali kuburannya sendiri. PPP bakal banyak kehilangan momentum dan akan ditinggalkan pemilihnya, pungkas Adi. (Yni)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
PKB Sentil Golkar Ngomong Koalisi Permanen di Tengah Derita Warga Akibat Bencana
Bahlil Dorong Pilkada Dipilih DPRD Agar UU Tak Diobrak-Abrik
Viral Bupati Aceh Tenggara Sebut ‘Prabowo Presiden Seumur Hidup’, Golkar: Bentuk Ekspresi Kegembiraan
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Golkar Apresiasi Prabowo, Gelar Pahlawan Nasional Terhadap Soeharto dan Gus Dur Dinilai Sebagai Simbol Rekonsiliasi
Idrus Marham Yakin Bahlil Setia ke Prabowo Meski Dihujat di Media Sosial
Kritik Terhadap Bahlil Lahadalia Dinilai Sudah Kebablasan dan Menyerang Personal Tanpa Berlandaskan Fakta, Golkar Siap Tempur?
AMPG ke Laporkan Meme Bahlil ke Polisi, Golkar Tegaskan bukan Instruksi DPP
Ketum Bahlil Lahadiala Bagikan 610 Ribu Paket Sembako Peringati HUT Ke-61 Partai Golkar
Golkar Nilai Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Sebagai Hal Wajar, Era Orde Baru Resmi Dihormati Negara?